TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ingar-bingar isu Reshuffle kembali muncul.

Sebelumnya isu Reshuffle kian panas karena menteri asal NasDem disebut-sebut bakal kena reshuffle.

Tak hanya itu, isu Reshuffle juga membuat dua partai yakni NasDem dan PDIP saling memanas.

Ditambah lagi sejumlah tokoh mulai dari eks Wali Kota Solo hingga Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang menemui Jokowi di Istana Negara saat isu Reshuffl. 

Kini lagi-lagi, Jokowi merespons soal Reshuffle kabinet saat dikonfirmasi oleh awak media.

Bahkan disebut-sebut Reshuffle bakal dilakukan 1 Februari 2023.

Sejumlah parpol seperti PAN dan PPP pun beri respons.

Kata Jokowi saat Ditanya Isu Reshuffle Kabinet Dilakukan 1 Februari 2023

Presiden Joko Widodo kembali menjawab soal isu reshuffle kabinet yang terus berembus.

Kali ini, Jokowi hanya mengeluarkan satu kata saat ditanya soal isu reshuffle bakal dilakukan pada 1 Februari 2024.

"Tunggu," kata Jokowi di Kanal Banjir Timur seusai meninjau progres Sodetan Kali Ciliwung, Jakarta Timur, Selasa (24/1/2023).

Sebelumnya, Presiden Jokowi kembali memberikan sinyal akan ada reshuffle atau perombakan kabinet Indonesia Maju.

“Besok,” kata Jokowi seusai meninjau Kawasan PT Pertamina, Hulu Rokan, Dumai, Riau, Kamis, (5/1/2023) lalu.

Kendati demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak memastikan apakah reshuffle tersebut jadi dilakukan.

“Ya besok, bisa Jumat, bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu," ucapnya.

Jokowi bukan kali ini saja memberikan sinyal kocok ulang kabinet.

Ia juga menyampaikan hal yang sama saat meninjau Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin, (2/1/2023).

“Tunggu saja,” kata Jokowi kepada wartawan saat itu.

Jokowi Dikabarkan Telah Bertemu Ketua Umum Parpol Bahas Reshuffle Kabinet, Ini Kata Airlangga

Presiden Jokowi dikabarkan telah bertemu beberapa ketua umum (ketum) partai politik (parpol) pendukung pemerintah di Istana Kepresidenan RI Jakarta.

Adapun salah satu yang dibahas dalam pertemuan ketum parpol dengan Jokowi adalah soal reshuffle atau perombakan kabinet.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menilai hal itu merupakan prioritas Presiden.

"Kalau ini kan untuk prioritas Presiden ya," ujar Airlangga di Istana Kepresidenan, Rabu (25/1/2023).

Saat ditanya apakah dirinya menjadi salah satu ketum parpol yang diajak bertemu, Airlangga tak menjawab pasti.

Dia hanya mengulangi pernyataan semula

"Itu prioritas," kata Menkoperekonomian itu.

Soal Reshuffle, PAN: Biasanya Kalau Hingar Bingar Gini Pasti Ada

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menanggapi terkait isu reshuffle atau perombakan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Yandri mengatakan pihaknya belum mendapat komunikasi terkait reshuffle, namun biasanya bakal ada apabila melihat hingar bingar seperti saat ini.

"Belum ada (komunikasi), tapi biasanya kalau ada hingar bingar gini, ada (reshuffle)," kata Yandri di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/1/2023).

Yandri mencotohkan ketika Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas ditarik ke kabinet Jokowi.

"Dulu kalau PAN malah 2 hari sebelum reshuffle Bang Zul (Zulhas) dipanggil. Hari senin Bang Zul masih manggil saya dulu 'Yan ini saya baru pulang dari Semarang orang ngomong reshuffle', waktu itu PAN jadi topiknya kan," ujarnya.

Saat itu, kata dia, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menelepon Zulhas pada hari Senin malam, lalu Selasa dipanggil ke Istana Negara, dan Rabu pun dilantik Jokowi.

"Kira-kira gitu misteri reshuffle ini yang tau hanya allah dan Pak Jokowi," ungkapnya.

Baca juga: Kabar Ditawari Kursi Menteri di Tengah Isu Reshuffle, PKS: Kami Tetap Ada di Luar Pemerintahan

Terkait evaluasi menteri di kabinet Jokowi, Yandri menuturkan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi.

"Kalau (evaluasi menteri) itu serahkan ke Pak Jokowi ya karena Pak Jokowi punya hak prerogatif," ucap dia.

PPP Pastikan Indikasi Reshuffle Kabinet Makin Kuat

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek mengatakan indikasi adanya reshuffle dalam kabinet kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin menguat.

Akan tetapi, sosok menteri yang bakal direshuffle masih misteri.

"Iya bakal ada reshuffle lagi. Itu informasinya memang indikasinya cukup kuat. Dan siapa aja itu kita nggak tahu," kata Awiek kepad wartawan, Rabu (25/1/2023).

Awiek menuturkan bahwa reshuffle merupakan hak prerogratif Presiden Jokowi.

Dia bilang, isu reshuffle bisa saja sudah dibicarakan saat Eks Gubernur DKI Jakarta itu berdiskusi dengan para Ketua Umum Parpol pendukung pemerintah.

"Kalau soal kabinet itu kan hak prerogatif presiden Jokowi. Tentu ketum partai itu diskusinya dengan presiden. Atau presiden mengajak diskusi masing-masing ketum partai. Dan beberapa kali dalam beberapa hari ketum-ketum partai bertemu presiden, toh. Ya bisa jadi dibahas juga di situ," ungkap dia.

Namun begitu, Awiek mengaku tidak mengetahui secara pasti perihal kapan waktu reshuffle itu.

Dia menjelaskan, hanya Presiden Jokowi yang tahu soal reshuffle kabinet tersebut.

"Ya kalau kita dengar informasi ya ada informasinya bahwa akan ada reshuffle. Tetapi kapannya hanya Presiden yang tahu," jelasnya.

Baca juga: Soal Reshuffle Kabinet, Pengamat Sebut Andika Perkasa hingga Yusril Ihza Potensial Isi Kursi Menteri

Di sisi lain, Awiek menambahkan PPP menyatakan siap jika nantinya ada kadernya yang kembali ditunjuk Jokowi untuk masuk menjadi menteri.

"PPP sebagai partai yang sudah lama di DPR dan di perpolitikan Indonesia ini tentu memiliki sumber daya manusia yang mumpuni di segala bidang. Tetapi sekali lagi itu kembali ke hak prerogatif presiden," tukasnya.

PPP Dukung Parpol Oposisi Bergabung ke Kabinet Kerja Jokowi saat Reshuffle

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek mengatakan pihaknya mendukung partai politik (parpol) yang berada di luar pemerintahan atau oposisi bergabung ke dalam kabinet kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat reshuffle mendatang.

Menurut Awiek, isu adanya parpol oposisi bakal ditunjuk menjadi menteri kabinet Jokowi semakin santer terdengar.

Dia bilang, isu itu mengemuka tak hanya dari partai politik (parpol).

"Ya kalau isu di media santer. Bukan dari koalisi. Isu politik yang mengemukalah. Tidak hanya dari partai politik ya," kata Awiek kepada wartawan, Rabu (25/1/2023).

Awiek menuturkan semakin banyak parpol yang bergabung dengan kabinet Jokowi dinilai akan semakin baik.

Apalagi, penyelesaian berbagai permasalahan negara membutuhkan bantuan berbagai pihak.

"Ya kalau PPP, semakin banyak yang bergabung di kabinet itu semakin bagus. Karena banyak permasalahan di negara kita ini yang bisa dibahas bersama-sama," ungkap Awiek.

Namun begitu, kata Awiek, keputusan bergabung atau tidaknya parpol oposisi ke dalam kabinet kerja sepenuhnya di tangan presiden Jokowi.

"Namun sekali lagi apakah jadi teman-teman di luar kabinet itu bergabung sekali lagi itu tergantung dari Presiden Jokowi," pungkasnya.

Mardiono Soal Reshuffle: Kalau Ada Kader PPP yang Direkrut Menteri ya Alhamdulillah

Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono menyampaikan pihaknya bersyukur jika nantinya ada kader PPP yang ditunjuk Jokowi untuk menjadi menteri dalam reshuffle kabinet Jokowi.

Awalnya, Mardiono menjelaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogratif dari Presiden Jokowi.

Eks Gubernur DKI Jakarta itu disebut bisa kapan saja melakukan reshuffle kabinet.

Lalu, Mardiono menuturkan bahwa dirinya tidak mengincar menjadi menteri dalam reshuffle itu.

Namun, jika nantinya ada kader PPP yang ditunjuk, dirinya pun mengaku akan bersyukur.

"Loh kalau saya kan sudah diberi tugas untuk menjadi utusan khusus presiden. Tapi kalau kemudian ada reshuffle kemudian PPP ada kader yang direkrut oleh Presiden menjadi menteri ya alhamdulillah," kata Mardiono di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Mardiono menuturkan bahwa penunjukkan kader sebagai menteri menjadi adalah satu indikator keberhasilan partai mencetak kader.

Namun begitu, dia tidak menargetkan kursi menteri atau wakil menteri yang didapatkan partainya dalam reshuffle tersebut.

"Kalau kita berhasil mencetak kader yang bisa untuk mendukung pemerintah kenapa tidak. Kita nggak bisa narget narget begitu. Tetapi setiap partai politik tentu kalau diberi amanat oleh negara ya itu adalah kewajiban kita yang harus kita terima. Kan di negeri ini nggak ada istilah oposisi atau itu kan tidak ada," jelasnya.

Lebih lanjut, Mardiono menambahkan bahwa penunjukkan menteri merupakan hak prerogratif presiden Jokowi.

"Ya itu sekali lagi hak prerogatifnya Presiden tetapi Partai Persatuan Pembangunan senantiasa akan terus loyal, komitmen untuk mengawal pemerintahan ini sampai dengan nanti akhir masa jabatannya," tukasnya.

Alasan Plt Ketua Umum PPP Mardiono Dukung Presiden Jokowi Reshuffle Kabinet

Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle kabinet. Tujuannya agar kinerja menteri menjadi lebih efektif.

Awalnya, Mardiono menjelaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogratif dari Presiden Jokowi.

Eks Gubernur DKI Jakarta itu disebut bisa kapan saja melakukan reshuffle kabinet.

"Isu reshuffle ya, ya kalau itu jadi hak prerogratif presiden, ya kapan saja bisa dilakukan ya jadi tidak pada waktu tertentu harus bulan ini, tapi kapan kapan saja itu bisa dilakukan," kata Mardiono di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Mardiono menuturkan bahwa reshuffle kabinet diperlukan agar kinerja menteri menjadi lebih efektif di sisa masa jabatan Jokowi. Karena itu, reshuffle sejatinya sah dilakukan oleh Presiden Jokowi.

"Reshuffle ini juga diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan ya di mana sisa masa pemerintahan yang kursng dari dua tahun ini nan mungkin diperlukan kinerja yang lebih efektif-efektif lagi maka kemungkinan kalau Bapak Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle ya itu sah sah saja. Karena itu memang hak prerogratif yang harus kita hormati," jelas Mardiono.

Baca juga: PDIP Beri Pertimbangan Reshuffle ke Jokowi hingga Kemungkinan Kursi Kosong Diisi Kadernya

Lebih lanjut, Mardiono menyatakan bahwa para pemimpin partai politik pendukung Jokowi sejauh ini masih belum dikumpulkan untuk berbicara soal reshuffle.

"Kalau dikumpulkan secara serentak seluruhnya itu belum ya. Tetapi kalau sendri sendiri mugkin sudah. Kan teman-teman juga ngeliput saya diundang Pak Presiden. Kan teman-teman juga meliput," tukasnya. (tribun network/thf/Tribunnews.com)