TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan, seluruh kantor pemerintahan agar tidak melakukan kegiatan Halalbihalal pada Hari Raya Idulfitri 2023.

"Semua kantor pemerintah, yakni Kantor Kementerian/Lembaga Non-Kementerian/BUMN/TNI/POLRI, jika merencanakan Halal Bihalal dan semacamnya supaya ditunda sampai awal pekan kedua setelah Hari Raya Idul Fitri 1444 H," tulis Mahfud dikutip dalam Instagramnya, Senin (24/3/2023).

Mahfud menuliskan, pelarangan itu dimulai pada tanggal 24 April hingga 1 Mei 2023. Kata dia, Halalbihalal dapat dilakukan setelah rentang waktu tersebut.

"Pada pekan pertama (tanggal 24-1 Mei 2023) supaya tidak diadakan acara Halal Bihalal dan lain-lain (syawalan, reunian, dan sejenisnya) di tempat-tempat tersebut. Setelah rentang waktu itu (2 Mei 2023), baru boleh mulai diadakan," tulis dia.

"Surat resmi akan segera dikirim ke kantor dan instansi masing-masing," ungkapnya.

Di sisi lain, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, seluruh jajaran BUMN tidak melaksanakan Halalbihalal pada Hari Raya Idulfitri 2023.

Dia turut memerintahkan seluruh BUMN untuk tidak menggelar acara Halalbihalal.

"Alhamdulillah, libur lebaran sebentar lagi usai. Menteri BUMN dan jajaran Kementerian BUMN tidak melaksanakan halal bihalal di lingkungan kementerian," tulis Erick dikutip dalam Instagramnya.

"Tetapi segera fokus menjalankan rencana rekrutmen BUMN dan juga pembuatan pasar murah secara bersama," ungkapnya.

Selain itu, Erick menambahkan, bagi masyarakat yang sudah kembali ke Jakarta untuk mengikuti anjuran Pemerintah sehingga dapat mengurangi kemacetan.

Baca juga: Halalbihalal Lebaran dan Deklarasi Cabup Kabupaten Konawe Dihadiri Tokoh Adat dan Kader Nasdem

"Hati-hati di jalan, istirahat bila lelah. BUMN juga membuka layanan di rest area sepanjang jalur tol," tulis dia.