TRIBUNNEWS.com - Kejanggalan harta kekayaan mantan pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo, masih terus diselidiki.

Terbaru, terungkap adanya konsultan pajak yang diduga menjadi nominee Rafael Alun.

Sebagai informasi, nominee adalah modus yang sering digunakan pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk menyamarkan harta hasil kejahatannya.

Saat ini, konsultan pajak Rafael Alun itu diduga sudah kabur ke luar negeri.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengaku sudah mendapatkan soal informasi tersebut.

"Ya kami mendengar pengaduan masyarakat mengenai hal tersebut," kata Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, melalui keterangan tertulis, Senin (6/3/2023).

Baca juga: KPK Telusuri Mutasi Rekening Rp 500 Miliar Eks Pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo

Lantas, seperti apa sosok konsultan pajak Rafael Alun?

Belum banyak informasi mengenai konsultan pajak ayah Mario Dandy Satriyo ini.

Namun, berdasarkan data PPATK, konsultan pajak Rafael Alun tersebut pernah menjadi pegawai di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Berdasarkan data yang ada, kami menduga ada mantan pegawai pajak yang bekerja pada konsultan tersebut," ungkap Ivan.

Tak hanya PPATK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengetahui soal adanya konsultan pajak Rafael Alun.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, mengklaim pihaknya sudah mengantongi nama konsultan pajak tersebut.

Meski demikian, Pahala mengatakan KPK tak bisa berbuat banyak soal konsultan pajak Rafael Alun yang diduga kabur ke luar negeri.

Alasannya, karena kasus Rafael Alun belum mencapai tahap penindakan.

Karena itu, KPK akan memikirkan cara lain untuk tetap menelusuri kejanggalan harta Rafael Alun.

"Kalau soal lari keluar negeri itu saya baru dengar ya, tapi pasti kita akan upayakan cara lain."

"Itu kan yang penting datanya ada, kalau sudah dibekukan kan itu ada rekeningnya," kata Pahala ke awak media, Senin.

"Jadi, kita bilang fisik kita belum fokus apa dia dipanggil mau apa enggak, atau dia pergi ke luar negeri, saya pikir itu."

"Karena ini belum proses hukum, kita cari cara lain, yang penting kita datangi semua dari sekarang," jelasnya.

Baca juga: Hari Ini, Kemenkeu Ungkap 69 Pegawai Punya Harta Tak Wajar hingga Tindak Lanjut Kasus Rafael Alun

Lebih dari 40 Rekening Terkait Rafael Alun Diblokir

Ivan Yustiavandana mengungkapkan setidaknya ada 40 rekening terkait Rafael Alun Trisambodo yang diblokir, termasuk milik Mario Dandy dan konsultan pajaknya.

Pemblokiran ini dilakukan untuk analisis lebih lanjut dan mencegah adanya penarikan yang dalam jumlah besar.

"Pemblokiran ini juga untuk mencegah apabila nantinya ada penarikan uang dalam jumlah besar dari rekening-rekening tersebut," urai Ivan saat dikonfirmasi, Selasa (7/3/2023).

"Iya RAT, keluarga, dan semua pihak terkait. Jadi ada beberapa puluh rekening sudah kami blokir," sambungnya.

Dari puluhan rekening yang diblokir itu, Ivan mengatakan nilai mutasi selama empat tahun belakangan mencapai Rp500 miliar.

"Nilai mutasi rekeningnya dalam periode 2019-2023 (4tahun). Bukan nilai dana dan kemungkinan akan bertambah," ungkapnya.

PPATK menduga ada pihak lain yang bertindak untuk kepentingan Rafael Alun terkait pengelolaan harta kekayaan.

"Kita mensinyalir ada PML (professional money launderer) yang selama ini bertindak untuk kepentingan RAT," tandasnya.

Tak hanya rekening terkait yang diblokir, enam perusahaan yang berkaitan dengan Rafael Alun turut diperiksa.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Kendati demikian, ia tak menyebutkan nama-nama perusahaan tersebut.

Sri Mulyani mengatakan hasil pemeriksaan terhadap enam perusahaan itu nantinya akan disampaikan oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu.

“Semuanya sudah diperiksa,” setelah rapat internal di Istana Kepresidenan, Selasa.

“Nanti Pak Irjen yang akan sampaikan,” sambungnya.

Baca juga: Transaksi Rekening Pejabat Pajak Tembus Rp500 Miliar, KPK Telah Kantongi Nama Kawan Rafael Alun

Ada Geng ASN Tajir di Kemenkeu

Sebelumnya, Pahala Nainggolan mengatakan pihaknya mendapat informasi soal adanya geng Aparatur Sipil Negara (ASN) tajir di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Pahala mengungkapkan, geng ASN tajir di Kemenkeu ini tahu cara menyamarkan harta kekayaan mereka supaya tidak mencurigakan.

Karena itu, Pahala mengatakan pemeriksaan terhadap geng tajir tersebut bukan perkara yang mudah.

Pasalnya, ujar Pahala, orang-orang Kemenkeu adalah orang yang paham soal keuangan.

"Sekali lagi ini bukan sederhana, sulit pasti, ini kan orang keuangan benar. Dia tahu banget gimana cara ke sana kemari."

"Jadi kita ingin polanya dulu dapat baru ke yang lain," ungkap Pahala Nainggolan di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (1/3/2023).

Lebih lanjut, Pahala menekankan, sangat penting untuk mencari tahu pola keuangan para geng ASN tajir tersebut.

Hal ini untuk mengetahui bagaimana para 'anggota' geng tersebut saling terhubung dan mendapat penambahan harta.

"Penting untuk cari tahu polanya, seperti PPATK sebut menggunakan perantara."

"Melalui PT, dan sebagainya. Ini yang kami ingin dapatkan polanya," urainya.

Menanggapi pernyataan KPK soal geng ASN tajir di Kemenkeu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, mengaku juga mendengarnya.

Meski demikian, Suahasil enggan membeberkan secara rinci soal geng tersebut.

"Soal geng-gengan yang saya dengar hanya hartanya," kata Suahasil, Rabu.

Baca juga: Setelah Konsultan Pajak, PPATK Blokir Rekening Rafael Alun Trisambodo dan Keluarga

Sebelumnya, mantan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, telah dimintai klarifikasi soal harta kekayaan oleh KPK, Rabu.

Klarifikasi ini dilakukan buntut kasus anak Rafael, Mario Dandy Satriyo, menganiaya putra petinggi GP Ansor, David (17).

Saat kasus Mario Dandy viral, warganet menyoroti mobil Jeep Rubicon yang dipakai saat menemui korban.

Harta kekayaan Rafael Alun kemudian menjadi sorotan karena mencapai lebih dari Rp56 miliar, dinilai tak sepadan dengan statusnya sebagai pejabat eselon III.

Terlebih, Jeep Rubicon yang dipakai Mario Dandy, tak terdaftar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Ilham Rian Pratama/Reynas Abdila/Nitis Hawaroh)