TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Setelah disahkan pada Jumat (30/12/2022), banyak mendapatkan respon penolakan dari pekerja.

Untuk itu, Kementerian Ketenagakerjaan melalui akun resmi Instagramnya menjelaskan poin-poin penting dalam Perppu tersebut.

1. Benarkah uang pesangon akan dihilangkan?

Uang pesangon tetap ada.

Bila terjadi PHK, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang besarannya sesuai alasan PHK.

Baca juga: Pengamat Sebut Perppu Cipta Kerja Didesain Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi

2. Benarkah UMP, UMK, UMSP dihapus?

Upah minimum (UM) tetap ada.

Gubernur wajib menetapkan UM Provinsi dan dapat menetapkan UM Kabupaten/Kota.

3. Benarkah upah buruh dihitung per jam?

Tidak ada perubahan sistem pengupahan.

Upah bisa dihitung berdasaarkan saturan waktu dan/atau satuan hasil.

4. Benarkan semua hak cuti hilang dan tidak ada kompensasi?

Hak cuti tetap ada.

Pengusaha wajib memberi cuti.

Cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja.

Perusahaan dapat memberikan istirahat panjang.

Pekerja yang menjalankan cuti tetap mendapatkan upah.

Baca juga: Pengamat Sebut Jokowi Berhak Tentukan Alasan Kegentingan Memaksa pada Penerbitan Perppu Cipta Kerja

5. Benarkan Outsourcing (alih daya) diganti dengan kontrak seumur hidup?

Outsourcing ke perusahaan alih daya tetap dimungkinkan.

Bahkan pekerja/buruh pada perusahaan alih daya harus tetap mendapatkan perlindungan atas hak-haknya.

6. Benarkah tidak akan ada status karyawan tetap?

Status Karyawan Tetap, tetap ada.

Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu (PKWT) bagi pekerja kontrak, atau bisa juga untyk waktu tidak tertentu (PKWTT).

7. Benarkah perusahaan bisa PHK kapanpun secara sepihak?

Perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak.

Apabila terjadi permasalahan dalam PHK, wajib diselesaikan melalui perundingan bipartit.

Apabila masih tidak sepakat, diselesaikan melalui penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

8. Benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang?

Jaminan sosial masih tetap ada, berupa Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.

Bahkan ditambahkan dengan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Baca juga: Pengamat Sebut Jokowi Berhak Tentukan Alasan Kegentingan Memaksa pada Penerbitan Perppu Cipta Kerja

9. Benarkah semua karyawan berstatus tenaga kerja harian?

Karyawan bisa berstatus pekerja tetap (berdasarkan PKWTT), atau bisa juga berstatus pekerja tidak tetap, misalkan tenaga kerja harian (berdasarkan PKWT).

Pekerja harian hanya dapat dipekerjakan untuk pekerjaan yang berubah-ubah dalam hal waktu (kurang dari 21 hari dalam 1 bulan) dan volume pekerjaan serta pembayaran upahnya berdasarkan kehadiran.

10. Benarkan tenaga kerja asing bebas masuk?

Penggunaan TKA sangat selektif, hanya untuk jabatan tertentu, waktu tertentu dan memiliki kompetensi tertentu.

Penggunaan TKA wajib memiliki pengesahan RPTKA.

11. Benarkan buruh dilarang protes, ancamannya PHK?

Tidak ada larangan protes bagi pekerja/buruh.

Perppu Cipta Kerja tidak mengatur mengenai pelarangan ini.

Baca juga: Greenpeace Juga Tolak Perppu Cipta Kerja, Ini Kegentingan Oligarki

12. Istirahat panjang dalam Perppu Cipta Kerja

Ketentuan istirahat panjang masih ada, tertuang dalam Pasal 79 ayat (5) Perppu Cipta Kerja.

Bagi perusahaan yang telah memberlakukan istirahat panjang tidak boleh mengurangi dari ketentuang yang udah ada.

13. Pekerja yang nikah dengan teman satu kantor tidak bisa dipecat

Perppu Cipta Kerja membolehkan pekerja/buruh menikah dengan teman sekantor dalam satu perusahaan.

Pengusaha dilarang melakukan PHK kepada pekera/buruh dengan alasan mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan.

14. Cuti Melahirkan

Ketentuan cuti melahirkan tetap ada di Pasal 82 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi:

"Pekerja.buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan."

15. Aturan istirahat mingguan

Pasal 79 ayat (2) huruf b Perppu Cipta Kerja berbunyi "Waktu istirahat mingguan wajib diberikan kepada pekerja/buruh paling sedikit 1 hari untuk 6 hari kerja dalam satu minggu"

Jadi apabila pekerja kerja dalam 5 hari dalam satu minggu, maka tetap dapat 2 hari istirahat.

(Tribunnews.com, Widya)