TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen Rekat Indonesia Heikal safar angkat bicara terkait kabar perombakan kabinet atau reshuffle yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Isu reshuffle dikaitkan dengan pertemuan Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada pekan lalu.

Menurut Heikal Safar, pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh sebenarnya pertemuan biasa-biasa saja.

"Karena bagi saya, astinya sudah terbiasa di era pemerintahan presiden Jokowi ini, selalu saja ada gonta-ganti maupun bongkar pasang ataupun perombakan para menteri-menterinya," kata Heikal kepada wartawan di Jakarta, Rabu (1/2/2023).

Baca juga: Di Tengah Isu Reshuffle Kabinet, Surya Paloh Tegaskan NasDem Tetap Jadi Bagian Pemerintahan Jokowi

Menurut Heikal, justru Jokowi dalam menyikapi isu reshuffle kali ini dihadapkan pada pilihan yang cukup dilematis.

Hal ini menjawab desakan agar menteri dari Partai Nasdem dicopot.

Diketahui ada empat kader NasDem yang duduk di kabinet, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, dan Menkominfo Johnny G Plate.

"Yang terpenting bagi saya selaku Sekjen Ormas Rekat Indonesia serta seluruh anggota dan pengurus Rekat Indonesia lainnya maupun rakyat di seluruh Indonesia, apabila para menteri mendapatkan amanah, diutamakan kejujuran dan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Heikal pun membeberkan alasan Jokowi berada di posisi yang cukup dilematis dalam melaksanakan reshuffle kabinet.

Pertama, pergantian menteri harus berdasarkan pada faktor kinerja. Jika ada menteri mendapatkan rapor merah, maka secara otomatis menteri tersebut layak dicopot atau digantikan segera.

"Saya selaku Sekjen Rekat Indonesia dan seluruh elemen bangsa Indonesia lainnya berharap agar keputusan Presiden Jokowi dalam isu reshuffle kabinet tentunya yang terbaik untuk kepentingan rakyat di seluruh Indonesia, bukan hanya semata-mata adanya muatan politis yang diduga cukup kental dalam menyambut pesta demokrasi pileg dan pilpres pada Pemilu serentak 2024 nanti," kata Heikal Safar.

Menurut Heikal, perombakan kabinet yang dilakukan Jokowi menjelang Pemilu 2024, tentunya tidak semudah membalikan telapak tangan.

Pasalnya, posisi menteri bisa menjadi bargaining power untuk menjaga stabilitas politik pada akhir pemerintahan Jokowi.

"Sehingga dalam situasi politik menjelang pemilu 2024 adalah menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua sebagai elemen anak bangsa untuk menyelamatkan negeri tercinta tanah air Indonesia ini dari tangan-tangan nakal dan politik hitam yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara," ucap Heikal. (*)