Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Gerindra tidak mau ikut campur urusan reshuffle atau perombakan kabinet.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, kewenangan penuh reshuffle kabinet merupakan hak prerogratif Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Presiden yang tahu soal kebutuhan akan reshuffle tersebut, sehingga kami tidak ingin mencampuri dan juga tidak merasa perlu untuk ikut campur dalam hal ini,” kata Dasco, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/1/2023).

Ketika ditanya apakah Gerindra pernah diajak diskusi terkait reshuffle kabinet, Dasco menjawab normatif. 

Dasco, Presiden Jokowi bisa melakukan reshuffle tanpa harus mengajak diskusi.

"Kita lihat saja, apakah Pak Presiden nanti mau melakukan reshuffle atau enggak, jangan ditanyakan ke Gerindra berkali-kali. Kan enggak perlu Presiden diskusi dengan kita," pungkas Wakil Ketua DPR RI ini.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memberi tanggapan terkait isu perombakan kabinet atau reshuffle kabinet.

Jokowi tidak menyampaikan banyak keterangan saat ditanya soal rencana reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

Jokowi pun meminta agar masyarakat menunggu keputusannya.

"Tunggu saja. Ditunggu saja," ungkap Jokowi di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Senin (2/1/2023), dikutip dari Kompas.com.

Ditanya perihal nasib menteri-menteri dari Partai NasDem jika reshuffle kabinet dilakukan, Jokowi kembali meminta agar publik menunggu.

"Ditunggu saja," tegas Jokowi.

Pada Senin (26/12/2022), Jokowi sempat memberikan tanggapannya saat ditanya awak media terkait isu reshuffle kabinet.

Jokowi mendapat pertanyaan soal reshuffle kabinet setelah meresmikan pengembangan Stasiun Manggarai Tahap 1.

Saat itu, Jokowi hanya menyimak pertanyaan dari wartawan.

“Ya saya dengar,” ucap Jokowi.

Baca juga: Komentari Isu Reshuffle Kabinet, Sosiolog UIN Jakarta: Semua Berpeluang Termasuk Eks Kepala Daerah

Kemudian, Jokowi ditanya terkait saran PDIP bahwa menteri yang harus di-reshuffle yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya; serta Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.

Adapun kedua menteri tersebut berasal dari Partai NasDem yang sudah mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan dalam Pilpres 2024.

“Clue-nya (tangan bikin huruf O)” jawab Jokowi.

Sebut Reshuffle Kabinet Mungkin Dilakukan

Sementara itu, Jokowi sempat memberikan sinyal kemungkinan adanya reshuffle kabinet.

Hal ini disampaikan Jokowi setelah meresmikan Bendungan di Kabupaten Bogor, Jumat (23/12/2022). 

“Mungkin,” kata Jokowi.

Meski begitu, Jokowi tidak menyebutkan kapan reshuffle kabinet akan dilakukan, apakah akhir 2022 atau awal 2023.

“Ya nanti,” imbuhnya.

Baca juga: Buntut Isu Reshuffle Kabinet, Elite NasDem Tantang PDIP Adu Prestasi Menteri

Sebagai informasi, sebanyak 61,8 persen publik disebut menyetujui apabila Jokowi melakukan reshuffle kabinet.

Hal ini terungkap dalam temuan lembaga survei Charta Politika pada 8 sampai 16 Desember 2022.

Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, menyebut dalam survei lembaganya tercatat 60,5 persen publik merasa puas terhadap kinerja para menteri.

Yunarto juga menilai, kepercayaan terhadap presiden dan wakil presiden masih menjadi faktor yang mempunyai peran.

"Ini yang menurut saya menjadi catatan dan tidak mengherankan kalau kemudian kita tanyakan terkait dengan persetujuan tentang adanya reshuffle."

"Walaupun kebanyakan responden kita menyatakan lebih banyak puas, tapi mereka juga setuju ketika ditanyakan terkait rencana ada reshuffle ada angka 61,8 persen menyatakan setuju," kata Yunarto dalam rilis survei lembaganya secara virtual, Kamis (22/12/2022).

Selanjutnya, Yunarto berharap hasil survei tersebut menjadi catatan penting atau pekerjaan rumah (PR) bagi Jokowi jika ingin meninggalkan legacy.

Baca juga: Wacana Reshuffle Kabinet, Elite NasDem Sindir PDIP soal Menteri Ditangkap KPK

Diketahui, reshuffle pertama Kabinet Indonesia Maju dilakukan Jokowi pada 22 Desember 2020.

Saat itu, ada enam menteri baru yang dilantiknya.

Kemudian, reshuffle kedua dilakukan Jokowi pada 28 April 2021 dengan melantik dua menteri baru.

Sementara itu, setelah pencapresan Anies Baswedan oleh Partai NasDem, beredar informasi dari lingkungan Istana yang menyebut bahwa Jokowi tidak akan melakukan perombakan kabinet hingga awal 2023.