TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS) Agung Baskoro berbicara soal wacana kocok ulang atau reshuffle menteri di kabinet Presiden Jokowi. 

Agung menilai rencana reshuffle kali ini cenderung lebih bersifat politis dibandingkan dengan urusan kinerja.

“Harus diakui, bahwa reshuffle kali ini lebih kental urusan politik ketimbang kinerja,” kata Agung saat dihubungi, Kamis (5/1/2023).

Menurutnya, wacana kocok ulang kabinet ini mencuat usai Partai NasDem mengumumkan Anies Baswedan sebagai sosok calon presiden atau capres.

Sementara itu, wacana reshuffle justru tidak mengemuka saat Prabowo Subianto diusung Partai Gerindra atau bahkan Partai Golkar yang mendeklarasikan dukungan terhadap Airlangga Hartarto.

“Ini berbanding terbalik dengan Prabowo atau Airlangga ketika dideklarasikan oleh Gerindra dan Golkar,” tuturnya.

Di sisi lain, Agung melihat bahwa PDIP yang merupakan pendukung utama Pemerintahan Joko Widodo dan punya kursi terbangak di parlemen, akhir-akhir ini pun kerap melontarkan kritik terhadap sejumlah menteri dari NasDem.

“Selain soal figur Anies yang identik dengan perubahan ketimbang keberlanjutan, kinerja menteri-menteri nasdem tak lupa dikuliti habis-habisan,” tuturnya.

Baca juga: Dulu Diisukan Jadi Menpan-RB, Kini FX Rudy ke Istana di Tengah Wacana Reshuffle

Seperti diketahui kubu PDIP dan NasDem kian meruncing di tengah rencana Presiden Jokowi melakukan Reshuffle Kabinet.

Kedua parpol ini pun asyik saling sindir.

PDIP minta dua menteri dari NasDem gentel mengundurkan diri.

NasDem membalas dengan beri komentar pedas, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Johnny G Plate menyindir jika saat ini banyak pihak yang seolah-olah mengatur hak prerogatif Presiden Jokowi.

Menteri asal NasDem terus diseret dalam wacana Reshuffle kabinet.

Tak hanya soal evaluasi, kini dua menteri asal Nasdem diminta gentel mundur dari kabinet.