Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengaku melakukan pengawas Pemilu 2024 tidaklah mudah. Terlebih, pengawasan kampanye di rumah ibadah. 

"Melarang kampanye di tempat ibadah tentu tidak mudah. Kami berharap tidak didemo berhari-hari seperti pemilu," kata Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja dalam keterangannya, Kamis (2/2/2023).

Lebih lanjut Bagja berharap tokoh masyarakat hingga tokoh agama dapat membantu Bawaslu dalam menopang pengawasan.

Baca juga: Respon Bawaslu Dituding Hanya Jemput Bola Soal Pelanggaran Pemilu 2024

Sehingga dapat menciptakan pemilu yang sejuk dan kondusif. 

Guna melakukan pengawasan dan menciptakan pemilu yang bebas dari polarisasi SARA, menurut Bagja  pihaknya bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.

 Dengan begitu, diharapkan masyarakat tidak akan terpecah belah hingga pemilu usai.

"Kami mengucapkan terima kasih MUI menyatakan siap mendukung deklarasi ini yang akan melibatkan tokoh-tokoh agama yang lain," kata Bagja.

"Ulama bisa ikut meyakinkan masyarakat banyak bahwa Pemilu 2024 yang pemilihannya pada Februari 2024 tidak akan terpecah sampai selesai yang berlanjut pilkada pada bulan November tahun 2024 juga berjalan lancar, tidak tidak terjadi polarisasi," sambungnya. 

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu, Puadi mengatakan tidak mudah melakukan penindakan berkaitan dengan politisasi SARA. 

Maka dari itu, dia menyampaikan perlunya bantuan dari tokoh-tokoh agama untuk mengedukasi masyarakat.

Baca juga: KASN dan Bawaslu RI Kerja Sama Tekan Pelanggaran Netralitas ASN di Pemilu 2024

"Pengalaman saya dulu sewaktu menjadi pimpinan Bawaslu DKI Jakarta itu tidak mudah menertibkan poster-poster di tempat ibadah sewaktu Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Dengan dukungan tokoh agama, maka ini menjadi proses edukasi yang lebih baik," tuturnya.