TRIBUNNEWS.COM - Laksamana Madya (Laksdya) Muhammad Ali baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu (28/12/2022).

Pelantikan ini membuat Muhammad Ali resmi menggantikan Laksamana Yudo Margono yang telah menjadi Panglima TNI sejak dilantik pada 19 Desember 2022 lalu.

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, mengungkapkan ancaman yang harus diperhitungkan Muhammad Ali setelah menjadi KSAL.

Khairul menyebut ancaman tersebut bisa mengganggu kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

Menurutnya, ada dua dinamika yang mengancam wilayah laut Indonesia, yaitu agresivitas China dan Amerika Serikat (AS) di perairan Natuna Utara.

Baca juga: Laksamana Madya Muhammad Ali Resmi Dilantik Jadi KSAL Baru

Kedua, adalah terkait kerjasama Angkatan Laut (AL) Australia, Inggris, dan AS dalam pakta pertahanan trilateral AUKUS.

“Hadirnya pakta pertahanan trilateral AUKUS antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat yang diiringi rencana pembangunan sejumlah kapal selam bertenaga nuklir,” kata Khairul kepada Tribunnews.com.

Kedua dinamika militer tersebut, kata Fahmi, memang diklaim bertujuan untuk menjaga stabilitas kawasan.

Namun, dimungkinkan pula justru memicu ketegangan terhadap negara-negara di sekitar kawasan.

“Meskipun diklaim sebagai bentuk perimbangan kekuatan demi stabilitas kawasan, keberadaan AUKUS dan agresivitas negara-negara kuat itu sulit dipungkiri justru berpotensi memicu ketegangan dan eskalasi konflik sewaktu-waktu,” kata Khairul.

Baca juga: Harta Kekayaan Muhammad Ali, KSAL Baru Resmi Dilantik Jokowi, Total Rp7,2 M, Hanya Punya 1 Rumah

Tidak hanya itu, ancaman lain juga dihadapi oleh TNI AL dan harus diselesaikan oleh KSAL baru, Muhammad Ali.

Khairul mengatakan ada empat ancaman utama yang terjadi di perairan Indonesia dan menjadi prioritas yang harus diselesaikan.

Pertama, adalah terkait klaim kepemilikan dan kependudukan pulau oleh negara lain.

Kedua, pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut secara tidak sah oleh pihak asing, baik negara maupun korporasi.

“Pelintasan kapal secara ilegal/tanpa izin di alur laut dan perairan teritorial, termasuk pengoperasian perangkat-perangkat pemantauan di bawah permukaan laut baik untuk kepentingan militer maupun non-militer,” kata Khairul.

Keempat, adanya kejahatan di laut yang juga bersifat transnasional seperti pembajakan kapal, penyanderaan orang hingga penyelundupan barang terlarang.

Kendati demikian, Khairul juga melihat adanya tantangan dari internal TNI AL yang juga harus dibenahi Muhammad Ali selaku KSAL baru.

Yaitu keterbatasan alutsista TNI AL untuk melakukan pengamanan laut di Indonesia yang luas.

“Adanya celah-celah rawan akibat keterbatasan kekuatan dan kemampuan alutsista baik armada kapal, radar persenjataan, terutama untuk patroli pengawasan dan pengadangan, mengingat wilayah perairan yang begitu luas,” jelas Khairul.

Tantangan kedua adalah belum tercapainya kekuatan pokok minimum (MEF) sehingga menimbulkan minimnya efek deteren atau pencegahan.

Khairul mengatakan hal ini dapat diselesaikan melalui peremajaan dan modernisasi alutsista TNI AL.

“Masih adanya tumpang tindih kewenangan terutama dalam hal penegakan hukum dan keamanan di laut sebagai akibat belum selarasnya payung hukum antarlembaga maupun antara hukum nasional dan internasional,” terang Khairul.

Baca juga: Jelang Pelantikan oleh Jokowi, Ini Tantangan yang Harus Dihadapi KSAL Baru

Terakhir, Khairul menjelaskan tantangan terkait kompetensi dari prajurit TNI AL yang dianggap masih ada kesenjangan.

“Masih adanya kesenjangan kompetensi prajurit dalam menghadapi ragam ancaman militer maupun hibrida dan bentuk-bentuk peperangan di masa depan,” katanya.

Profil Laksamana Madya Muhammad Ali

Laksamana Madya Ali adalah seorang perwira tinggi TNI-AL yang sejak 2 Agustus 2021 menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I).

Pria kelahiran lahir 9 April 1967 ini merupakan alumnus Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan ke-35 tahun 1989.

Saat baru lulus dari AAL pada 1989, Ali muda dibesarkan di kapal selam TNI AL.

Hal ini terlihat dari rekam jejak Ali pada awal-awal ia meniti karier di matra laut.

Tugas pertamanya yakni menjadi Perwira Departemen Operasi Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Sigalu-857 pada 1990.

Baca juga: Presiden Jokowi Pastikan Pelantikan KSAL Pengganti Laksamana Yudo Dilakukan Rabu, Esok

Dua tahun berikutnya, atau tepatnya pada 1992, Ali berpindah dari kapal patroli cepat kelas attack ke kapal selam KRI Nanggala-402.

Di kapal selam ini, ia mengampu jabatan sebagai Asisten Perwira Divisi Ekasen.

Pada 1993, Ali berpindah dari kapal selam KRI Nanggala ke kapal selam KRI Pasopati-410 dengan jabatan sebagai Perwira Torpedo.

Ia juga aktif mengikuti simposium serta seminar nasional dan internasional di berbagai negara.

Diantaranya seperti, Amerika Serikat, Singapura, Malaysia, Sri Lanka, Korea Selatan, Bangladesh, dan lain-lain.

Saat masih berpangkat Laksamana Muda, Ali pernah menjabat sebagai Gubernur AAL (2018-2019), Koorsahli Kasal (2019), Pangkoarmada I (2019-2020), Asrena Kasal (2020-2021).

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Milani Resti)

Artikel lain terkait Kepala Staf Angkatan Laut