TRIBUNNEWS.COM - Inilah contoh soal tes Computer Assisted Test (CAT) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu 2024.

Contoh soal tes CAT PPS Pemilu 2024 ini terdiri dari 25 soal pilihan ganda.

Soal dan kunci jawaban tes CAT PPS Pemilu 2024 ini ditujukan sebagai panduan bagi peserta untuk latihan.

Contoh Soal Tes CAT PPS Pemilu 2024

Baca juga: Masuk Tahun Pemilu, Kemendagri Perintahkan Pemda Segera Bentuk Sekretariat PPK dan PPS

Berilah tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang tepat!

1. DKPP memberikan sanksi kepada setiap Penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu atas pelanggaran kode etik yang bersifat berat adalah....

A. Teguran tertulis
B. Peringatan Keras
C. Pemberhentian Sementara
D. Pemberhentian Tetap
E. Pemberhentian tetap dan denda

Jawaban: D

2. Berikut ini adalah prinsip penyelenggara pemilu sesuai pasal 2 UU No 7 tahun 2017 kecuali...

A. Profesional
B. Independen
C. Mandiri
D. Akuntabel
E. Kredibel

Jawaban: B

3. Berikut ini merupakan hal yang musti dimuat dalam suara pemilihan anggota dpr dan dprd kecuali...

A. Tanda gambar partai politik.
B. Nomor urut partai politik.
C. Foto calon anggota DPR atau DPRD.
D. Nama calon anggota DPR atau DPRD.
E. Foto-foto pribadi

Jawaban: C

4. Salah satu larangan kampanye yang dapat langsung diberikan peringatan tertulis untuk menghentikan kegiata kampamye walaupun belum menimbulkan gangguan dan/atau penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain adalah ....

A. Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum
B. Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan, dan melakukan pawai dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya
C. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah
D. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye
E. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Jawaban: B

5. Agar pemilu dapat terwujud secara ideal dibutuhkan beberapa persyaratan ....

A. Adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan
B. Adanya pemerataan bobot suara semua rakyat
C. Adanya lembaga pengawas pemilu yang mandiri
D. Adanya kebebasan untuk memilih
E. Adanya prosedur pencoblosan dan penghitungan surat suara serta pelaporan hasil penghitungan suara secara akurat.

Jawaban: E

6. Pengawas Pemilu tingkat kelurahan/desa sesuai dengan UU Pemilu dan UU Pilkada berjumlah banyak...

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Jawaban: A

Baca juga: Hadapi Pemilu 2024, Kepala Daerah Diminta Segera Tugaskan Personel Bantu Sekretariat PPK dan PPS

7. Anggota KPU Kabupaten/Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh ...

A. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan
B. DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
C. KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
D. DKPP, KPU dan Mahkamah Konstitusi
E. KPU, Bawaslu, dan DKPP

Jawaban: E

8. Berdasarkan UU No.7 Tahun 2017, tahapan penyelenggara pemilu dimulai paling lambat sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara dan perhitungan suara dilaksanakan....

A. 10 Bulan
B. 20 Bulan
C. 15 Bulan
D. 5 Bulan

Jawaban: B

9. Nomor urut pasangan calon, tanda gambar partai politik dan calon anggota DPD ditetapkan dengan.....

A. Peraturan KPU
B. Keputusan KPU
C. Undang-Undang
D. Semuanya benar
E. Perpres

Jawaban: C

10. Berikut ini adalah pihak pihak yang dapat melaporkan terjadinya pelanggaran pemilu,kecuali ....

A Pengawas TPS
B. Peserta Pemilu
C. Bawaslu Kabupaten/Kota
D. Tni/Polri

Jawaban: D

11. Intitusi-Institusi yang merupakan bagian dari perangkat penyelenggara adalah...

A.KPU Kabupaten/Kota,PPK,PPS,PPLN,KPPS,KPPSLN.
B. KPU Provinsi,Panitia Pemilihan Indonesia,PPK,PPS ,KPPS
C. KPU Kabupaten/Kota,Panitiaa Pemilihan Indonesia,PPK,PPS,KPPS.
D. Panitia Pemilihan Indonesia,PPK,PPS,PPLN,KPPS,KPPSLN
E. KPU Kabupaten/Kota,PPK,PPS,PPLN,KPPS,KPPSLN,Pemantau Pemilu

Jawaban: A

12. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibentuk dan dibubarkan pada saat menjelang berlangsung dan selesainya penyelenggaraan di tingkat kecamatan, yakni ....

A. 1 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara
B. 8 bulan sebelum dan 6 bulan setelah hari pemungutan suara
C. 6 bulan sebelum dan 1 bulan setelah hari pemungutan suara
D. 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara
E. 8 bulan sebelum dan 3 bulan setelah hari pemungutan suara

Jawaban: D

13. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2017 dilakukan pada tanggal...

A. 15 Januari 2017
B. 15 Februari 2017
C. 15 Maret 2017
D. 15 April 2017
E. 21 Februari 2017

Jawaban: B

Baca juga: Tugas Dari Anggota PPS Pemilu 2024, Beserta Wewenang, Syarat, dan Cara Daftarnya

14.KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Ketentuan ini diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 pasal & ayat berapa?

A. Pasal 9 ayat (1)
B. Pasal 9 ayat (2)
C. Pasal 10 ayat (1)
D. Pasal 10 ayat (2)
E. Pasal 10 ayat (3)

Jawaban: A

15. Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri, maka ....

A. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan dapat mengusulkan calon pengganti
B. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti
C. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan di diskualifikasi
D. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan bisa saja mengganti dengan membuat surat pernyataan
E. Partai Politik boleh saja mengusulkan kembali

Jawaban: B

16. Peraturan terkait dengan ketentuan penundaan pemilu Kepala Daerah diatur oleh….

A. UU No. 22 Tahun 2007
B. PP 6 Tahun 2005 jo. PP 17 Tahun 2005
C. PP 6 Tahun 2005
D. UU No. 32 Tahun 2004
E. UU No. 21 Tahun 2007

Jawaban: B

17. Dalam Pasal 176 UU No.7 tahun 2017, Pendafataran partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan paling lambat sebelum hari pemungutan suara....

A. 15 Bulan
B. 16 Bulan
C. 17 Bulan
D.18 Bulan

Jawaban: D

18. Apabila sebuah parpol pengusung calon pasangan dalam Pemilu Kepala Daerah mengajukan lebih dari satu pasangan calon di mana dokumen pencalonan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris parpol yang sama, menurut UU 32 Tahun 2004 maka?

A. Pada saat pendaftaran langsung ditolak
B. Pada saat pendaftaran ditolak, dan tidak boleh mengajukan calon pasangan baru
C. Pada saat pendaftaran diterima, lalu angkatan di DPP
D. Tergantung rapat pleno KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota
E. Pada saat pendaftaran diterima, setelah masa perbaikan diminta melakukan perbaikan

Jawaban: A

19. Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, pasal yang mengatur tahapan penyelenggaraan pemilu adalah ....

A. Pasal 167.
B. Pasal 168.
C. Pasal 169.
D. Pasal 170.

Jawaban: A

Baca juga: Cara Daftar PPS Pemilu 2024 Melalui siakba.kpu.go.id, Simak Syaratnya

20. Lembaga apakah yang melaksanakan audit laporan dana kampanye ...

A. KPK
B. BPK
C. BPKP
D. PPATK
E. Kantor Akuntan Publik

Jawaban: E

21. Perubahan UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali perubahan pertama pada tahun...

A. 1998
B. 1999
C. 2000
D. 2002
E. 2022

Jawaban: B

22. Daftar Pemilih Tetap ditetapkan oleh....

A. KPPS
B. PPS
C. PPK
D. KPU Kabupaten
E. KPU Prov

Jawaban: D

23.Menurut UUD 1945, Gubernur, Walikota, dan Bupati dipilih secara ....

A. Demokratis melalui mekanisme internal partai politik
B. Aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
C. Langsung oleh rakyat
D. Penetapan Presiden
E. Demokratis

Jawaban: E

24.Dibawah ini adalah merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, kecuali ....

A. Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota KPU
B. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain
C. Keberpihakan terhadap salah satu peserta Pemilu
D. Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu
E. Melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan

Jawaban: B

25. Ketua KPU Provinsi memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya yaitu…

A. DPRD
B. Rapat Pleno
C. KPU Pusat
D. Gubernur
E. Walikota

Jawaban: B

*) Disclaimer:

Artikel ini hanya ditujukan bagi calon peserta tes untuk latihan.

Sebelum melihat jawaban contoh soal Tes CAT PPS Pemilu 2024, peserta harus terlebih dahulu menjawabnya sendiri, setelah itu gunakan artikel ini untuk mengoreksi hasil pekerjaan.

(Tribunnews.com/Enggar Kusuma)