Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Pokja Pembelajaran Ditjen GTK Kemendikbudristek, Medira Ferayanti mengatakan,  kepala sekolah memiliki peran penting dalam implementasi Kurikulum Merdeka.

Menurut Medira, kepala sekolah harus memberikan contoh baik kepada para guru dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka.

"Sebagai pemimpin, kepala sekolah tidak bisa hanya menyuruh dan mengimbau, tapi harus memberi contoh yang baik. Apabila kepala sekolahnya semangat belajar, guru-guru yang lain pasti juga termotivasi untuk belajar dan mau mengikuti perubahan,” ujar Medira melalui keterangan tertulis, Rabu (1/3/2023).

Medira juga menambahkan bahwa kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi pengembangan kompetensi guru.

Penguatan kompetensi guru dapat dilakukan dengan memperkuat komunitas belajar, baik di dalam sekolah, antarsekolah, maupun di Platform Merdeka Mengajar (PMM).

Baca juga: Kunci Jawaban IPS Kelas 7 Halaman 178 Kurikulum Merdeka: Transaksi Jual Beli Online

“Kepala sekolah bisa menjadwalkan kegiatan komunitas belajar yang di dalam sekolah dulu secara rutin. Untuk komunitas belajar antarsekolah dan PMM bisa menjadi dukungan tambahan," kata Medira.

Sementara itu, Quipper School Premium Manager, Riza Purnama, menilai kepala sekolah membutuhkan bantuan dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.

Sosialisasi bagi kepala sekolah, menurut Riza, dapat membantu dalam menghadapi tantangan perubahan pendidikan saat ini.

"Kami sangat memahami bahwa menjadi kepala sekolah bukanlah pekerjaan yang mudah. Apalagi di tengah dinamisnya dunia pendidikan," ucap Riza.

Kondisi pandemi Covid-19, menurut Riza, telah mendorong sejumlah inovasi dan transformasi pendidikan yang relatif cepat.

"Ingin membekali kepala sekolah dengan pengetahuan praktik baik agar kepala sekolah dapat membangun kemandirian guru menghadapi perubahan," ungkap Riza.

Seperti diketahui, Kemendikbudristek bersama Quipper memberikan sosialisasi terkait Implementasi Kurikulum Merdeka kepada ratusan kepala sekolah di forum kepala sekolah kabupaten/kota.

Hingga Februari 2023, sosialisasi ini telah dilakukan di sembilan forum kepala sekolah yang tersebar di provinsi Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, dan DKI Jakarta.