TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyatakan akan ada jenderal yang akan dikirim untuk menjadi salah satu bagian dari utusan khusus atau special envoy untuk berbicara dengan para pemimpin junta militer Myanmar.

Namun masih belum ada keputusan pasti terkait nama jenderal dalam hal ini, maupun bagaimana mekanisme pelaksanaan pengiriman utsus tersebut ke Myanmar.

Hal ini disampaikan Staf Khusus Menteri Luar Negeri Bidang Diplomasi Kawasan, I Gede Ngurah Swajaya  pada konferensi pers usai penyelenggaraan pertemuan The ASEAN Foreign Ministers' (AMM) Retreat yang diselenggarakan di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Sabtu, Februari 2023.

"Terkait dengan nama, stay tune saja lah. Belum. When the time comes, you'll know," kata Ngurah.

Dirjen Kemenlu juga belum bisa memberitahukan secara pasti apakah jenderal itu masih aktif atau sudah purnawirawan.

Namun Ngurah memastikan pendekatan dengan semua pihak yang ada di Myanmar sudah dimulai Indonesia sebagai pemegang keketuaan ASEAN tahun 2023, termasuk pendekatan dengan junta militer Myanmar.

"ASEAN dibawah keketuaan Indonesia berkeinginan, pertama melaksanakan 5 poin konsensus, mencapai kemajuan yang signifikan dan tentu saja untuk solusi politik," ujarnya.

Ngurah mengatakan pembentukan kantor utusan khusus atau 'office of special envoy' yang digagas Indonesia telah didukung oleh semua anggota ASEAN.

Anggota ASEAN menyerahkan ini sepenuhnya kepada Indonesia.

"Indonesia akan update seluruh anggota ASEAN terkait perkembangan yang sudah dan akan dilakukan oleh Indonesia," kata Ngurah.

Baca juga: Para Menlu ASEAN Sepakati Gunakan Pendekatan Bersatu untuk Sikapi Kondisi Myanmar

"Sepenuhnya office of special envoy diberikan mandat oleh semua anggota ASEAN. Kembali lagi, ini merupakan proses yang mohon maaf belum bisa share ke publik tetapi mudah-mudahan bisa memberikan indikasi positif dalam waktu yang tidak terlalu lama," kata Ngurah.