TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pro Jokowi (Projo), Handoko mengatakan harapan Projo pada pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang yaitu menyudahi polarisasi di kalangan masyarakat, terutama saat Pilpres 2024.

"Kami pasti akan melawan polarisasi, keterbelahan, karena konsen kami sebetulnya, seperti yang saya sampaikan tadi, bangsa ini harus menyudahi keterbelahan-keterbelahan hanya karena kontestasi pilpres," tutur Handoko dalam konferensi pers Membaca Dinamika Tahun Politik 2023-2024: Selamatkan Jokowi, Tolak Penundaan Pemilu, di DPP Projo, Jakarta Selatan, Rabu (28/12/2022).

Oleh karena itu, Handoko menegaskan Projo akan menolak tokoh-tokoh yang berpotensi melanggengkan polarisasi untuk maju dalam Pilpres mendatang.

Menurutnya, polarisasi politik karena figur tokoh capres dapat menyebabkan kegagalan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.

Handoko menuturkan, Indonesia ke depannya memiliki proyeksi yang sangat cerah, terutama dari segi ekonomi.

Ia menegaskan, Projo tidak ingin menghilangkan potensi Indonesia untuk menjadi bangsa yang maju hanya karena figur capres.

Menurutnya keberhasilan Indonesia hanya akan didapat dengan kerja keras seluruh elemen bangsa.

"Jangan nunggu muncul common enemy dari luar untuk kita bersatu, tapi ayo ini bersatu, karena apa? Proyeksi-proyeksi ke depan itu sangat cerah. Kita akan menjadi salah satu bangsa yang besar nanti. Jangan sampai potensi ini hilang hanya karena kita kebelah. Apalagi kebelahnya cuma soal figur capres," ucap Handoko.

Selain itu, dalam pandangan Projo, situasi ekonomi Indonesia ke depan akan lebih membaik ketimbang tahun-tahun sebelumnya, yang mengalami depresi akibat pandemi COVID-19.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang stabil akan menopang kondisi sosial dan politik, sehingga tahun-tahun politik ke depan tidak akan terganggu, karena ditopang oleh stabilnya pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Projo: Penundaan Pemilu Merusak Demokrasi

Kestabilan ekonomi Indonesia tersebut pun dijadikan landasan oleh Projo, agar Indonesia tidak perlu menunda keberlangsungan pemilu yang akan datang.

Bagi Projo, pemilu harus memungkinkan terjadinya sirkulasi elit agar regenerasi berlanjut.

Handoko menuturkan, pembangunan yang sudah sangat baik di masa kepemimpinan Jokowi harus berlanjut dalam kerangka mendorong pemerataan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan saya saing Indonesia.

"Dengan demikian, warisan Jokowi kepada bangsa Indonesia akan terus dikenang dan dijadikan tolak ukur dalam membanhun sebuah bangsa yang besar dan bermartabat," kata Handoko.