TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Video curhat minta-minta sarung anggota DPR ke Pertamina viral.

Kejadian tersebut terekam dalam kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR dan PT Pertamina (persero), pada Selasa (4/4/2023).

RDP dihadiri oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan direksi PT Pertamina lainnya.

Berawal dari pernyataan anggota Komisi VII DPR Nasir.

Ia menggaitkan, kebakaran di Depo Pertamina yang belakangan sering terjadi, karena perusahaan BUMN itu kurang sedekah dan infaq.

"Banyak doa, kurang sedekah ya, infaqnya kurang bu. Mungkin teman-teman di sini bisa membantu menyalurkan Bu. Juga lahir dan batin. Begitu Bu," kata Nasir.

Tak lama berselang, anggota Komisi VII DPR Ramson Siagian menyambut pernyataan Nasir yang menyinggung perkara sedekah.

Ia pun curhat mengalami kesulitan dalam pengadaan sarung bagi warga di dapilnya.

Baca juga: Minta Sedekah Sarung ke Pertamina, Anggota DPR Ini Kena Tegur MKD

Menurut Ramson, dulu ia dengan mudah mendapatkan sarung.

"Kalau periode kemarin, pas dapil saya butuh sarung, saya WA bu Dirut langsung dikirim 2.000 sarung," kata Ramson.

Namun kini, kondisinya berubah.

Lantaran, Pertamina harus meminta izin terlebih dahulu kepada Menteri BUMN Erick Thohir.

"Sekarang satu sarung pun sudah enggak bisa. Katanya harus ke pak Erick semua. Pak Menteri BUMN. Katanya dikoordinasikan menteri BUMN semua," tutur Politisi Partai Gerindra ini.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad meminta anggota DPR tidak lagi meminta sarung ke Pertamina.

Ia pun akan menegur anggota tersebut.

"Minta Sarung? Sarung aja minta. Gimana sih. Nanti diomelin saja. Sarung minta ke gue saja. Entar gue kasih, berapa minta dia. Nanti gue kasih dia," tutur Dasco.

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Habiburokhman menegur Anggota Komisi VII DPR RI fraksi Gerindra Ramson Siagian setelah heboh minta-minta sarung ke Pertamina.

"Kami sudah memberikan peringatan secara lisan kepada beliau (Ramson)," kata Habiburokhman.

Menurut Habiburokhman, pernyataan Ramson mengarah pada pelanggaran kode etik anggota DPR dalam Pasal 4.

Sebab, dia menyebut bahwa anggota DPR harus bersikap profesional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerja.

"Jadi gini, soal sarung tersebut ya anggota DPR tidak boleh mengintervensi mitra ya, termasuk Pertamina," ujar Habiburokhman.

Habiburokhman menegaskan bahwa tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) Pertamina tak bisa diintervensi.

"Terkait kebijakan CSR ya, enggak boleh mengintervensi misalnya harus dikasih kemana CSR-nya itu yang punya program lah yang berhak menentukan yaitu Pertamina," ujarnya.

Kendati demikian, Habiburokhman menambahkan pihaknya tak menindaklanjuti lantaran tindakan Ramson hanya sebatas pernyataan.

"Jadi karena ini belum merupakan apa baru pernyataan, belum ditindaklanjuti kecuali tindakan konkrit ya, kita juga belum ada laporan maka kita melakukan upaya pencegahan," imbuhnya.(Tribun Network/fer/rin/wly)