Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebutkan bahwa jika PKS masuk ke Kabinet Indonesia Maju bakal jadi pertanda buruk.

"Jika PKS gagal bertahan sebagai oposisi, maka ada penanda buruk soal politik hari ini," kata Dedi kepada Tribunnews.com, Minggu (22/1/2023).

Menurut Dedi PKS juga tidak akan menerima tawaran menteri jika hanya satu tahun saja.

"Pertama, bisa saja Pemilu tidak ada di 2024 karena tidak mungkin PKS menerima tawaran menteri jika hanya 1 tahun, meskipun di bundling dengan donasi pada partai," jelasnya.

Kemudian menurut Dedi jika PKS menerima bergabung ke Kabinet Indonesia Maju jadi penanda perpecahan Koalisi Perubahan.

"Kedua, penanda perpecahan agenda pengusungan Anies, dan ini akan pengaruhi konstelasi koalisi, juga bisa mengancam keterpilihan PKS di pemilu berikutnya," sambungnya.

Dedi juga menilai dari sisi politis memang lebih potensial jika PKS tetap oposisi.

Baca juga: PKS Sebut 8 Partai yang Dikoordinir Golkar Perlu Bertemu Presiden Jokowi Bahas Sistem Pemilu

"Meskipun tidak menutup kemungkinan jika di internal PKS ada dua kelompok yang sedang bertikai, satu kelompok harapkan konsisten, sisanya mencoba merapat ke pemerintah," tutupnya.

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menegaskan partainya konsisten tetap menjadi oposisi di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu merespons isu PKS ditawari menteri di Kabinet Indonesia Maju menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Keputusan Majelis Syuro jelas dan tegas bahwa PKS di luar pemerintahan, konsisten menjadi oposisi," kata Kholid kepada Tribunnews.com, Jumat (20/1/2023).

Kholid memastikan apabila ada tawaran maka seluruh anggota dan pengurus PKS dipastikan tetap berada di luar pemerintahan.

"Ada tawaran atau pun tidak, PKS tetap di luar pemerintahan, semua anggota dan pengurusnya tidak akan masuk kabinet," ujarnya.

Lebih lanjut, Kholid menambahkan isu PKS ditawari menteri merupakan sebuah upaya untuk memperburuk citra partainya.

"Narasi dan kabar burung bahwa PKS masuk kabinet adalah upaya-upaya untuk membuat citra tidak baik kepada PKS, karena PKS merupakan partai yang konsisten menjadi kekuatan oposisi," ungkap dia.

Sebelumnya, PKS melalui Wakil Ketua Majelis Syura Mohammad Sohibul Iman juga menanggapi isu tawaran dua kursi menteri di kabinet Jokowi.

Iming-iming itu untuk membujuk PKS menarik dukungan dari Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024 mendatang.

Menurutnya, PKS memang sejak dulu ditawari masuk ke dalam kabinet pemerintahan Jokowi.

Namun, PKS bersikukuh untuk tetap berada di luar pemerintahan.

"Kalau masalah ditawari masuk kabinet sih sejak periode pertama juga kami ditawari. Tapi kami ucapkan terima kasih dan kami tetap diluar pemerintahan," kata Sohibul, Sabtu (29/10/2022).

Sohibul mengamini jika benar adanya isu tawaran dua menteri untuk PKS.

Dia menyebut usulan itu diduga berasal dari salah satu menteri yang juga merupakan ketua partai politik.

"Sekarang memang berhembus isu PKS ditawari 2 posisi menteri. Kami telusuri info ini, katanya itu usulan dari seorang menteri yang juga ketum sebuah partai. Konon Pak Jokowi senang dengan usulan tersebut," ucapnya.

"Tapi entah bagaimana tiba-tiba info tersebut disebarkan oleh pihak-pihak tertentu, padahal tawaran tersebut belum sampai kepada kami. Jadi kami bingung," sambung dia.

Keterangan foto: Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah.