Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Sri Mulyani Minta Klub Moge Ditjen Pajak Bubar: Meski Belinya Halal Tapi Langgar Asas Kepantasan

Menkeu Sri Mulyani Indrawati telah menginstruksikan kepada Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo untuk membubarkan klub motor gede Ditjen Pajak.

Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Sri Mulyani Minta Klub Moge Ditjen Pajak Bubar: Meski Belinya Halal Tapi Langgar Asas Kepantasan
Instagram @smindrawati
Menkeu Sri Mulyani minta komunitas pecinta motor gede pegawai Direktorat Jenderal Pajak dibubarkan karena melanggar asas kepantasan publik. 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menginstruksikan kepada Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo untuk membubarkan klub motor gede (moge) di lingkungan Ditjen Pajak.

Instruksi itu merupakan buntut dari beredarnya foto Suryo Utomo bersama para pegawai pajak sedang menaiki moge yang tergabung dalam klub BlastingRijder DJP.

Sri Mulyani menyatakan, meski pembelian unit moge itu dilakukan dengan uang halal, namun, kondisi memamerkannya menjadi melanggar asas kepantasan publik.

"Bahkan apabila Moge tersebut diperoleh dan dibeli dengan uang halal dan gaji resmi; mengendarai dan memamerkan Moge bagi pejabat/pegawai pajak dan Kemenkeu telah melanggar azas kepatutan dan kepantasan publik," kata Sri Mulyani dikutip dari instagram resminya @smindrawati, Minggu (26/2/2023).

Baca juga: Gaya Hidup Pejabat Pajak Disorot, DPR Dorong Menkeu Berbenah 

Atas hal itu, Sri Mulyani menyatakan, kegiatan memamerkan barang yang dimiliki termasuk moge oleh pegawai pajak telah mencederai kepercayaan masyarakat.

"Ini mencederai kepercayaan masyarakat," ucapnya.

BERITA REKOMENDASI

Sri Mulyani pun meminta kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo untuk melakukan klarifikasi dan penjelasan kepada masyarakat soal jumlah harta kekayaan yang dimiliki.

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani Copot Rafael Alun Trisambodo, Mahfud MD: Sudah Betul

Instruksi itu disampaikan Sri Mulyani imbas dari beredarnya foto Suryo Utomo sedang menaiki motor gede (moge) bersama klub motor.

"Menyikapi pemberitaan tersebut, saya menyampaikan instruksi kepada Dirjen Pajak sebagai berikut. Jelaskan dan sampaikan kepada masyarakat/publik mengenai jumlah Harta Kekayaan Dirjen Pajak dan dari mana sumbernya seperti yang dilaporkan pada LHKPN," tulis Sri Mulyani.

Menteri yang akrab disapa Bu Ani itu juga membenarkan terkait beredarnya foto tersebut.

Kata Sri Mulyani, saat itu Suryo Utomo mengabadikan gambar bersama dengan klub motor bernama BlastingRijder DJP yang merupakan para karyawan Pajak yang mencintai motor besar.

Baca juga: Buntut Kasus Rafael Alun Trisambodo, Menkeu Sri Mulyani Minta Masyarakat Jangan Malas Lapor SPT


"Beberapa hari ini beredar di berbagi media cetak dan online, foto dan berita Dirjen Pajak Suryo Utomo mengendarai Motor Gede (MoGe) bersama klub BlastingRijder DJP yaitu komunitas pegawai pajak yang menyukai naik motor besar," ucap Sri Mulyani.

Atas kondisi tersebut, Sri Mulyani meminta kepada Dirjen Pajak Suryo Utomo untuk membubarkan klub motor besar tersebut.

Sebab kata dia, kondisi tersebut telah menimbulkan penilaian negatif dan menimbulkan kecurigaan masyarakat.

"Meminta agar klub BlastingRijder DJP dibubarkan. Hobi dan gaya hidup mengendarai Moge-menimbulkan persepsi negatif masyarakat dan menimbulkan kecurigaan mengenai sumber kekayaan para pegawai DJP," kata Sri Mulyani.

Kekayaan pejabat pajak menjadi sorotan setelah mencuatnya kasus penganiayaan yang menimpa putra petinggi GP Ansor David Ozora.

Divid dianiaya Mario Dendy Satrio, anak dari pejabat Ditjen Pajak.

Komisi Pemberantaaan Korupsi (KPK) pun angkat bicara mengenai total kekayaan Rafael Alun Trisambodo, pejabat eselon III Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II yang tak lain ayah dari Mario.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menyebut harta kekayaan yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo tidak sesuai dengan profilnya.

Rafael berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK per 31 Desember 2021 tercatat memiliki harta Rp 56,1 miliar.

"Kalau melihat kasus pegawai pajak, profilnya tidak match (dengan jabatan, Red). Dia eselon III dan kalau dilihat detail isinya kebanyakan aset," ujar Pahala, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (23/2/2023).

Pahala mengatakan, KPK dalam waktu dekat akan mengundang Rafael untuk meminta klarifikasi terkait harta kekayaan yang dimiliki.

Baca juga: SMA Taruna Nusantara Bantah Anak Pejabat Pajak Penganiaya Remaja Lulusannya, Berikut Faktanya

Apa lagi ternyata ada sejumlah harta yang tidak dilaporkan dalam LHKPN.

"Kita belum melihat lebih detail, belum periksa apakah sebenarnya masih ada lagi aset yang lain. Kita mau cek, baik nama dia, nama anak, nama istri, atau mungkin juga diatasnamakan orang lain di kartu keluarga," katanya.

Menurut Pahala, bisa saja harta yang dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah.

Baca juga: Buka Suara Terkait Kasus Anaknya, Pejabat Ditjen Pajak Minta Maaf

Karenanya, penting sekali untuk meminta klarifikasi dari Rafael.

"Target kita yang pertama, mencari tahu ada lagi enggak aset dia yang tidak dilaporkan. Makanya kita ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) kalau melihat ada aset lain, kita ke bank kalau ada rekening bank dia yang belum dilaporkan, kita ke asosiasi asuransi asuransi kalau dia punya polis miliaran yang tidak dilaporkan, kita ke Bursa Efek kali-kali dia punya saham atau obligasi atau apapun yang tidak dilapor. Yang kedua, kita lihat yang ada ini asalnya dari mana. Kalau warisan, kita agak tenang. Tetapi kalau dia bilang hibah tidak pakai akta, itu pasti kita undang (untuk klarifikasi)," jelas Pahala.

Sementara, Rafael Alun Trisambodo mengaku siap buka-bukaan terkait harta kekayaan yang dia miliki.

"Terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan saya terkait bentuk pertanggungan jawab, saya siap, siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki," kata Rafael dalam video yang diterima, Kamis (23/2/2023).

Rafael mengatakan dirinya siap untuk diperiksa Inspsektorat Jenderal Kementerian Keuangan terkait dengan harta kekayaan tersebut.

"Saya juga meminta maaf kepada keluarga besar Kementerian Keuangan karena dengan adanya kejadian ini berpotensi menurunkan reputasi institusi dan kepercayaan publik yang telah dibangun selama ini," ungkapnya.

Baca juga: Jenguk Anak Pengurus GP Anshor Korban Penganiayaan, Menag Yaqut: Anak Kader, Anakku Juga, Catat ini!

Untuk informasi, masyarakat kembali dibuat geram dengan aksi anak pejabat Dirjen Pajak yang menganiaya remaja hingga tak sadarkan diri.

Dikutip dari kanal YouTube KompasTV, Rabu (22/2/2023), Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan peristiwa penganiayan ini berawal dari teman wanita pelaku berinisial AGH yang mengaku mendapatkan perbuatan tidak menyenangkan dari korban.

Baca juga: Pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo Akhirnya Buka Suara soal Tingkah Laku Anaknya Aniaya Remaja

Pelaku Mario Dandy Satrio (MDS) ini kemudian langsung mendatangi komplek Grand Permata, Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan dan menganiaya korban.

Kasus ini menjadi sorotan karena tersangka disebut merupakan anak dari pejabat di Kementerian Keuangan.

Sosok pejabat yang dimaksud bernama Rafael Alun Trisambodo.

Dikutip dari kanal YouTube Tribunnews, Rabu (22/2/2023), Rafael menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan II.

Baca juga: Imbas Anak Pejabat Pajak Aniaya Remaja, sang Ayah Diperiksa, Sri Mulyani Kecam Gaya Hidup Mewah

Sebelum menempati posisi tersebut, Rafael pernah mendapat posisi strategis di kantor pajak di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Kariernya yang cukup gemilang membuat harta kekayaan Rafael disorot.

Berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, Rafael memiliki harta kekayaan sebesar Rp 56 miliar.

Kekayaan itu termasuk sederet kendaraan mewah, namun mobil Rubicon yang dipakai Mario saat melakukan penganiayaan tidak tercatat di LHKPN.

Gaya hidup mewah dari Rafael juga menjadi sorotan beberapa pihak termasuk Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas