Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tak ada masalah di internal pemerintah terkait pembahasan naskah RUU Perampasan Aset.

Ia pun berharap proses awal dari RUU Perampasan Aset ini tak menemui kendala hingga nanti dibahas dan disahkan DPR.

"Jadi tidak ada masalah di tingkat internal pemerintah. Mudah-mudahan ini berjalan lancar," kata Mahfud dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (14/4/2023).

Adapun naskah substansi RUU Perampasan Aset ini dalam waktu dekat akan diserahkan ke DPR Namun sebelumnya naskah tersebut akan lebih dulu dikirim ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Saat ini naskah substansi tersebut tengah dilakukan perbaikan redaksional seperti adanya typo atau konsistensi narasi. Proses ini akan disisir dalam waktu 3 hari ke depan. Setelah rampung, naskah tersebut akan dikirim ke Presiden Jokowi.

Baca juga: Mahfud MD: Presiden Jokowi Pesan Konsolidasi Materi RUU Perampasan Aset Dikebut

Sementara terkait keseluruhan substansi, telah selesai dan diberi paraf oleh menteri atau kepala lembaga terkait dalam hal ini, Menko Polhukam, Menteri Keuangan, Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala PPATK.

"Sehingga nanti begitu presiden pulang dari luar negeri kita sudah bisa langsung ajukan," tutur Mahfud.

Percepatan perampungan naskah substansi RUU Perampasan Aset ini, jelas mahfud, sebagaimana pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta konsolidasi materi itu dikebut.

Baca juga: Mahfud MD: Semua Pimpinan Parpol Punya Kesamaan Pandang Soal RUU Perampasan Aset

"Insyaallah dalam waktu tidak lama, RUU Perampasan Aset ini akan segera dikirim ke DPR, karena presiden juga sudah mendorong kami agar lebih cepat mengkonsolidasikan materi-materi yang secara redaksional atau konsistensi narasi, kalau masih ada itu nanti akan disisir lagi dalam tiga hari ke depan," kata dia.