Termasuk, terkait perombakan formasi Kabinet Indonesia Maju. “Itu hak prerogatif Presiden, silahkan, apa maunya,” ujarnya.

Namun, Effendi enggan berkomentar banyak ketika ditanya soal urgensi reshuffle kabinet saat ini.

Dalam pandangannya, segala pertimbangan hanya diketahui oleh Jokowi selaku presiden.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dilansir dari kompas.tv mengingatkan Jokowi agar berhati-hati dalam mengambil keputusan melakukan reshuffle kabinet.

Ia menyebut, setiap kebijakan reshuffle kabinet tersebut terselip harapan besar dari rakyat agar kinerja pemerintah bisa lebih baik lagi ke depannya.

"Beliau (Presiden Jokowi) sebaiknya sangat berhati-hati jika memang benar akan melakukan reshuffle. Ada harapan besar rakyat di dalamnya jika benar Presiden Jokowi mau melakukan reshuffle," kata Herzaky kepada wartawan, Senin (26/12/2022).

Menurut dia, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

Karena itu, yang mengetahui kebutuhannya di kabinet dan kebutuhan pemerintahannya seperti apa.

"Apakah memang perlu ada reshuffle atau tidak. Siapa yang perlu direshuffle dan kapan harus direshuffle."

"Penilaian kinerja tiap menterinya juga yang tahu beliau sendiri. Mana yang masih perlu diakselerasi, mana yang sudah sesuai dengan harapan beliau, dan mana yang harus diganti pejabatnya untuk memperbaiki kinerjanya," ujarnya.

Ia berharap agar reshuffle nanti bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, bukan langkah politis semata, yang tak berdampak bagi nasib rakyat banyak yang kesusahan sejak pandemi.

"Presiden Jokowi dan rakyat, kalau malah menterinya tidak fokus bekerja memperbaiki kondisi negeri kita yang sedang berat ini," ujarnya.

Terpisah, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) Mardani Ali Sera mengingatkan Presiden Jokowi harus bijag dalam dua tahun terakhir masa jabatannya.

Menurutnya, lebih baik Jokowi menjaga soliditas kabinetnya dibanding melakukan reshuffle kabinet.