Sebelumnya, pada tanggal 7 Maret 2023 Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengirimkan surat dengan Nomor SR2748/AP.01.01/III/2023 kepada Kemenkeu.

Surat dari Kepala PPATK tersebut, kata dia, berisi seluruh surat-surat PPATK kepada Kemenkeu terutama Inspektorat Jenderal dari periode 2009 hingga 2023 yang berjumlah 196 surat. 

Surat tersebut, kata dia, tidak mencantumkan nilai transaksi.

Baca juga: 300 Surat Transaksi Janggal PPATK, Sri Mulyani: yang Menyangkut Pegawai Kemenkeu Sebagian Kecil

Di dalam surat-surat tersebut, kata dia, hanya berisi nomor surat, tanggal surat, nama-nama orang yang ditulis oleh PPATK, dan kemudian tindak lanjut dari Kemenkeu. 

Terhadap 196 surat tersebut, kata dia, Itjen dan Kemenkeu sudah melakukan semua langkah.

"Makanya, ini termasuk dari mulai dulu Gayus sampai dengan sekarang. Ada yang sudah kena sanksi, penjara, ada yang dalam hal ini diturunkan pangkat," kata dia.

"Kemudian, muncul statement mengenai adanya surat PPATK di mana ada angka Rp300 triliun, kami belum menerima (surat berisi nilai transaksi)," sambung dia.

Ia menegaskan Kemenkeu, PPATK, dan Menko Polhukam memiliki komitmen yang sama untuk memerangi dan memberantas tindak pidana pencucian uang maupun korupsi. 

Dengan adanya kerja sama yang baik, kata dia, pihaknya akan terus menggunakan semua sumber daya yang ada dalam rangka memperkuat, mencari data, dan mengklarifikasikan data untuk bisa mencegah atau memberantas adanya tindakan korupsi maupun TPPU.

"Saya ingin mengklarifikasikan karena berbagai informasi yang memang sudah sangat simpang siur," kata dia.