Wapres Ma'ruf Amin Sebut Indikasi Polarisasi Dalam Pemilu 2024 Sudah Muncul
Ia mengatakan satu di antaranya adalah adanya upaya untuk menggunakan masjid sebagai tempat kampanye.
Penulis: Gita Irawan
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin mengatakan indikasi polarisasi dalam Pemilu 2024 sudah muncul saat ini.
Ia mengatakan satu di antaranya adalah adanya upaya untuk menggunakan masjid sebagai tempat kampanye.
Hal tersebut disampaikannya usai acara Dialog Kebangsaan Bersama Partai Politik Dalam Rangka Persiapan Pemilu Tahun 2024 yang digelar BNPT pada Senin (13/3/2023).
"Saya kira sudah ada (indikasi polarisasi), sudah pernah dilihat. Misalnya pernah ada yang menggunakan masjid sebagai tempat kampanye," kata Ma'ruf.
Menurutnya apabila indikasi polarisasi tersebut tidak dicegah maka akan terjadi pembelahan atau polarisasi yang lebih dalam.
Apabila tidak dicegah, kata dia, maka bukan tidak mungkin polarisasi tidak hanya akan terjadi masyarakat melainkan juga di tempat-tempat ibadah, tempat pendidikan, maupun pesantren.
"Itu salah satu indikasi yang kalau itu tidak segera dicegah nanti tempat-tempat ibadah, tempat-tempat pendidikan, dijadikan tempat kampanye, kemudian pesantren-pesantren," kata Ma'ruf.
"Nanti pembelahan bukan hanya di masyarakat tapi di dalam pesantren, masjid, tempat ibadah, itu bisa terjadi. Ini yang saya kira dicegah selama ini terus dilakukan," sambung dia.
Ma'ruf mengimbau agar penggunaan politik yang menggunakan identitas jangan sampai terulang dalam Pemilu 2024.
Ia mengatakan sejumlah langkah yang telah dan akan dilakukan untuk mencegah polarisasi akibat Pemilu 2024 di antaranya adalah dengan menggelar dialog-dialog kebangsaan baik di tingkat nasional maupun provinsi dan kabupaten/kota.
"Karena itu sejak jauh-jauh hari seperti acara dialog kebangsaan seperti ini, dan tentu sosialisasi terus dilakukan supaya tidak terulang," kata dia.
Baca juga: Perindo Tegaskan Tolak Kampanye di Rumah Ibadah: Masjid Bukan Tempat Politik Praktis
"Dan masing-masing juga membuat semacam pakta integritas, kesepakatan-kesepakatan terus dan diingatkan terus supaya partai-partai politik bisa mengendalikan diri untuk tidak menggunakan cara-cara politik identitas itu sehingga membawa polarisasi yang bisa membelah bangsa," sambung dia.