Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tingkat kepuasan masyarakat (Approval Rating) terhadap kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) berada di level tertinggi dengan 78,5 persen berdasarkan survei lembaga Indikator Politik Indonesia. Angka tersebut tertinggi sejak Jokowi memimpin Indonesia.

Tingginya approval rating terhadap Jokowi tersebut salah satunya karena keberhasilan Jokowi dalam mengendalikan inflasi.

Seperti diketahui, selama Jokowi menjadi presiden, dibentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di bawah komando Mendagri Tito Karnavian.

Instrumen ini yang memonitor inflasi di daerah-daerah, sehingga begitu terdeteksi potensi inflasi, maka subsidi transportasi mampu mengendalikannya.

Baca juga: Hasil Survei Indikator Politik: 78,5 Persen Publik Puas Kinerja Presiden Jokowi

“Inilah yang menjelaskan kenapa inflasi relatif terkendali, harga-harga kebutuhan pokok terkendali dan disebut sebagai ‘tekan inflasi ala Jokowi’. Karena ini yang telah dilakukan presiden, bekerja sama dengan jajarannya bahkan sampai di daerah-daerah,” kata Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat mengikuti pemaparan hasil survei Indikator, Minggu (30/4/2023).

Bahlil menilai raihan approval rating tersebut patut diapresiasi. Menurut dia rumus menekan inflasi ala Jokowi tidak ada dalam buku, termasuk literatur ekonomi biasa. Diperlukan instrumen khusus, yakni instrumen moneter di Bank Indonesia, syahdan diterapkan melalui kebijakan pengetatan moneter, seperti menahan peredaran rupiah.

Baca juga: Ganjar Pranowo Yakin Didukung Jokowi di Pilpres 2024: Kalau Sudah Satu Warna, Bisa Dipastikan

Namun, kebijakan ini akan berdampak luas, termasuk menekan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, resep menekan inflasi ala Jokowi menjadi mujarab diterapkan.

Menurut Bahlil, dalam strategi tersebut, Jokowi tak melawan hukum pasar. Selain itu juga diberikan subsidi transportasi angkutan, terutama untuk distribusi kebutuhan pokok di daerah.

“Dengan begitu harga yang didapatkan di satu daerah relatif sama dengan daerah asal kebutuhan pokok tersebut. Harga menjadi terkendali dan stabil,” kata Bahlil.

Yang menarik kata Bahlil, biaya subsidi transportasi angkutan bahan pokok nilainya kecil. Kendati demikian efek yang ditimbulkan dari subsidi tersebut sangat besar dan meluas.

Survei digelar dari 11-17 April 2022 dengan melibatkan 1220 responden. Adapun responden survei yakni Warga Negara Indonesia (WNI) yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Penarikan sample menggunakan metode multistage random sampling. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional dan toleransi kesalahan atau margin of error (MOE) sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden terpilih telah diwawancarai dengan tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.