TRIBUNNEWS.COM - DPR RI akan mengadakan sidang paripurna dangan salah satu agendanya adalah Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Rapat tersebut diagendakan akan digelar pada pukul 09.30 WIB, Selasa, (21/3/2023).

Agenda tersebut merupakan Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan IV Tahun 2022-2023.

Selain pengambilan keputusan atas Perppu Cipta Kerja ada empat agenda lain yang dibahas dalam rapat paripurna tersebut.

Empat agenda lain tersebut di antaranya adalah tentang hasil uji kelayakan Calon Gubernur Bank Indonesia yang menjadi pembahasan rapat paripurna DPR ke-2.

"2. Laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil uji Kelayakan Calon Gubernur Bank Indonesia," dikutip dari dpr.go.id.

Baca juga: Mahasiswa Sebut akan Kerahkan Massa Lebih Besar Jika DPR Sahkan Perppu Cipta Kerja

Tiga agenda lain yang menjadi pembahasan adalah:

3. Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap RUU Usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI;

4. Persetujuan terhadap permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;

5. Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Sebelumnya, Perppu tersebut mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat, salah satunya adalah Buruh.

Elemen buruh menggelar unjuk rasa penolakan Perppu tersebut di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (14/3/2023).

Salah satu elemen buruh yang terlibat dalam unjuk rasa yaitu dari Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak), membawa sembilan tuntutan untuk DPR, dikutip dari YouTube Tribunnews, Selasa (14/3/2023).

Baca juga: Di Tengah Demo Penolakan Mahasiswa dan Buruh, DPR Bakal Sahkan Perppu Cipta Kerja Pekan Ini

Sembilan tuntutan tersebut yaitu:

1. Presiden dan DPR RI segera mencabut Perppu Cipta Kerja.

2. Presiden dan DPR RI segera menghentikan segala bentuk penghianatan dan pembangkangan terhadap konstitusi.

3. Cabut seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi, baik itu UU Minerba, KUHP, Undang- Undang revisi KPK, Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya, UU ITE, UU IKN, dan UU No 12 Tahun 2003.

4. Segera terbitkan dan sahkan seluruh peraturan perundang-undangan yang melindungi hak rakyat, baik itu UU PPRT, perlindungan pekerja transportasi ojek online, dan RUU masyarakat adat.

5. Berikan perlindungan dan jaminan kepastian kerja, hapus sistem kerja kontrak, alih daya, sistem magang, dan stop politik upah murah serta berlakukan upah sesuai kualitas hidup layak.

6. Hentikan liberalisasi agraria dan pengrusakan lingkungan, tolak bank tanah serta jalankan reforma agraria sebagai basis pembangunan nasional.

7. Wujudkan kebebasan akademik, pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis di segala jenjang.

8. Hentikan kriminalisasi, kekerasan, dan intimidasi terhadap gerakan rakyat di semua sektor.

9. Bongkar dan usut tuntas berbagai pratek mafia pajak sampai ke akar-akarnya.

(Tribunnews.com/Muhammad Abdillah Awang)