Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Diandra Mengko memandang akan muncul masalah apabila Kementerian Pertahanan ditetapkan sebagai orkestrator intelijen.

Masalah yang akan muncul, kata dia, di antaranya adalah kebingungan di komunitas intelijen mengingat sudah ada instansi yang memiliki otoritas yang sama yakni Badan Intelijen Negara (BIN).

BIN, kata dia, memiliki tugas untuk mengkoordinasikan seluruh komunitas intelijen baik di pusat maupun di daerah.

Dengan demikian, kata dia, ketika pemerintah menambah lagi satu struktur yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama maka akan membuat bingung seluruh komunitas intelijen yang ada.

Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi bertajuk "Kodam di Tiap Wilayah Hingga Intelijen di Bawah Kemenhan: Jalan Mundur Reformasi Sektor Keamanan?" di kanal Youtube KontraS pada Senin (20/2/2023).

Baca juga: Panglima TNI Minta Jajaran Buat Kajian Komprehensif Soal Kemhan Jadi Orkestrator Intelijen

"Ini akan muncul masalah bagi komunitas intelijen apabila Kemhan ditetapkan sebagai orkestrator," kata Diandra.

Alih-alih menambahkan kewenangan bagi Kemhan, Diandra mendorong agar pemerintah mengatur akses informasi Kemhan terhadap intelijen.

Selama ini, kata dia, belum ada skema informasi soal sejauh apa informasi intelijen bisa didistribusikan kepada kementrian lain atau aktor pengawas lain.

Untuk itu, ia mengusulkan agar Kementerian Pertahanan diberi kewenangan untuk bisa mengakses informasi intelijen yang rahasia dan terbatas.

Kementerian Pertahanan misalnya, kata dia, bisa memiliki akses penuh informasi intelijen melalui permintaan.

Baca juga: Prabowo Sampaikan Terima Kasih Atas Dedikasi Jajaran Kemhan, Berharap Kinerja Terus Meningkat

"Atau misalnya akses terbatas, janjian dengan kepala BIN begitu, tapi reguler, bisa menemani secara reguler. Jadi bisa dapam skema itu. Saya pikir itu akan menjadi satu ide yang menarik dan akan mendorong kualitas kebijakan yang lebih baik tanpa mengacaukan komunitas intelijen yang sudah ada," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Pertahanan untuk mengorkestrasi informasi intelijen dari lembaga-lembaga negara yang memiliki fungsi intelijen.

Jokowi mengatakan lembaga-lembaga tersebut di antaranya BIN, TNI, Polri, dan juga BSSN.

Hal tersebut disampaikannya usai membuka Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan tahun 2023 di kantor Kementerian Pertahanan RI Jakarta Pusat pada Rabu (18/1/2023).

"Saya menyampaikan pentingnya kementerian pertahanan menjadi orkestrator informasi-informasi intelijen di semua lini yang kita miliki. Kita kan memiliki ada, informasi intelijen BIN, informasi intelijen di TNI, di Polri, di BSSN," kata Jokowi.

Informasi tersebut, kata dia, perlu diorkestrasi menjadi sebuah informasi yang solid.

Dengan demikian, kata dia, informasi tersebut bisa dijadikan bahan untuk pemerintah dalam membuat kebijakan.

"Semuanya itu harus diorkestrasi sehingga menjadi sebuah informasi yang solid, yang informasi itu diberika ke kita untuk membangun sebuah policy, atau kebijakan," kata Jokowi.

Terkait hal tersebut, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan Presiden Jokowi meminta Kementerian Pertahanan untuk menjadi semacam koordinator informasi intelijen.

Dengan demikian, kata dia, Indonesia bisa selalu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan di depan.

"Dan beliau minta Kementerian Pertahanan untuk menjadi semacam koordinator supaya Indonesia selalu antisipasi dan tidak terdadak oleh segala kemungkinan," kata Prabowo.