TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Susilawati, mengatakan program Food Estate dibutuhkan untuk menciptakan kestabilan pangan nasional.

Menurut dia, program ini bertujuan meningkatkan produktivitas dan kemandirian pangan nasional, serta membuka peluang lapangan kerja baru bagi masyarakat desa dan petani.

"Kita masih ingat ketika wabah Covid melanda, hampir seluruh negara produsen beberapa jenis kebutuhan pokok yang menjadi pengeskpor kemudian menutup keran ekspor tersebut, mereka melakukan ini karena bermain safe, mereka cukupi dulu untuk kebutuhan negaranya," ujarnya dalam keterangan yang diterima pada Senin (20/3/2023).

Food Estate diharapkan dapat berkontribusi positif dalam peningkatan kesejahteraan petani, pengembangan teknologi pertanian, dan peningkatan ekspor produk pertanian.

Indonesia mempunyai potensi besar dalam sektor pertanian yang perlu terus dikembangkan.

Oleh karena itu, pemerintah, yakni dengan keterlibatan beberapa Kementerian seperti Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Pertahanan telah mengambil inisiatif dengan merintis program Food Estate di beberapa daerah di Indonesia.

Selain itu, program Food Estate diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan petani, pengembangan teknologi pertanian, serta peningkatan ekspor produk pertanian.

Baca juga: AHY Kritisi Program Food Estate Pemerintah Jokowi: Grasa-grusu

Dengan demikian, program ini diharapkan dapat membawa dampak baik bagi pembangunan pertanian Indonesia secara keseluruhan.

"Tujuannya menciptakan semacam kesetabilan dalam pangan, jika sudah stabil, ketersediaan pangan, distribusi dan keterjangkauan akan dengan mudah terpenuhi. Menyiapkan pangan yang berupa kebutuhan pokok atas dasar ancaman sejenis tentunya sangat diperlukan," kata Susilawati.

Susilawati pun menambahkan bahwa kawasan Food Estate saat ini sudah mengusung konsep Integrated Farming. Program ini tidak hanya fokus pada peningkatan produksi tanaman pangan, tetapi juga terdapat klaster pertanian lain seperti pengembangan buah, sayur, dan peternakan

"Kawasan di Kalimantan Tengah misalnya yang ditargetkan seluas 82.778 ha, pada 2023 ini tidak semuanya untuk pangan seperti padi saja, tetapi juga terdapat kawasan perkebunan dan kawasan hortikultura. Kemudian, usaha tani sistem terpadu atau integrated farming tersebut juga memuat ternak, seperti contohnya, di lahan rawa ada ternak bebek. Sehingga, pendapatan masyarakat akan terbantu," jelas Susilawati.

Susilawati pun menegaskan bahwa anggapan lahan Food Estate hanya mengandung monokultur tidaklah benar. Menurutnya, jenis tanaman yang ditanam di lahan Food Estate sangat ditentukan oleh kondisi lahan yang tersedia. Dalam hal ini, program Food Estate diarahkan untuk menciptakan keberlanjutan produksi pertanian dan memperhatikan keberagaman jenis tanaman yang ditanam.

"Jadi memang sudah ada pembagian wilayahnya, karena untuk menanam pun harus mengerti agroekosistem pada lingkungan. Tidak bisa sembarang dan memaksakan untuk ditanam jenis tertentu kalau memang tidak cocok. Mungkin itu yang membuat seolah FE (Food Estate) ini seolah terlihat monokultur, tidak, ini sudah integrated farming", tutupnya.

Untuk diketahui, pasokan pangan ke depan diprediksi akan semakin sulit karena adanya pandemi COVID-19, perubahan iklim dan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina. Bahkan saat ini dunia dihantui oleh krisis pangan global yang tercermin dari naiknya jumlah penduduk global yang masuk dalam kategori rawan pangan dari semula 135 juta orang pada tahun 2019 menjadi 276 juta orang pada tahun 2022 (PBB, 2022).

Untuk mengantisipasi hal diatas, pemerintah Indonesia mendorong program Food Estate tersebut untuk menambah produksi dan pasokan pangan. Tujuan utamanya adalah menjaga ketahanan pangan dan membangun transformasi kelembagaan petani sehingga lebih rasional secara ekonomi.