TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyidik KPK menggeledah kantor DPRD DKI Jakarta terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang, Jakarta Timur, Selasa (17/1/2023).

Satu di antara ruangan yang digeledah adalah ruang kerja anggota DPRD DKI dari fraksi Gerindra, M Taufik.

KPK saat ini sedang mengusut kasus dugaan korupsi dalam pengadaan tanah di Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, tahun 2018-2019.

Pengadaan tanah di Pulogebang itu terkait dengan proyek Perumda Sarana Jaya tahun 2018-2019.

Saat ini KPK disebut sudah menetapkan tersangka namun belum diumumkan.

M. Taufik sendiri sebelumnya sudah menjalani pemeriksaan pada 8 September 2022 terkait anggaran pengadaan tanah di Kelurahan Pulogebang.

Ketika keluar dari gedung DPRD, tim penyidik KPK membawa sejumlah koper yang dimasukkan ke 6 hingga 7 mobil.

Profil M Taufik

M Taufik adalah politisi kelahiran Jakarta, 3 Januari 1957.

Ia sudah malang melintang di dunia politik sejak 1990-an.

Sebelum berlabuh dan berkiprah selama 14 tahun di Partai Gerindra, dia pernah menjadi anggota Partai Golkar dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada 1998-1999.

Dikutip dari Kompas.com, sebelum terjun ke dunia politik, Taufik aktif dalam berbagai organisasi.

Baca juga: Lokasi Penggeledahan KPK di Gedung DPRD DKI Jakarta Ternyata Ruang Kerja M Taufik

Posisi dalam sejumlah organisasi yang pernah dijabat oleh Taufik adalah Sekjen Serikat Pekerja Maritim Indonesia, Ketua SPSI Pelabuhan Tanjung Priok, Himpunan Mahasiswa Islam Jakarta, Ketua Senat Mahasiswa Universitas Jayabaya, Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Universitas Jayabaya.

M Taufik juga pernah menjabat Ketua Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional-Indonesia (PRSSNI) DKI Jakarta, dan Ketua Pusat Pengkajian Jakarta (PPJ).

Selain itu, Taufik juga tercatat sebagai Bendahara Umum Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta.

Taufik sempat menjadi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta pada 2003.

Saat masih menjabat sebagai Ketua KPU DKI Jakarta, Taufik ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004.

Ia kemudian divonis selama 18 bulan pada 27 April 2004 karena menyebabkan kerugian negara senilai Rp 488 juta.

Taufik kemudian bergabung dengan Partai Gerindra sejak partai itu berdiri pada 2008. Sejak itu karier politik Taufik melesat.

Dia turut andil dalam pendirian Partai Gerindra di DKI Jakarta. Ia ditunjuk menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra DKI Jakarta hingga 2020 dan digantikan dengan Ahmad Riza Patria yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Selama menjadi Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Taufik dinilai bertangan dingin dan mempunyai sederet prestasi.

Contohnya dalam Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada DKI Jakarta 2012 lalu, Taufik berhasil turut memenangkan Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok).

Sedangkan pada 2017, Taufik yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta berhasil membawa pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Selain itu, Taufik juga dinilai berhasil menggenjot perolehan suara dan jumlah kursi Partai Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Ia kemudian juga dipercaya sebagai Wakil Ketua DPRD DKI 2014-2019 dan kemudian dilanjutkan pada periode 2019.

Taufik sempat terseret kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur.

Pada Februari lalu, Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap pernyataan mantan Dirut Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan yang menyebut ada arahan Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra M Taufik dalam pembelian tanah Munjul.

Tuduhan ini dibantah oleh Taufik dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP).

Posisi Taufik di Gerindra mulai terganggu setelah dicopot dari jabatan sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta pada April 2022 lalu.

Gerindra menyebut bahwa posisi Taufik digantikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Rani Mulyani.

Menurut Taufik, keputusan pencopotan dirinya dari kursi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta akibat konflik internal. Salah satunya diduga karena dia sempat mendoakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi presiden Republik Indonesia, saat menghadiri pelantikan Ketua Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jaya pada 6 Februari 2022 lalu.

"Masa doa saja enggak boleh," kata Taufik saat itu kepada awak media.

Padahal, Partai Gerindra secara bulat akan mengusung Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pemilihan presiden-wakil presiden 2024 mendatang.

Taufik telah mengutarakan dia sudah mantap untuk hengkang dari Partai Gerindra, salah satu alasannya karena ia merasa tidak nyaman terhadap beberapa orang di partai tersebut.

"Di sudut lain ada sikap yang buat saya enggak nyaman. Kalau saya duduk terus di situ sayanya enggak nyaman sayanya enggak produktif. Sayang dong. Ngapain. Jadi beban malah nanti," kata Taufik dikutip dari acara Gaspol! yang disiarkan di YouTube Kompas.com, Selasa (31/5/2022).

Setelah keluar dari Gerindra, Taufik berencana untuk pindah ke partai yang dinilai memiliki aliran nasionalis, seperti Partai Nasdem. Salah satu alasannya karena Nasdem memiliki arah untuk mendukung Anies maju pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

"Kebetulan saya melihatnya dekat nih untuk di 2024 ke Anies. Ini agak sejalan dengan pikiran saya. Saya tadi mendoakan Anies," ujarnya.

Sebelum keluar dari Gerindra, Taufik juga berniat mengundurkan diri dari keanggotaan DPRD pada Hari Ulang Tahun (HUT) DKI Jakarta pada 22 Juni 2022 mendatang.

"Saya mundur dari DPRD, supaya saya konsisten. Saya kan mendorong Pak Anies untuk nyalon presiden," ucap Taufik.

Akan tetapi, niat Taufik untuk mengundurkan diri tidak bisa dilakukan karena Partai Gerindra lebih dulu memecatnya dari keanggotaan partai.

Kasus dugaan korupsi pengadaan tanah Pulogebang

Diketahui, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Kelurahan Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur.

Pengadaan tanah ini dilakukan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sarana Jaya Tahun 2018-2019.

Perkara ini merupakan pengembangan kasus korupsi pengadaan tahan di Munjul, Jakarta Timur.

Meski telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus korupsi tanah di Pulogebang, KPK belum mengumumkannya secara resmi.

Lembaga antirasuah itu akan membeberkan para pelaku dan kontruksi perkara saat penyidikan dinilai cukup.

Dalam kasus korupsi tanah Pulogebang, KPK sudah memeriksa beberapa pihak sebagai saksi.

Di antaranya pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN), pegawai BUMD, swasta, dan notaris.

KPK juga telah memeriksa Anggota DPRD DKI Fraksi Partai Gerindra M Taufik M. Taufik dan mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan dalam kapasitasnya sebagai saksi pada 8 September 2022 lalu.

Saat itu KPK mencecar M. Taufik soal pembahasan anggaran dalam pengadaan tanah Pulogebang.