TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil survei Litbang Kompas pada Januari 2023 menunjukkan, kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin naik dari 62,1 persen pada Oktober 2022 menjadi 69,3 persen.

Dalam empat aspek yang disurvei, yakni politik dan keamanan, penegakan hukum, ekonomi, dan kesejahteraan sosial, semua mengalami kenaikan tingkat kepuasan secara bervariasi.

Namun, ada tujuh indikator yang masih di bawah 50 persen. Indikator itu di antaranya memberantas suap dan jual beli kasus, memberantas KKN, dan menjamin perlakuan setara oleh aparat hukum kepada semua warga.

Baca juga: Kepuasan Publik pada Jokowi Naik Versi Litbang Kompas, Istana: Bentuk Apresiasi Masyarakat

Selain itu, juga indikator memberdayakan petani dan nelayan, menyediakan lapangan pekerjaan, mengendalikan harga barang dan jasa, serta mengatasi kemiskinan.

Dikutip dari Harian Kompas edisi Senin (20/2/2023), di sektor penegakan hukum, ada tiga indikator yang kepuasannya di bawah 50 persen, yakni memberantas suap dan jual beli kasus (37,9 persen), memberantas korupsi, koalisi dan nepotisme (48 persen), dan menjamin perlakuan setara oleh aparat hukum terhadap semua warga (49,3 persen).

Lalu, di sektor bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial, terdapat indikator yang berada di bawah 50 persen. Indikator itu meliputi memberdayakan petani dan nelayan (46,8 persen), menyediakan lapangan pekerjaan (42,8 persen), mengendalikan harga barang dan jasa (38,2 persen), serta mengatasi kemiskinan (49,5 persen).

Kendati masih di bawah 50 persen, tingkat kepuasan pada indikator-indikator tersebut terhitung meningkat bila dibandingkan hasil survei sebelumnya pada Oktober 2022.

Sementara, hanya indikator-indikator di bidang politik dan keamanan, seluruh tingkat kepuasannya berada di atas 50 persen.

Baca juga: Litbang Kompas: Mayoritas Publik Puas Kinerja Pemerintah di Bidang Politik dan Keamanan

Adapun secara umum sektor-sektor yang disurvei dalam jajak pendapat ini tingkat kepuasannya semua berada di atas 50 persen, yakni politik dan keamanan (79,2 persen), kesejahteraan sosial (77,3 persen), penegakan hukum (55,1 persen), dan perekonomian (53,5 persen).

Berikut ini tingkat kepuasan dari masing-masing indikator yang disurvei dalam jajak pendapat ini:

Bidang Politik dan Keamanan

- Membangun sikap menghargai perbedaan: 76,9 persen
- Membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan: 60,7 persen
- Menangani konflik antarkelompok, gerakan separatis, dan sebagainya: 55,1 persen
- Menjamin rasa aman warga dari tekanan, ancaman, dan kejatan di dalam dan luar negeri: 62,5 persen
- Menjamin warga bebas berpendapat: 71,1 persen

Bidang Penegakan Hukum

- Menuntaskan kasus hukum: 55,2 persen
- Memberantas suap dan jual beli kasus hukum: 37,9 persen
- Menuntaskan kasus kekerasan oleh aparat/pelanggaran HAM: 51,1 persen
- Menjamin perlakuan yang sama kepada semua warga: 49,3 persen
- Memberantas KKN: 48 persen

Bidang Kesejahteraan Sosial

- Mengatasi kemiskinan: 49,5 persen
- Meningkatkan kualitas pendidikan: 76 persen
- Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat: 80,1 persen
- Mengembangkan budaya gotong royong: 76 persen
- Memberikan bantuan langsung untuk kesejahteraan masyarakat: 62,7 persen

Bidang Perekonomian

- Memeratakan pembangunan antarwilayah: 65,4 persen
- Memenuhi sendiri kebutuhan pangan dalam negeri: 52,3 persen
- Memberdayakan petani dan nelayan: 46,8 persen
- Menyediakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran: 42,6 persen
- Mengendalikan harga barang dan jasa: 38,2 persen

Jajak pendapat ini berlangsung pada 25 Januari-4 Februari 2023, dan melibatkan 1.202 responden yang diambil dari 38 provinsi di Indonesia.

Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka, sedangkan sampel dipilih secara acak menggunakan sistematis bertingkat.

Menggunakan metode itu memiliki kepercayaan publik 95 persen, dengan margin of error kurang lebih 2,83 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi-Maruf Meningkat

Respons Istana

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan hasil survei Litbang Kompas tersebut menunjukkan apresiasi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi.

Apalagi kata Pramono pemerintah dinilai berhasil menghadapi pandemi Covid-19.

"Kebetulan saya sudah membaca hasil Litbang Kompas, itu menunjukan bahwa apresiasi publik terhadap capaian pemerintah terutama yang dipimpin Presiden dalam berbagai hal menghadapi pandemi," kata Pramono dalam pernyataannya, Senin(20/2/2023).

Pramono juga berharap dengan adanya survei tersebut pada tahun 2023 ini pertumbuhan ekonomi semakin membaik, meski pada sebelumnya sempat mengalami tekanan karena pandemi Covid-19.

"Mudah mudahan di tahun 2023 ini juga menjadi lebih baik," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah program untuk menjaga tingkat kepercayaan publik. Salah satunya, kebijakan fiskal untuk tahun 2024.

"Kita membahas secara khusus kebijakan fiskal untuk tahun 2024 dan presiden sudah memberikan arahan kepada Menkeu," kata Pramono. (Tribunnews.com/Kompas.id/Kompas.com)