TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan, pemilihan umum (Pemilu) itu adalah bisnis harapan.

Sehingga siapapun yang harapannya paling diterima rakyat, orang tersebut adalah pemenangnya.

Hal tersebut disampaikan Hendri Satrio, di dalam diskusi politik yang digelar Bawaslu RI bertajuk "Pemilu Pestanya Rakyat? di Tengah Sejumlah Persoalan yang Belum Terselesaikan", secara daring, Jumat (17/3/2023).

"Pemilu ini sebenarnya bisnis harapan nih. Siapa yang harapannya paling diterima oleh rakyat, dia yang menang," kata Hendri, dalam pemaparannya, Jumat ini.

Menurut Hendri, soal harapan, itu jauh lebih baik dilakukan oleh para calon bersama partai politik (parpol), daripada hanya sebagai organisasi pengumpul suara.

"Nah ini jauh lebih baik daripada parpol terjebak hanya menjadi organisasi pengumpul suara," tegasnya.

Oleh karena itu, Hendri mengatakan, kepada siapapun agar tidak menyebarkan ketakutan terkait Pemilu 2024 mendatang.

"Ada isu bakal enggak jadi (Pemilu), bakal chaos, bakal pecah, itu tidak perlu terjadi," katanya.

Ia melanjutkan, masyarakat Indonesia dapat menyambut Pemilu dengan riang gembira.

"Sehingga kita harus menyakbut Pemilu dengan riang gembira. Dan inti dari demokrasi memang ada perubahan-perubahan menuju yang lebih baik."

Sebelumnya, Pakar Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menyebut, banyak partai politik (parpol) tidak lagi menawarkan ide atau gagasan, melainkan hanya sebagai pengumpul suara.

Hal tersebut disampaikan Hendri Satrio, dalam diskusi politik yang digelar Bawaslu RI bertajuk "Pemilu Pestanya Rakyat? di Tengah Sejumlah Persoalan yang Belum Terselesaikan", secara daring, Jumat (17/3/2023).

"Banyak sekali parpol sudah mengubah dirinya sebagai lembaga ide dan gagasan agar dipilih oleh rakyat untuk mewakili di majelis perwakilan rakyat itu hanya menjadi organisasi pengumpul suara saja," kata Hendri, Jumat ini.

Menurutnya, tujuan parpol pragmatis jika berubah menjadi sekadar pengumpul suara.

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Kapolri Perintahkan Bareskrim Polri Patroli Buru Konten Berbau SARA

"Begitu menjadi organisasi pengumpul suara saja, tujuannya pragmatis. Tidak lagi menjual ide gagasan, tapi bagaimana mendapatkan suara yang banyak," katanya.

Menjelaskan hal tersebut, Hendri menjelaskan, karena hanya bertujuan mengumpulkan suara, banyak parpol yang terjebak dengan praktik politik identitas.

"Kalau kita bayangkan, pemilih suara terbesar di dunia ini kan muslim, maka perebutan suaranya itu ada di umat muslim. Nah yang paling unum strategi untuk mendapatkan suara itu adalah menjadi orang yang sama dengan yang memiliki suara," katanya.

"Maka politisi itu berlomba-lomba mengubah penampilannya menjadi satu identitas dengan kaum muslim, supaya bisa mendapatkan suara umat muslim," sambungnya.

Sebagai contoh dari penjelasannya itu, Hendri menyebut, seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menggunakan Ka'bah sebagai logo partai.

"Sebetulnya hal ini bukan hal baru. PPP misalnya, kurang penggunaan identitas muslim apa itu, menggunakan Ka'bah sebagai logonya," kata Hendri.

Namun, ia kemudian menjelaskan, politik identitas yang tidak boleh dilakukan adalah penyalahgunaan identitas dengan reward and punishment (penghargaan dan hukuman).

"Nah menurut saya, yang tidak boleh itu memang ada penyalahgunaan identitas dengan reward and punishment. Kalau Anda tidak pilih si x Anda akan masuk neraka. Kalau Anda pilih x Anda masuk surga. Ini yang tidak boleh dilakukan."