TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuka peluang untuk menduetkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno atau Anies-Sandi dalam Pilpres 2024.

Duet Anies-Sandi sebelumnya sempat bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta pada 2017.

Pasangan tersebut diketahui bisa memenangkan Pilkada DKI Jakarta mengalahkan pasangan incumben Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat atau Ahok-Djarot.

Pemerintahan Anies-Sandi di DKI Jakarta tak berlangsung lama, karena Sandiaga mundur dari kursi Wakil Gubernur karena ikut Pilpres 2019 menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Bahkan saat itu Sandiaga saat itu harus mundur dari keanggotaan Partai Gerindra.

Mundurnya Sandiaga dari keanggotaan Gerindra ata perminataan langsung Prabowo Subianto.

Baca juga: Tanggapan Sandiaga Uno Soal Wacana Duet Anies-Sandi di Pilpres 2024

Menurut Prabowo, Sandiaga saat itu harus mundur dari Gerindra agar bisa diterima dua parpol lain yang menjadi koalisi mereka, yakni PAN dan PKS.

Sebab, kesepakatan menduetkan Prabowo dengan Sandiaga diputuskan tiga parpol tersebut.

Jika Sandiaga tidak keluar dari Gerindra, capres-cawapres tersebut berasal dari Gerindra.

Setelah tidak terpilih menjadi Cawapres, Sandiaga pun kembali bergabung dengan Gerindra.

Kemudian, ia dipercaya menjadi Menparekraf dalam Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

Baca juga: PKS Perhitungkan Duet Anies-Sandi dalam Pilpres 2024

Wacana menduetkan Anies-Sandi dalam Pilpres 2024 kembali mengemuka setelah Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyampaikan pihaknya memperhitungkan duet pasangan tersebut.

Habib Aboe menerangkan bahwa semua figur bakal diperhitungkan untuk menjadi pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Termasuk, duet Anies-Sandi kembali terulang.

"Semua diperhitungkan. Calon-calon yang ada semua kita perhitungkan. Siapapun yang cocok dengan presiden," ujar Habib Aboe Bakar setelah menghadiri Musyawarah Majelis Syuro PKS VIII di Kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis (23/2/2023).

Baca juga: Pengamat Prediksi Wacana Duet Anies-Sandi di Pilpres 2024 Sulit Terwujud, Ini Alasannya

Menurutnya, sosok cawapres Anies haruslah memiliki keahlian-keahlian yang mumpuni.

Di antaranya, keahlian ekonomi hingga mengerti tentang Indonesia ke depan.

"Sama seperti yang dikatakan tadi. Gak jauh berbeda. Tapi mungkin (cawapres) harus punya keahlian-keahlian apakah itu ekonomi, apakah ngerti tentang Indonesia ke depan," jelas Habib Aboe.

Namun begitu, Ia pun menyerahkan sepenuhnya sosok cawapres untuk ditentukan langsung Anies Baswedan.

"Tidak ada keputusan saat ini. Hari ini hari demi hari akan keliatan siapa tren yang paling kuat. Tergantumg berjalannya waktu tinggal beberapa bulan," katanya.

Respons Demokrat Hingga Prabowo

Wacana duet Anies-Sandi pun mendapat penolakan dari Partai Demokrat.

Diketahui Demokrat, NasDem, dan PKS merupakan partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan dan sudah mendeklarasikan mendukung Anies Baswedan Capres 2024.

Bukan tanpa alasan Demokrat menolak wacana Anies-Sandi.

Sandiaga Uno dinilai Partai Demokrat tidak merepresentasikan sosok perubahan.

Sandiaga disebut merupakan bagian dari rezim saat ini.

"Jika kemudian ada yang mengajukan nama Mas Sandiaga tinggal di uji saja apakah merupakan figur perubahan atau lanjutkan bagian dari rezim sekarang. Bagi kami dia bagian dari rezim sekarang," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani, saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (6/3/2023).

Lantas, Kamhar memaparkan sosok kriteria perubahan yang menjadi syarat bagi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan.

Pertama, memiliki kontribusi signifikan pada pemenangan. Kedua, memperkuat barisan koalisi perubahan.

Ketiga, bisa membantu menjalankan pemerintahan dengan efektif.

Keempat, memiliki platform perjuangan yang sama sebagai pasangan yang menawarkan perubahan dan perbaikan. Kelima, memiliki pemahaman yang pas sehingga mewujud menjadi dwi tunggal.

"Hemat kami, semua pihak lebih bisa menahan diri dalam mengajukan nama-nama sebagai calon pendamping Mas Anies, dan jika pun mengajukan nama-nama atas nama demokrasi sepatutnya mengindahkan kriteria yang telah dipresentasikan Mas Anies antara lain figur yang merepresentasikan perubahan," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali engungkit sikap Sandiaga yang mengungkit utang dalam Pilkada DKI Jakarta.

NasDem khawatir bila Anies berpasangan dengan Sandiaga Uno, maka hal-hal tersebut bakal terulang kembali saat duet tersebut terjadi di Pilpres 2024.

"Mengusung Anies bagi NasDem ini tentunya harus orang yang betul betul memiliki pikiran, perasaan, tanggung jawab yang sama. Kita tidak mau nanti di belakang hari muncul hal-hal yang seperti di DKI kemarin. Tiba-tiba muncul surat utang dan lain-lain. Bagi saya melihat hal itu sebagai suatu hal yang kemudian kita hindari," ujar Ali saat dikonfirmasi, Sabtu (25/2/2023).

Selain itu, Ali pun mengungkit pernyataan Sandiaga Uno yang menyatakan telah berada di pemerintahan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu merupakan sinyal bahwa Menparekraf RI itu tak mau berpasangan dengan Anies.

"Nah apakah kemudian mas Sandi berani keluar karena sikap mas Sandi kan jelas. Dia di pemerintahan dan meneruskan dan lain lain. Artinya dia tidak mau berpasangan dengan Anies kan," ungkap Ali.

Lebih lanjut, Ali menambahkan pertimbangan lainnya NasDem tak setuju Sandiaga Uno menjadi cawapres karena dia tak bertanggung jawab menyelesaikan masa jabatannya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 2017 lalu.

"Anies ini dengan Sandi kan mereka pernah bersama-sama kemudian ya berjalan dan itu tidak selesai di perjalanannya terus karena dia maju sebagai calon wakil presiden dan tentunya itu yang menjadi catatan karena masalah tanggung jawab," katanya.

Terpisah, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pun merespons soal adanya wacana duet Anies-Sandi untuk Pilpres 2024.

Prabowo menegaskan bahwa sesuai hasil Rapimnas Partai Gerindra, mengamanahkan kepada dirinya untuk maju dalam perhelatan Pilpres 2024.

"Keputusan partai sudah jelas saya calon presidennya. Saya kira itu," kata Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (5/3/2023).

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan partainya belum pernah menerima komunikasi dari PKS soal Sandiaga Uno yang masuk dalam bursa bakal cawapres yang mendampingi Anies Baswedan.

"Kami pastikan saat ini Pak Sandi masih kader Gerindra dan Wakil Ketua Dewan Pembina di Partai Gerindra. Dan rasanya komunikasi resmi antara PKS dan Pak Sandi itu juga belum dilakukan," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/3/2023).

Lebih lanjut, Dasco menambahkan, pihaknya pun yakin Sandiaga Uno bakal berbicara dengan Prabowo Subianto jika memang menerima tawaran tersebut.

"Jika dilakukan saya yakin Pak Sandi juga akan berkonsultasi kepada Ketua Umum atau Ketua Dewan Pembina Pak Prabowo Subianto. Sampai dengan saat ini itu belum terjadi sehingga saya tidak bisa berkomentar lebih jauh," katanya.

Respons Sandiaga

Mengenai wacana duet Anies-Sandi, Sandiaga pun memberikan respons.

"Saya rasa cukup jelas ya, saya sudah sampaikan berkali-kali, bahwa saya menyerahkan kepada pimpinan partai politik yang memiliki kewenangan untuk melakukan kajian dan keputusannya akan saya patuhi," ujarnya usai jadi pembicara di The Weekly Brief With Sandi Uno di Gedung Kemenparekraf, Jakarta, Senin (6/3/2023).

Sandi menegaskan dirinya masih tetap berfokus pada pekerjaannya sebagai menteri di Kabinet Jokowi-Maruf Amin sebagai menparekraf.

"Saya akan fokus di tugas kementerian dan seperti sudah disampaikan Pak Prabowo, bahwa beliau selama saya berada di Partai Gerindra, bahwa tentunya mengikuti arah kebijakan partai," katanya.

"Saya yakin itu akan lebih baik dan akan lebih baik kita memberikan satu keyakinan bahwa mereka ambil keputusan terbaik untuk NKRI," kata dia.

Sandi menambahkan, sebagai kader Gerindra dirinya tetap akan mengikuti keputusan dari pimpinannya, yakni Ketua Umum Prabowo Subianto.

"Kontestasi demokrasi ini sudah memasuki tahap akhir. Tentunya para pimpinan partai politik ini sekarang sedang melakukan tentunya kontempelasi, koordinasi antara masing-masing partai politik," ujarnya.

"Itu kita harapkan nanti akan di kuartal III mengambil keputusan terbaik untuk NKRI." 

(Tribunnews.com/ Igman/ Umam/ Yanuar)