"Kalau soal kabinet itu kan hak prerogatif presiden Jokowi. Tentu ketum partai itu diskusinya dengan presiden. Atau presiden mengajak diskusi masing-masing ketum partai. Dan beberapa kali dalam beberapa hari ketum-ketum partai bertemu presiden, toh. Ya bisa jadi dibahas juga di situ," ungkap dia.

Namun begitu, Awiek mengaku tidak mengetahui secara pasti perihal kapan waktu reshuffle itu.

Dia menjelaskan, hanya Presiden Jokowi yang tahu soal reshuffle kabinet tersebut.

"Ya kalau kita dengar informasi ya ada informasinya bahwa akan ada reshuffle. Tetapi kapannya hanya Presiden yang tahu," jelasnya.

Baca juga: Soal Reshuffle Kabinet, Pengamat Sebut Andika Perkasa hingga Yusril Ihza Potensial Isi Kursi Menteri

Di sisi lain, Awiek menambahkan PPP menyatakan siap jika nantinya ada kadernya yang kembali ditunjuk Jokowi untuk masuk menjadi menteri.

"PPP sebagai partai yang sudah lama di DPR dan di perpolitikan Indonesia ini tentu memiliki sumber daya manusia yang mumpuni di segala bidang. Tetapi sekali lagi itu kembali ke hak prerogatif presiden," tukasnya.

PPP Dukung Parpol Oposisi Bergabung ke Kabinet Kerja Jokowi saat Reshuffle

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek mengatakan pihaknya mendukung partai politik (parpol) yang berada di luar pemerintahan atau oposisi bergabung ke dalam kabinet kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat reshuffle mendatang.

Menurut Awiek, isu adanya parpol oposisi bakal ditunjuk menjadi menteri kabinet Jokowi semakin santer terdengar.

Dia bilang, isu itu mengemuka tak hanya dari partai politik (parpol).

"Ya kalau isu di media santer. Bukan dari koalisi. Isu politik yang mengemukalah. Tidak hanya dari partai politik ya," kata Awiek kepada wartawan, Rabu (25/1/2023).

Awiek menuturkan semakin banyak parpol yang bergabung dengan kabinet Jokowi dinilai akan semakin baik.

Apalagi, penyelesaian berbagai permasalahan negara membutuhkan bantuan berbagai pihak.

"Ya kalau PPP, semakin banyak yang bergabung di kabinet itu semakin bagus. Karena banyak permasalahan di negara kita ini yang bisa dibahas bersama-sama," ungkap Awiek.

Namun begitu, kata Awiek, keputusan bergabung atau tidaknya parpol oposisi ke dalam kabinet kerja sepenuhnya di tangan presiden Jokowi.

"Namun sekali lagi apakah jadi teman-teman di luar kabinet itu bergabung sekali lagi itu tergantung dari Presiden Jokowi," pungkasnya.

Mardiono Soal Reshuffle: Kalau Ada Kader PPP yang Direkrut Menteri ya Alhamdulillah

Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono menyampaikan pihaknya bersyukur jika nantinya ada kader PPP yang ditunjuk Jokowi untuk menjadi menteri dalam reshuffle kabinet Jokowi.

Awalnya, Mardiono menjelaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogratif dari Presiden Jokowi.

Eks Gubernur DKI Jakarta itu disebut bisa kapan saja melakukan reshuffle kabinet.

Lalu, Mardiono menuturkan bahwa dirinya tidak mengincar menjadi menteri dalam reshuffle itu.

Namun, jika nantinya ada kader PPP yang ditunjuk, dirinya pun mengaku akan bersyukur.

"Loh kalau saya kan sudah diberi tugas untuk menjadi utusan khusus presiden. Tapi kalau kemudian ada reshuffle kemudian PPP ada kader yang direkrut oleh Presiden menjadi menteri ya alhamdulillah," kata Mardiono di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Mardiono menuturkan bahwa penunjukkan kader sebagai menteri menjadi adalah satu indikator keberhasilan partai mencetak kader.

Namun begitu, dia tidak menargetkan kursi menteri atau wakil menteri yang didapatkan partainya dalam reshuffle tersebut.

"Kalau kita berhasil mencetak kader yang bisa untuk mendukung pemerintah kenapa tidak. Kita nggak bisa narget narget begitu. Tetapi setiap partai politik tentu kalau diberi amanat oleh negara ya itu adalah kewajiban kita yang harus kita terima. Kan di negeri ini nggak ada istilah oposisi atau itu kan tidak ada," jelasnya.

Lebih lanjut, Mardiono menambahkan bahwa penunjukkan menteri merupakan hak prerogratif presiden Jokowi.

"Ya itu sekali lagi hak prerogatifnya Presiden tetapi Partai Persatuan Pembangunan senantiasa akan terus loyal, komitmen untuk mengawal pemerintahan ini sampai dengan nanti akhir masa jabatannya," tukasnya.

Alasan Plt Ketua Umum PPP Mardiono Dukung Presiden Jokowi Reshuffle Kabinet

Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle kabinet. Tujuannya agar kinerja menteri menjadi lebih efektif.

Awalnya, Mardiono menjelaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogratif dari Presiden Jokowi.

Eks Gubernur DKI Jakarta itu disebut bisa kapan saja melakukan reshuffle kabinet.

"Isu reshuffle ya, ya kalau itu jadi hak prerogratif presiden, ya kapan saja bisa dilakukan ya jadi tidak pada waktu tertentu harus bulan ini, tapi kapan kapan saja itu bisa dilakukan," kata Mardiono di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Mardiono menuturkan bahwa reshuffle kabinet diperlukan agar kinerja menteri menjadi lebih efektif di sisa masa jabatan Jokowi. Karena itu, reshuffle sejatinya sah dilakukan oleh Presiden Jokowi.

"Reshuffle ini juga diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan ya di mana sisa masa pemerintahan yang kursng dari dua tahun ini nan mungkin diperlukan kinerja yang lebih efektif-efektif lagi maka kemungkinan kalau Bapak Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle ya itu sah sah saja. Karena itu memang hak prerogratif yang harus kita hormati," jelas Mardiono.

Baca juga: PDIP Beri Pertimbangan Reshuffle ke Jokowi hingga Kemungkinan Kursi Kosong Diisi Kadernya

Lebih lanjut, Mardiono menyatakan bahwa para pemimpin partai politik pendukung Jokowi sejauh ini masih belum dikumpulkan untuk berbicara soal reshuffle.

"Kalau dikumpulkan secara serentak seluruhnya itu belum ya. Tetapi kalau sendri sendiri mugkin sudah. Kan teman-teman juga ngeliput saya diundang Pak Presiden. Kan teman-teman juga meliput," tukasnya. (tribun network/thf/Tribunnews.com)