BPKH: Tidak Ada Satu Sen Pun Dana Haji untuk Biayai Infrastruktur
BPKH, kata Indra, selalu berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam pengelolaan dana haji.
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Muhammad Zulfikar
Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Indra Gunawan memastikan dana haji sebesar Rp166,01 triliun yang dikelola pihaknya aman.
Dirinya memastikan tidak ada dana haji yang diinvestasikan langsung kepada proyek infrastruktur.
"Dana Haji aman sampai saat ini ada 166T dengan antrian persisnya 5,26 juta jemaah. idak ada satu sen pun untuk langsung kepada infrastruktur. Sebagaimana yang ditudingkan oleh khalayak publik, karena tidak mungkin kami membiayai infrastruktur secara langsung," ujar Indra dalam diskusi "BPIH Berkeadilan dan Berkelanjutan" di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Senin (30/1/2023).
Baca juga: VIDEO Jangan Panik Biaya Haji Naik, Arrum Haji Pegadaian Jadi Solusi Wujudkan Niat Baik
Indra mengatakan selama ini BPKH selalu mengelola dana haji sesuai aturan syariah.
BPKH, kata Indra, selalu berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam pengelolaan dana haji.
"BPKH pengelolaannya murni syariah, sesuai arahan dan konsultasi DSN MUI," kata Indra.
Menurut Indra, selama ini BPKH berupaya mengelola dana haji secara berkeadilan.
"Bukan hanya istitho'ah tapi juga ada keadilan keberlanjutan ini yang penting karena sustainability factor dari survalitas. Kalau kita mau jadi peradaban yang baik memang harus bisa me-manage resources," ucap Indra.
Baca juga: Jemaah Haji Lansia Tahun Ini Sebanyak 64 Ribu, Usia Tertua 109 Tahun
Seperti diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Agama mengusulkan Bipih tahun 2023 sebesar Rp69.193.733,60.
Jumlah ini adalah 70 persen dari usulan rata-rata BPIH yang mencapai Rp98.893.909,11. Sementara 30 persennya berasal dari nilai manfaat dana haji yang dikelola BPKH.
