Hasil Survei Litbang Kompas: Kepuasan Terhadap Kinerja Pemerintah hingga Penegakan Hukum
Dalam empat aspek yang disurvei, yakni politik dan keamanan, penegakan hukum, ekonomi, dan kesejahteraan sosial, semua mengalami kenaikan
Editor: Muhammad Zulfikar
Bidang Kesejahteraan Sosial
- Mengatasi kemiskinan: 49,5 persen
- Meningkatkan kualitas pendidikan: 76 persen
- Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat: 80,1 persen
- Mengembangkan budaya gotong royong: 76 persen
- Memberikan bantuan langsung untuk kesejahteraan masyarakat: 62,7 persen
Bidang Perekonomian
- Memeratakan pembangunan antarwilayah: 65,4 persen
- Memenuhi sendiri kebutuhan pangan dalam negeri: 52,3 persen
- Memberdayakan petani dan nelayan: 46,8 persen
- Menyediakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran: 42,6 persen
- Mengendalikan harga barang dan jasa: 38,2 persen
Jajak pendapat ini berlangsung pada 25 Januari-4 Februari 2023, dan melibatkan 1.202 responden yang diambil dari 38 provinsi di Indonesia.
Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka, sedangkan sampel dipilih secara acak menggunakan sistematis bertingkat.
Menggunakan metode itu memiliki kepercayaan publik 95 persen, dengan margin of error kurang lebih 2,83 persen.
Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi-Maruf Meningkat
Respons Istana
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan hasil survei Litbang Kompas tersebut menunjukkan apresiasi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi.
Apalagi kata Pramono pemerintah dinilai berhasil menghadapi pandemi Covid-19.
"Kebetulan saya sudah membaca hasil Litbang Kompas, itu menunjukan bahwa apresiasi publik terhadap capaian pemerintah terutama yang dipimpin Presiden dalam berbagai hal menghadapi pandemi," kata Pramono dalam pernyataannya, Senin(20/2/2023).
Pramono juga berharap dengan adanya survei tersebut pada tahun 2023 ini pertumbuhan ekonomi semakin membaik, meski pada sebelumnya sempat mengalami tekanan karena pandemi Covid-19.
"Mudah mudahan di tahun 2023 ini juga menjadi lebih baik," ujarnya.
Menurut dia, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah program untuk menjaga tingkat kepercayaan publik. Salah satunya, kebijakan fiskal untuk tahun 2024.
"Kita membahas secara khusus kebijakan fiskal untuk tahun 2024 dan presiden sudah memberikan arahan kepada Menkeu," kata Pramono. (Tribunnews.com/Kompas.id/Kompas.com)
