TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, (2/3/2023).

Dalam pengantaranya Presiden meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani rencana menjelaskan rencana kerja pemerintah hingga 2024 secara detil.

Presiden berpesan agar tidak ada program kerja yang tidak terselesaikan di 2024.

“Yang paling penting satu aja untuk urusan ini jangan sampai ada pembangunan atau program yang tidak terselesaikan di 2024 agar semuanya menuju 2024 itu bisa kita selesaikan,” katanya.

Kemudian yang berkaitan dengan bidang aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi.

Presiden mengingatkan bahwa inti dari reformasi birokrasi itu adalah rakyat terlayani dengan baik secara efektif dan akuntabel.

Presiden kemudian menyoroti masalah hedonisme di Ditjen Pajak dan Bea Cukai.

“Dari komentar-komentar yang saya baca baik di lapangan maupun di kementerian, di media sosial karena peristiwa di pajak dan di bawa cukai,” katanya.

Presiden mengaku mengikuti kekecewaan di masyarakat terhadap aparat pemerintah.

Kekecewaan tersebut tidak hanya di bea cukai dan perpajakan melainkan juga aparat penegak hukum.

“Kalau seperti itu ya kalau menurut saya pantas rakyat kecewa, karena pelayanannya dianggap tidak baik kemudian aparatnya perilakunya jumawa dan pamer kuasa kemudian pamer kekuatan, pamer kekayaan hedonis,” pungkasnya.

Sebelumnya Rafael Alun Trisambodo, pejabat Direktorat Jenderal Pajak menjadi sorotan setelah anaknya, Mario Dandy Satriyo, menganiaya remaja bernama inisial D.

Baca juga: KPK Sebut Ada Geng Rafael Alun Trisambodo di Ditjen Pajak, Ini Respon Wakil Menteri Keuangan

Dari kasus tersebut publik kemudian menyoroti harta kekayaan Rafael yang mencapai Rp56 miliar. Kekayaan tersebut dinial tidak masuk akal.

Selain Rafael, kekayaan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto menjadi sorotan. Kekayaan Eko tersebut dipamerkan di media sosial.