Pertama, yakni terkait jumlah transaksi mencurigakan yang setelah dikoreksi naik dari Rp300 triliun menjadi Rp349 triliun.

Baca juga: Demo di Gedung DJP, Partai Buruh Desak Sri Mulyani Mundur & Dirjen Pajak Suryo Utomo Dicopot

Ferdio juga menyoroti ucapan Mahfud yang menyatakan bahwa transaksi itu diduga sebagai hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang sebagian besar berkaitan dengan aktivitas perpajakan, kepabeanan, dan cukai oleh perusahaan. 

“Pak Mahfud juga meluruskan bahwa transaksi janggal yang diduga pencucian uang itu tidak semuanya melibatkan pegawai Kemenkeu, melainkan perusahaan, persero, dan badan. Ini satu langkah yang baik setelah sebelumnya informasi terkait transaksi janggal itu tidak jelas dan hanya menyudutkan Kemenkeu,” ucap Ferdio. 

Ferdio mengutarakan, seharusnya sebelum informasi terkait transaksi janggal itu disebarkan kepada publik, Mahfud dan Sri Mulyani duduk bersama seperti ini. 

“Kemarin itu ramai kan karena terkesan tidak ada konsolidasi dan sinkronisasi data. Harusnya sebagai pembantu presiden mereka duduk bersama, setelah itu baru beri statement publik bersama. Jadi kesannya, soliditas para pembantu presiden tidak berjalan. Malah terkesan saling bersaing dan saling menyerang,” tuturnya. 

“Pembelajarannya, kalau perspektif informasi publik, segala isu itu dipetakan betul, dikroscek, sampai ada keputusan kelembagaan, validitas. Seidaknya sampai lembaga yakin ini informasi yang benar, baru diomongkan. Jadi jangan berwacana yang malah membuat publik geger,” tandas Ferdio.