TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyinggung soal konten yang dikonsumsi publik dan keberlangsungan iklan industri media nasional pada Hari Pers Nasional 2023.

Menanggapi hal tersebut Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengapresiasi perhatian, dukungan dan nasionalisme yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo.

"Saya sepakat dan berterima kasih atas perhatian, dukungan dan nasionalisme yang ditunjukkan Presiden Jokowi atas konten yang dikonsumsi anak bangsa dan pertumbuhan serta keberlangsungan industri media nasional," kata Hary Tanoesoedibjo (HT), Sabtu (11/2/2023).

Sebagaimana diketahui, dalam Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 9 Februari 2023 di Deli Serdang, Sumatra Utara, Presiden Joko Widodo menyampaikan kesedihannya dan menyadari industri media konvensional menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait belanja iklan media, yang disebutnya turun 60 persen dan diambil oleh media digital, terutama oleh platform-platform asing. 

"Ini sedih lho kita," kata Jokowi saat menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional di Deli Serdang, Sumatra Utara, Kamis, 9 Februari 2023.

Kondisi ini, lanjutnya, membuat keuangan media konvensional akan semakin berkurang.

"Larinya pasti ke sana (platform digital asing)," kata kepala negara.

Jokowi memaparkan meski sebagian media konvensional sudah mengembangkan diri ke media digital, namun dominasi platform asing dalam mengambil belanja iklan ini telah menyulitkan media dalam negeri.

Terkait perlunya dukungan negara atas perlindungan konten yang dikonsumsi publik dan keberlangsungan industri media nasional, HT mengamini Presiden Jokowi.

Mengacu pada sikap Jokowi tersebut, HT menyoroti dan menilai bahwa migrasi televisi analog ke digital melalui kebijakan pemadaman siaran analog atau Analog Switch Off (ASO)  terlalu dipaksakan dan diputuskan sepihak oleh Menkominfo Johnny G. Plate.

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Jokowi Minta Media Tetap Pegang Idealisme dan Objektif

Pasalnya, kebijakan ASO oleh Menkominfo Plate itu sangat berseberangan dengan perhatian dan dukungan yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo terhadap industri media nasional.

"Kebijakan ASO di seluruh Pulau Jawa oleh Menkominfo mengakibatkan banyak pemirsa televisi yang tidak bisa nonton televisi, kecuali menggunakan STB, Set-Top-Box. Akhirnya, publik banyak beralih nonton konten di platform digital asing," kata HT.

Padahal, kata HT, konten media nasional senantiasa mendapat pengawasan dari Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, Lembaga Sensor Film dan lain-lain guna bersama-sama bertanggung jawab melindungi konten yang dikonsumsi masyarakat Indonesia. Sebaliknya, dengan platform asing.

"Bila masyarakat belum siap, seharusnya Kemenkominfo menerapkan simulcast dalam arti siaran televisi analog dan digital berjalan bersamaan sampai masyarakat siap untuk migrasi atau analog switch off," kata HT.

Ia pernah menyampaikan dalam media sosialnya pada 4 November 2022 lalu, jika Kemenkominfo ingin cepat, TV analog sebaiknya dilarang diperjualbelkan di pasar, sehingga pada saat masyarakat membeli TV baru, yang dibeli otomatis TV digital.