TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, menyesalkan kebijakan yang diambil Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) gabah dan beras.

Pasalnya, penetapan HET tersebut jauh di bawah standar yakni hanya Rp.4.550 per-kilogram. Syarief Hasan menilai, disepakatinya harga bawah gabah Rp.4.200 per kilogram dan harga batas atas Rp 4.550 per kilogram akan merugikan petani.

"Hal ini dikarenakan kebijakan ini cenderung abai terhadap fakta-fakta bahwa terjadi terjadi peningkatan biaya produksi dan modal yang ditanggung petani," tutur Syarief Hasan.

Menurutnya, kenaikan biaya produksi, kenaikan harga pupuk, kenaikan sewa tanah, hingga kenaikan biaya upah pekerja dan buruh tani harusnya menjadi acuan Bapanas dalam menetapkan HET sehingga harga yang ditetapkan sesuai dan sebanding dengan tanggungan dan pengeluaran para petani, khususnya petani kecil.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mendesak Pemerintah untuk mengevaluasi HET gabah dan beras.

"Pemerintah harus mengevaluasi sehingga petani tidak merugi. Bagaimana bisa, Presiden memiliki visi swasembada pangan tetapi petani tidak diperhatikan kesejahteraannya karena harga beli hasil pertaniannya sangat rendah," ungkap Syarief Hasan.

Ia juga mempertanyakan alasan Bapanas lebih memilih mengundang korporasi dibandingkan dialog dengan petani.

"Bapanas jangan hanya berkoordinasi dengan korporasi pangan yang sudah besar tetapi juga harus berdialog dengan petani dan kelompok-kelompok tani yang ada. Jangan hanya korporasi yang diuntungkan tapi petani malah tidak diuntungkan sama sekali," tegas Syarief Hasan menyesalkan.

Syarief Hasan menyebut, penyerapan beras sebagai cadangan harus memperhatikan kesejahteraan petani.

"Sangat disesalkan ketika memasuki panen raya di berbagai daerah namun petani malah tidak merasakan keuntungan. Kesejahteraan petani harus diperhatikan sehingga mereka gembira dan semangat untuk terus memajukan pertanian di Indonesia," jelas Syarief Hasan.

Guru Besar bidang Manajemen UMKM ini juga menyebut, pelibatan UMKM pangan harusnya dilakukan Pemerintah.

"Pemerintah juga harusnya melibatkan dan menyerap aspirasi UMKM dan Koperasi yang bergerak di bidang pangan dan pertanian. HET yang ditetapkan Pemerintah harus berimbang dan tidak boleh merugikan petani dan pelaku usaha pertanian yang masih kecil," ucap Syarief Hasan.

Ia melanjutkan, Fraksi Partai Demokrat akan terus mendesak Pemerintah menaikkan HET gabah dan beras.

"Kami dari Fraksi Partai Demokrat akan terus mendesak Pemerintah untuk menaikkan HET gabah dan beras secara proporsional dan memperhatikan kesejahteraan petani, bukan hanya korporasi," pungkas Syarief Hasan dengan tegas. (*)