Laporan wartawan Tribunnews.com, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Jeirry Sumampow meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI lebih kreatif dan inovatif.

Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat sudah lebih dari sekali Bawaslu terpaku aturan dalam menangani dugaan pelanggaran pemilu.

Akibat hal ini, Bawaslu menjadi tidak bebas dan kerap dugaan pelanggaran yang dilaporkan tersebut dianggap tidak sah.

Banyak problem penyelenggara pemilu ini juga jadi pemicu proses tahapan tidak berjalan baik.

Sehingga, selain penyelenggara, masyarakat juga punya peran penting supaya pemilu berjalan baik.

Baca juga: Masa Kampanye Hanya 75 Hari, Mantan Ketua Bawaslu Khawatir Logistik KPU Terkendala

"Pemilu ini jadi tanggung jawab penyelenggara untuk menjalankan sesuai prinsip. Penyelenggara pemilu harus kreatif. Supaya kalau ada keterbatasan aturan tidak mencedirai prinsip," kata Jeirry dalam diskusi Komunitas Pemilu Bersih bertajuk 'Sosialisasi Tanpa Isi, Bawaslu Tanpa Gigi, KPU Kurang Gizi' di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (27/4/2023).

Ia mencontohkan banyaknya kasus dugaan pelanggaran pemilu yang dianggap tidak sah oleh Bawaslu sebab terpaku aturan.

Seperti dugaan pelanggaran Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang mengkampanyekan anaknya sembari membagikan minyak goreng.

Baca juga: Bawaslu Lakukan Pemetaan Kerawanan Jelang Pemilu 2024, di Antaranya terkait Politik Uang & SARA

Kasus lainnya terkait dengan kader PDIP yang bagi-bagi amplop di rumah ibadah.

"Sekarang tidak ada inovasi. Banyak ironis dalam pemilu kita. Jadi cari jalan keluar juga pusing. Kita harus lebih realistis bicara pemilu Indonesia supaya kita lebih tepat cari solusi dan inovasi," tuturnya.

"Perhatian dan partisipasi masyarakat jadi kunci untuk pemilu bersih. Penyelenggaraan pemilu agak sulit kita harapkan. Pemerintah begitu juga," lanjut dia.