Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons asumsi yang menyatakan tiga kali giat Operasi Tangkap Tangan (OTT) untuk mengalihkan isu kebocoran dokumen yang dilakukan Ketua KPK Firli Bahuri.

Menurut Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali, itu tidak benar.

Dia bahkan menilai pihak yang berasumsi demikian bisa jadi pro koruptor.

"Tidak benarlah itu. Bisa jadi, pernyataan demikian biasanya dikeluarkan orang yang pro koruptor saja," ujar Ali, Selasa (18/4/2023).

"Mereka tidak suka dengan pemberantasan korupsi tetap berjalan," imbuhnya.

Baca juga: Tanggapan Ridwan Kamil soal Yana Mulyana Terjerat OTT: Sebagai Mantan Wali Kota, Saya Sedih

Ali mengatakan persiapan kegiatan tangkap tangan bukan cuma sehari dua hari dan tidak hanya kerja per individu, melainkan kerja tim.

Kata dia, KPK telah memiliki sistem yang mapan, sehingga tak terpengaruh dengan isu apapun.

"Kerja-kerja tetap dapat dilakukan," kata Ali.

Terkait dugaan kebocoran dokumen, KPK menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada Dewan Pengawas (Dewas).

"Apa benar ada kebocoran informasi ataupun dokumen KPK tersebut atau hanya mirip dokumen KPK yang sengaja digaungkan pihak tertentu dengan tujuan politis. Tentu nanti semuanya Dewas akan memeriksanya dengan detail," ujar Ali.

Adapun dalam beberapa pekan terakhir, KPK melakukan tiga kali giat OTT.

Yaitu tangkap tangan Bupati Kepulauan Meranti, Riau Muhammad Adil pada 6 April terkait dugaan suap travel umroh hingga pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setempat.

Kemudian, OTT pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) pada 11 April terkait proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api.

Teranyar, OTT Wali Kota Bandung Yana Mulyana pada 14 April terkait dugaan suap proyek pengadaan CCTV dan jasa internet untuk program Bandung Smart City.

Menurut sejumlah pihak, tiga kali OTT KPK secara tidak langsung bisa menjadi upaya mengalihkan publik dari dugaan keterlibatan Ketua KPK Firli Bahuri dalam kebocoran informasi penyelidikan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Sebagaimana diketahui, dalam penggeledahan di Kantor Kepala Biro (Kabiro) Hukum Kementerian ESDM, Muhammad Idris Froyoto Sihite, tim penyidik KPK mendapati dokumen informasi penyelidikan dugaan korupsi pada tata kelola ekspor dan izin pertambangan di Kementerian ESDM.

Idris disebut mengaku mendapatkan dokumen itu dari Menteri ESDM Arifin Tasrif dan berasal dari Firli Bahuri.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron meminta masyarakat percaya KPK akan menindak tegas dan profesional terhadap anggotanya jika memang terlibat membocorkan informasi penyelidikan.

KPK akan menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum tersebut.

“Percayalah kalau ada pihak internal KPK yang kemudian diduga (menghalangi penyidikan) KPK akan tetap melakukan kegiatan penyelidikan atas apa pun yang dilaporkan,” ucap Ghufron saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Minggu (16/4/2023) dini hari.