KPU Minta Bawaslu Tindak Tegas Kampanye Politik Identitas
Hasyim Asy'ari meminta Bawaslu untuk dapat menindak tegas jika ada partai politik peserta pemilu yang menggunakan politik identitas
Penulis: Mario Christian Sumampow
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari meminta Badan Penggunaan Pemilu (Bawaslu) RI untuk dapat menindak tegas jika ada partai politik peserta pemilu yang menggunakan politik identitas untuk kampanye.
Hasyim juga berharap Bawaslu bisa memberikan teguran dan peringatan kepada pihak-pihak yang melanggar serta kembali mengingatkan ihwal politik identitas dilarang oleh Undang-Undang (UU).
Hal ini disampaikan oleh Hasyim kepada awak media saat ditemui di hotel kawasan Jakarta Pusat, Jumat (17/2/2023).
"Kalau ada seperti ini, saya rasa teman-teman Bawaslu bisa memberikan teguran atau peringatan melalui surat peringatan bahwa yang begitu enggak boleh atau dilarang Undang-Undang," kata Hasyim.
Ia juga menegaskan di dalam UU Pemilu juga sudah jelas tertera terkait aturan yang melarang untuk menggunakan SARA sebagai alat sosialisasi.
"Di UU Pemilu kan sudah jelas ada aturan menggunakan instrumental SARA kalau dalam bahsa Undang-Undang atau politik identitas sebagai sarana untuk mensosialisasikan diri atau mengkampanyekan diri, itu kan dilarang UU," tegas Hasyim.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menegaskan pihaknya akan melawan narasi-narasi negatif tentang politik identitas.
"Kita akan secara lantang mengatakan, 'ya, kami Partai Ummat dan kami adalah Politik Identitas'," kata Ridho pada pidato pembukaan rapat kerja nasional (Rakernas) Partai Ummat ke-I di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Senin (13/2/2023).
Ridho mengatakan politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif dan etika yang situasional, tanpa moralitas agama.
"Ini adalah proyek besar sekularisme, yang menghendaki agama dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik," ucapnya.
Baca juga: Usung Politik Identitas, Partai Ummat Bakal Ditegur Bawaslu
Karenanya, menantu Amien Rais ini menuturkan bahwa politik identitas adalah politik yang berpancasilais.
"Dengan demikian perlu dipahami, bahwa sesungguhnya, justru politik identitas adalah politik yang pancasilais," ungkap Ridho.
