TRIBUNNEWS.COM - Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel mengatakan kasus Bripka Madih yang diduga tanah milik orang tuanya diserobot oleh agen perumahan dan makelar tanah mengingatkan dirinya soal istilah whistleblowing.

Sebagai informasi, dalam pengakuannya di sebuah video, Bripka Madih mengaku akan mengungkap upaya minta suap oleh anggota polisi saat dirinya melaporkan soal kasus sengketa tanah.

"Ane ini sebagai pihak yang dizolimi, pelapor, bukan orang yang melakukan pidana, kecewa. Karena orangtua ane itu hampir 1 abad, melaporkan penyerobotan tanahnya ke Polda Metro Jaya. Kenapa dimintai biaya penyidikan coba? Oknum penyidik Polda mintanya sama Madih nih Saya, bukan ke orangtua ane. Dan minta hadiah," ucap Madih dalam video yang diunggah akun Instagram @undercover.id pada Kamis (2/2/2023).

"Ane ungkap, ane bongkar, ane buka...."," sambungnya.

Reza mengatakan ketegasan Bripka Madih itu perlu menjadi budaya yang digalakan dalam Korps Bhayangkara.

Baca juga: Buntut Panjang Kasus Bripka Madih: dari Sengketa Tanah, Langgar Kode Etik, hingga Dugaan KDRT

Hal tersebut lantaran hanya anggota polisi lah yang mengetahui adanya penyimpangan di institusinya sendiri.

"Whistleblowing itulah yang perlu disuburkan di internal kepolisian. Karena siapa yang paling mungkin mengetahui adanya penyimpangan oleh personel polisi, kalau bukan sesama personel polisi sendiri," tuturnya kepada Tribunnews.com, Minggu (5/2/2023).

Kendati demikian, Reza menjelaskan bahwa menjadi seorang whistleblower bukan perkara mudah.

Hal itu karena ketika menjadi seorang whistleblower, maka risiko untuk adanya pembalasan dari sesama anggota dalam sebuah institusi begitu besar.

"Gambarannya, delapan puluh persen orang menolak buka-bukaan tentang skandal internal karena takut akan adanya pembalasan. Baik serangan balik dari orang yang bikin skandal maupun pembalasan dari lembaga tempatnya bekerja," jelasnya.

Selain itu, Reza juga mengungkapkan seorang whistleblower kerap dicap sebagai pekerja yang buruk karena dianggap menutupi penyimpangan dirinya sembari membocorkan keburukan institusi atau lembaga tempat dia bekerja.

"Padahal, studi menemukan, kebanyakan whistleblower justru punya potensi kerja yang baik dan komitmen yang tinggi pada organisasi. 'Kelemahan' mereka cuma satu: menolak ikut arus, menentang kode senyap, yang kadung marak di dalam organisasi," ujarnya.

Berkaca dari Bripka Madih, Reza mempertanyakan nasib anggota Provost Polsek Jatinegara tersebut usai kasusnya viral di media sosial dan menjadi atensi Polda Metro Jaya apakah dipertahankan atau 'disingkirkan'.

"Tapi bagaimana dengan nasib Madih sendiri? Seberapa jauh dia sanggup terus bekerja sebagai personel polisi? Dan selama apa pula satuan wilayah masih betah mempertahankan 'duri dalam daging'? tanya Reza.

Baca juga: Mengaku Diminta Uang Pelicin Rp 100 Juta hingga Buat Resah, Bripka Madih Diduga Melanggar Etik

Reza pun juga menyinggung whistleblower seperti Bripka Madih yaitu terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Bharada Richard Eliezer yang membuka tabir bahwa tewasnya Yosua akibat tembak-menembak dengan dirinya adalah skenario mantan atasannya, eks Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo.

Dua contoh ini, kata Reza, adalah bukti nyata tidak perlu anggota Polri berpangkat tinggi untuk menjalankan sumpah jabatannya sebagai polisi.

"Bagaiman SDM Polri sepatutnya menyikapi mereka? Pertama, tanpa tes segala macam, Eliezer dan Mahdi sudah menunjukkan secara nyata tentang adanya personel polisi yang, kendati berpangkat rendah, namun lebih mengedepankan ketaatan pada sumpah jabatan ketimbang kesetiakawanan pada subkultur menyimpang," jelasnya.

Terkait fenomena ini, Reza mengungkapkan, berdasarkan studi yang dilakukan, ada tiga pola kepemimpinan organisasi sehingga memunculkan sosok seperti Bripka Mahdi dan Bharada Richard Eliezer sebagai whistleblower.

Pertama, kepemimpinan transformasional yang mendorong anggota dan sistem untuk berubah.

Kedua, kepemimpinan lassez-faire alias pasif yaitu membiarkan dan cenderung menghindari tanggung jawab.

"Ketiga, kepemimpinan otentik yakni pimpinan menjadikan dirinya sebagai role model atas segala nilai kebaikan yang ingin dia suburkan," jelas Reza.

Dari ketiga pola kepemimpinan ini, Reza menanyakan pola mana yang dipakai Polri saat ini.

Ketika pertanyaan itu terjawab, lanjutnya, maka diketahuilah penyebab sosok seperti Bripka Mahdi dan Bharada Richard Eliezer bisa muncul sebagai whistleblower.

"Silakan Polri evaluasi sendiri, saat ini pola kepemimpinan apa yang sedang berlangsung di internalnya. Disitulah akan diperoleh jawaban mengapa Eliezer dan Madih tiba-tiba muncul meniup peluit mereka dengan senyaring-nyaringnya," tukasnya.

Baca juga: Mengaku Diminta Uang Pelicin Rp 100 Juta hingga Buat Resah, Bripka Madih Diduga Melanggar Etik

Sebelumnya, Bripka Madih mengaku diperas penyidik dengan dimintai uang Rp 100 juta saat melaporkan kasus sengketa tanah.

Tak hanya itu, dirinya juga mengatakan sempat dimintai lahan seluas 1.000 meter oleh penyidik dari Polda Metro Jaya tersebut.

"Dia berucap minta Rp 100 juta dan hadiah tanah 1.000 meter. Tidak cukup sampai disitu, oknum penyidik itu juga menghina keluarga saya, katanya tidak berpendidikan," ceritanya.

Adapun kasus sengketa tanah yang dilapokran Bripka Madih yakni terkait dugaan penyerobotan tanah oleh perusahaan pengembangan perumahan dan makelar tanah.

Bripka Madih mengungkapkan tanah berdokumen girik nomor C815 seluas 2.954 meter persegi diserobot oleh sebuah perusahaan pengembang perumahan.

Baca juga: Duduk Perkara Kasus Bripka Madih yang Diduga Diperas Penyidik saat Laporkan Sengketa Tanah

Sementara tanah berdokumen girik C.191 seluas 3.600 meter persegi diduga diserobot makelar tanah.

"Penyerobotan tanah ini terjadi sebelum saya jadi anggota polisi. Tapi ternyata makin menjadi setelah saya masuk satuan bhayangkara dan ditugaskan di Kalimantan Barat," kata dia.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

Artikel lain terkait Polisi Diperas Polisi