Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahmi Ramadhan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Pusat Muhammadiyah resmi membentuk Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis (LKKS) guna mengkaji dan menyikapi isu-isu strategis keumatan dan kebangsaan yang berkembang saat ini.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir mengatakan, adapun saat ini terdapat empat isu strategis yang menjadi perhatian pihaknya yakni sistem gerakan Muhammadiyah, organisasi dan kepemimpinan, jaringan dan sumber daya, serta aksi dan pelayanan.

"Kajian mengenai hal ini diharapkan bisa membaca realitas umat yang sesungguhnya, aspek yang strategis dan punya dampak luas bagi pemajuan umat Islam. Tidak terjebak pada tarik menarik representasi umat Islam,” ungkap Haedar dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/3/2023).

Senada dengan Haedar, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa lembaganya itu menyajikan proposal perubahan kebijakan negara meski dengan cara yang berbeda dengan partai politik.

Menurut Mu'ti, melalui LKKS nantinya PP Muhammadiya juga dapat merespon strategis terkait isu kebangsaan dan global secara mendalam dengan berbasis data.

“LKKS bisa memainkan peran rintisan dan inisiasi kemitraan-kemitraan strategis,” tegas Mu’ti.

Baca juga: PP Muhamadiyah Lanjutkan Program Vaksinasi Covid-19 Lintas Iman

Ketua LKKS Fajar Riza Ui Haq mengaku siap menjalankan amanah dan perintah yang diberikan oleh pimpinan PP Muhammadiya tersebut.

Menurutnya, lembaga yang ia pimpin itu kedepan akan mendominasi gerakan Muhammadiyah dalam merespon isu-isu fundamental yang berdampak panjang.

"Semangat LKKS adalah menjembatani, menghubungkan, dan mensinergikan Muhammadiyah dengan segenap kekuatan strategis bangsa," ujarnya.

"Muhammadiyah hadir sebagai bagian dari solusi, jadi kita harus terlibat aktif, bukan mengisolasi diri dari dinamika kebangsaan”, sambungnya.

Adapun LKKS diisi oleh para  profesional, akademisi, aktivis, dan jurnalis

Berikut rincian pihak yang menjadi bagian dari lembaga bentukan PP Muhammadiyah tersebut diantaranya;

Duta Besar Hajriyanto Y. Thohari, Duta Besar Rizal Sukma, Pakar Politik Siti Zuhro, Pengamat Militer Riefqi Muna. Ada juga Kepala Badan Supervisi Bank Indonesia Edhie Purnawan, Anggota Badan Pengelola Keuangan Haji Amri Yusuf, Kepala Riset BRIN Ahmad Najib Burhani, Zuly Qodir, Husni Amriyanto, Endang Tirtana, Dani Setiawan, Ismail Hasani, Abdul Bari, Aribiwo, Yuna Farhan, Imam Cahyono, Pradana, Fuji, dan Zaky Amrullah.