Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut kawasan PT Pertamina Hulu Rokan Dumai atau Blok Rokan menjadi bukti bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia mampu mengelola potensi minyak dan gas bumi (migas) dalam negeri.

Diketahui, semenjak Jokowi menjabat, pemerintah sudah berhasil mengambil alih proyek-proyek tambang raksasa kembali ke pangkuan Indonesia, mulai dari Freeport hingga Blok Migas Rokan.

Pemerintah berhasil mengambil alih Blok Migas Rokan di 2021, di Riau yang disebut-sebut memiliki produksi migas terbesar di Indonesia.

Blok tersebut sudah 97 tahun lebih menurut Jokowi dimiliki oleh perusahaan asal negeri paman Sam, Chevron. Kini blok tersebut 100 persen dimiliki dan dioperasikan Pertamina.

Baca juga: SKK Migas Ungkap Lifting Minyak Akhir Tahun 2022 WK Pangkah Tembus 7.620 Barel

Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Wahid sependapat dengan pernyataan Presiden Jokowi terkait dengan kemampuan sumber daya manusia (SDM) Indonesia untuk mengelola kekayaan negara seperti minyak dan gas (Migas), tanpa harus menggunakan SDM dari luar.

“Saya mendukung lah pernyataan Pak Jokowi itu, tetapi bukan sekedar pernyataan dan bukan sekedar keyakinan lalu harus ada. Memang gerakan untuk mempersiapkan anak-anak negeri dan pengusaha siap dalam bidang itu sudah dilakukan,” kata Abdul Wahid kepada wartawan, Rabu (11/1/2023).

Menurut politisi PKB itu, pernyataan Presiden Jokowi untuk menggunakan SDM dalam negeri untuk mengelola kekayaan negara itu bukan hanya sekedar slogan, tetapi hak tersebut adalah kenyataan.

“Saya rasa apa yang dicita-citakan Pak Jokowi bahwa migas harus dikuasai oleh dalam negeri itu ya itu bukan hanya sekedar slogan tetapi itu sebuah kenyataan,” ujar dia.

Dikatakan Abdul Wahid, indikator pendukung bahwa SDM lokal bisa mengelola kekayaan Migas Indonesia adalah dengan adanya perguruan-perguruan tinggi yang konsen terhadap keilmuan ini, serta adanya program beasiswa dari pemerintah buat anak-anak muda potensial.

“Indikatornya apa? umpamanya diperkuat Universitas Pertamina, dan universitas universitas lain. Sudah ada itu beasiswa terhadap anak-anak yang ingin mengambil jurusan yang berkaitan dengan pertambangan dan energi,” ucap dia.

Selain itu, kata Abdul Wahid, mahasiswa yang diberikan beasiswa pada bidang tersebut harus diikat dengan MoU agar mereka komitmen untuk mengabdi kepada negara usai lulus dari universitas.

Hal ini harus dilakukan agar SDM-SDM potensial milik bangsa tidak keluar mengabdi di negara lain.

“Harus ada semacam MoU atau semacam komitmen atau seperti kontrak setelah biaya full, harus bekerja di dalam negeri kalau nggak nanti mereka setelah dikasih beasiswa tetapi kerjanya di luar karena lapangan pekerjaan dalam negeri nggak menyediakan,” ujarnya.

Abdul Wahid meyakini betul infrastruktur pendukung untuk memuluskan keinginan presiden ini bisa dilakukan dalam waktu cepat, jika SDM Indonesia sudah siap bekerja untuk mengelola kekayaan Migas sendiri.

“Infrastruktur itu kan bisa dibuat dengan sekejap mata sebenarnya kalau SDM-nya cukup. Modalnya cukup mudah sebenarnya, nggak ribet-ribet amat, nggak pusing-pusing kita sebenarnya,” ucapnya.

“Kalau soal infrastruktur itu ada dua faktor saja, yang pertama modal teknologi dan yang kedua sumber daya manusia itu aja, nggak lebih dari itu. Jadi kalau keyakinan saya keyakinan itu harus ditunjang dengan yang namanya program strategis. Ada komitmen perbaiki lembaga pendidikan yang menunjang ke arah sana dan perkuat teknologi dan permodalan. Kalau teknologi ada, SDM ada kan lengkap,” imbuhnya.

Keyakinan Presiden Jokowi soal kemampuan SDM lokal mengelola sendiri kekayaan Migas ke depan selaras dengan program hilirisasi yang dilakukan saat ini.

Pasalnya, program hilirisasi ini dilakukan karena presiden yakin betul Indonesia mampu mengelola kekayaan mereka sendiri tanpa harus diekspor ke negara luar mengelolanya.

“Kalau kita mau jujur, Pak Jokowi itu kan punya program namanya hilirisasi. Hilirisasi itu bisa terlaksana kalau memang ditunjang dengan yang namanya SDM. Kalau untuk hilarisasi dalam negeri ya modal dan teknologi gitu loh. Kalau kita modalnya belum kuat, teknologinya belum memadai maka kan tentu solusinya adalah kerjasama. Jadi tidak boleh seutuhnya asing, nggak boleh harus ada keterlibatan dalam kita gitu. Harus mempersiapkan ahli teknologi,” jelasnya.

“Itu yang menjadi titik fokusnya. Artinya kalau kita pengen yang namanya alih teknologi, menurut saya diperkuat sumber daya manusia dan modal,” tandasnya.