Populer Nasional: Permintaan Maaf Puan Maharani - Pernyataan Mega pada Jokowi Bentuk Rasa Sayang
Rangkuman berita nasional terpopuler selama satu hari. Mulai dari permintaan maaf Puan Maharani hingga pernyataan Megawati pada Jokowi saat HUT PDIP.
Penulis: Sri Juliati
Editor: Endra Kurniawan
TRIBUNNEWS.COM - Inilah rangkuman berita nasional terpopuler selama 24 jam.
Berita nasional terpopuler pertama dimulai dari permintaan maaf Ketua DPP PDIP, Puan Maharani terkait video lamanya yang sempat viral.
Video itu memperlihatkan sosok Puan Maharani yang tampak cemberut saat membagi-bagikan kaus kepada masyarakat di sela kunjungan ke Pasar Pondok Gede, Bekasi.
Berita populer selanjutnya adalah penjelasan Puan Maharani soal ucapan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam HUT ke-50 PDIP.
Puan mengatakan, perkataan Megawati kepada Presiden Jokowi adalah bentuk rasa sayang dan hormat.
Baca juga: Puan Maharani Blak-blakan Bicara Capres PDIP, Sempat Berdebar-debar hingga Tak Kuasa Tahan Air Mata
Berita lain yang juga populer adalah perkembangan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menyeret Gubernur Papua, Lukas Enembe.
Terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah empat orang dalam kasus Lukas Enembe agar tidak bisa bepergian ke luar negeri.
Selengkapnya, inilah rangkuman berita nasional terpopuler di Tribunnews.com selama satu hari:
1. Puan Maharani Minta Maaf Soal Video Bagi Kaus Sambil Cemberut
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani meminta maaf telah memasang wajah cemberut saat membagi-bagikan kaus kepada warga, beberapa waktu lalu.
"Haduh, pokoknya di kesempatan kali ini, saya minta maaf kalau kemudian, judes banget sih, cemberut banget sih, saya minta maaf," ujar Puan Maharani di program ROSI KompasTV, Kamis (12/1/2023).
Diketahui, video Puan Maharani yang tampak cemberut saat bertemu dengan sejumlah masyarakat sempat viral di media sosial.
Saat itu, Puan Maharani tengah melakukan kunjungan kerja alias blusukan ke Pasar Tradisional Pondok Gede, Bekasi, Rabu (21/9/2022).
Dalam kunjungan kerjanya, Ketua DPR RI itu bersalaman dan membagikan kaus pada sejumlah warga.
Sayangnya, dalam video yang beredar di media sosial, Puan Maharani yang semula hangat menyambut warga tiba-tiba berubah.
Ia terlihat cemberut saat membagikan kaus.
Bahkan Puan Maharani sempat melempar sejumlah kaus kepada warga yang mengerumuninya.
Puan juga terlihat memarahi pengawal pribadi (walpri) sebelum akhirnya masuk ke mobil.
Kepada jurnalis senior Rosianna Silalahi, Puan Maharani memberikan klarifikasi dan penjelasan.
2. Puan Sebut Pernyataan Megawati ke Jokowi di HUT PDIP Bentuk Rasa Sayang
Puan Maharani juga menanggapi soal pernyataan Megawati Soekarnoputri kepada Presiden Jokowi ketika HUT ke-50 PDIP.
Diketahui, Megawati menyampaikan pidato politik saat membuka acara HUT ke-50 PDIP di JI-Expo Kemayoran, Jakarta pada Selasa (10/1/2023).
Megawati menyebut, PDIP memiliki peran besar dalam mendukung Joko Widodo (Jokowi) menjadi presiden.
Merespons hal tersebut, Puan mengatakan, perkataan Megawati kepada Presiden Jokowi adalah bentuk rasa sayang dan hormat.
"Bu Mega itu, sayang banget sama Pak Jokowi, tentu saja hormat dengan Pak Jokowi sebagai presiden," katanya dalam program Rosi Kompas TV, Kamis (13/1/2023) malam.
Menurut Puan, rasa sayang Ketum PDIP ini juga sudah ditunjukkan pada acara berbeda, sebelumya.
"Beberapa waktu lalu, dalam pidatonya, pernah menyampaikan 'saya itu nangis dan nggak terima melihat Pak Jokowi di-bully, saya pasti akan berdiri di depan untuk membela Pak Jokowi karena saya nggak mau melihat Pak Jokowi di-bully'," ucap Puan.
Puan mengakui, baru pertama kalinya melihat sang ibu membela seseorang sampai seperti itu.
Sehingga, Puan menegaskan, pernyataan Megawati kepada Jokowi di HUT PDIP adalah bentuk rasa sayang dan hormat.
Puan menilai, apa yang disampaikan Ketum PDIP sebagai sosok ibu dengan adiknya.
"Saya baru pertama kali ini, mendengar Ibu Mega membela seseorang sampai seperti itu."
"Saya bisa melihat sebagai seorang ibu kepada ya mungkin bukan anaknya, bisa bicara sebagai adiknya mungkin, itu sayang banget."
"Sehingga berharap Presiden Jokowi bisa sukses, bisa melaksanakan tugasnya dengan baik," ungkapnya.
3. KPK Cegah 4 Orang Bepergian ke Luar Negeri di Kasus Lukas Enembe
KPK mencegah empat orang agar tidak bisa bepergian ke luar negeri dalam pengusutan kasus dugaan suap dan gratifikasi Lukas Enembe.
Keempat nama sudah dikirimkan KPK ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
"Saat ini kami telah mencegah beberapa pihak ke luar negeri, setidaknya ada empat orang yang dilakukan cegah ke luar negeri," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (13/1/2023).
"Tentu pihak-pihak ini adalah orang yang keterangannya sangat dibutuhkan dalam proses penyidikan."
"Sehingga harapannya ketika dipanggil sebagai saksi, para saksi ini berada di dalam negeri sehingga memperlancar proses pemeriksaan sebagai saksi di hadapan penyidik KPK," jelasnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, keempat orang yang dicegah antara lain, Lusi Kusuma Dewi, Dommy Yamamoto, Jimmy Yamamoto, dan Presiden Direktur PT RDG (Rio De Gabriello/Round De Globe) Gibbrael Issak.
Menurut Ali, keempatnya diduga kuat mengetahui dugaan perbuatan korupsi Lukas Enembe.
"Untuk cegah ada beberapa pihak swasta, ada yang sejak akhir November dan ada juga di bulan Desember kemarin. Keempatnya dengan waktu yang berbeda-beda," katanya.
4. Politisi PDIP, Gerindra, hingga Golkar Diprediksi Isi Kekosongan Jika Menteri Nasdem Direshuffle
Wacana kocok ulang atau reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi masih terus bergulir.
Dikabarkan menteri dari Partai Nasdem berpotensi terdepak dari kabinet seiring dengan memanasnya hubungan partai yang diketuai Surya Paloh itu dengan PDIP.
Pengamat politik Agung Baskoro menyebutkan politisi dari PDIP berpotensi besar mengisi kekosongan kursi jika menteri NasDem terkena reshuffle.
Tak hanya PDIP, partai politik lain turut berpotensi mengisi kekosongan kursi menteri, di antaranya Golkar hingga Gerindra.
"Secara kuantitatif, kursi atau suara di parlemen, besar kemungkinan kader-kader PDIP, Gerindra, dan Golkar akan menggantikan menteri-menteri Nasdem jika reshuffle jadi dilakukan," kata Agung Baskoro saat dihubungi, Jumat (13/1/2023).
"Baik sekadar mengurangi jatah menteri Nasdem maupun mendepak seluruh kader Nasdem di kabinet," sambungnya.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS) ini menyebut sejumlah nama yang berpotensi mengisi kursi menteri pasca-reshuffle.
"Kader PDIP seperti Budiman Sudjatmiko mengemuka. Sementara di sisi Gerindra, muncul figur Erzaldi Rosman dan Golkar, sosok Ahmad Dolly Kurnia patut dipertimbangkan," ujarnya.
5. Soal Isu Reshuffle NasDem, Pengamat: Presiden Harus Jadi Kepala Pemerintahan
Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya menyoroti gonjang-ganjing reshuffle oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap menteri Partai NasDem yakni Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri KLH), Siti Nurbaya Bakar.
Yunarto menyayangkan jika reshuffle dilakukan oleh Jokowi terhadap menteri NasDem, hanya karena faktor politis saja.
Meski, lanjutnya, Jokowi berhak untuk memiliki alasan apapun melakukan reshuffle termasuk unsur politis, dirinya berharap masih adanya pertimbangan kinerja sehingga perombakan memang mendesak untuk dilakukan.
Hal tersebut lantaran Jokowi berstatus sebagai kepala pemerintahan dan bukan kepala koalisi dari partai politik (parpol) pendukung pemerintahan.
"Buat presiden sendiri punya hak untuk melakukan reshuffle hanya karena alasan politik pun (itu) hak, itu namanya prerogatif."
"Tapi dengan sisa waktu, ada bobot kualitas juga (dalam pertimbangan melakukan reshuffle)," kata Yunarto dalam program Satu Meja di YouTube Kompas TV, Kamis (12/1/2023).
"Karena yang harus diingat juga adalah presiden ini kapasitas tertingginya itu adalah kepala pemerintahan bukan kepala koalisi," sambungnya.
(Tribunnews.com)
