TRIBUNNEWS.COM - Partai Buruh dan organisasi serikat buruh lainnya menyampaikan tujuh poin tuntutan dalam aksi peringatan Hari Buruh atau May Day di beberapa titik di Jakarta pada Senin (1/5/2023).

Adapun lokasinya yakni di depan Istana Negara, Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta Pusat hingga Istora Senayan.

"Ada 7 isu (poin tuntutan) yang akan diangkat dalam May Day 1 Mei 2023," kata Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, Sabtu (29/4/2023).

Diketahui, aksi yang dilakukan dalam memperingati Hari Buruh atau May Day yang jatuh pada Senin, 1 Mei 2023 ini diikuti puluhan ribu buruh.

Mereka yang datang berasal dari berbagai wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Berikut 7 poin tuntutan yang akan diangkat dalam May Day 1 Mei 2023.

Baca juga: Anies Baswedan Tak Respons Undangan Partai Buruh di Acara May Day

7 Tuntutan dalam May Day 1 Mei 2023

1. Pencabutan aturan Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;

2. Pencabutan Parlimentary Threshold 4 persen dan Presidential Threshold 20 persen;

3. Menuntut pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT);

4. Menolak RUU Kesehatan;

5. Menuntut reforma agraria dan kedaulatan pangan, tolak bank tanah, impor beras, kedelai, dan lainnya;

6. Meminta masyarakat memilih calon presiden yang pro buruh dan kelas pekerja;

7. Penghapusan outsourcing dan tolak upah murah.

Baca juga: Saat Libur Hari Buruh, 44 Ribu Penumpang Tiba di 8 Stasiun Area Daop 1 Jakarta

Pemerintah Diminta Perhatikan Industri Kecil

Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), daripada getol melakukan pembangunan proyek-proyek infrastruktur.

Menurut Presiden KSPN, Ristadi, masifnya pembangunan infrastruktur di Tanah Air memang berdampak baik terhadap pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Namun, alangkah lebih baik, jika pemerintah juga mengembangkan ekosistem dunia perindustrian.

Satu di antaranya perbaikan sektor pertekstilan.

Karena industri TPT merupakan industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja.

Sehingga menurutnya ini dapat menyerap lebih banyak sumber daya manusia, dibandingkan di proyek-proyek infrastruktur.

"Program pemerintah ada pembangunan infrastruktur untuk menyerap tenaga kerja, tapi itu temporer."

"Misalkan contoh, bangun jalan tol kan selesai 2 tahun, (masa waktu) pekerja juga selesai. Tapi kan kalau industri bisa berkepanjangan," ucap Ristadi di kawasan Patung Kuda Jakarta, Senin (1/5/2023).

Soal peredaran atau penjualan baju bekas dan baju impor dengan harga murah di Tanah Air, ini membuat turunnya kinerja produksi industri TPT di Indonesia.

Pemerintah, kata Rustadi, seharusnya memikirkan hal ini.

"Kemarin (ada kebijakan) akan distop baju-baju bekas atau thrifting, itu bagian sebagian kecil. Tapi ada sebagian besar memang tidak bekas, tapi harganya lebih murah, maka hancurlah produk-produk dalam negeri ini."

"Jadi kami prihatin. kami mayoritas anggota kami berada di sektor TPT, maka kami mengeluarkan statement stop importasi barang-barang tekstil baik legal maupun ilegal," jelas Rustadi.

Baca juga: Buruh Minta Tiga Perusahaan Tambang Asal China Diusir Jika Tak Patuhi Hukum Ketenagakerjaan

Kapolri Minta Tertib

Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengingatkan agar para buruh yang menggelar peringatan May Day atau Hari Buruh Internasional dilakukan dengan tertib.

Pihaknya juga mewanti-wanti agar ke depannya para buruh tidak mudak terprovokasi.

Dikhawatirkan, nantinya berpotensi merusak iklim investasi di Indonesia.

"Jaga iklim investasi. Jangan terprovokasi pihak-pihak yang ingin mencederai perjuangan buruh," ujar Kapolri Jenderal Listyo Sigit dalam audio yang diperdengarkan di acara peringatan May Day 2023 di Istora Senayan Jakarta, Senin (1/5/2023).

Adapun alasannya, karena Indonesia dianggap sudah membaik pertumbuhan ekonominya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,31 persen pada tahun 2022.

"Perubahan ekonomi yang sangat luar biasa. Kita berada di nomor 4 di negara G20 dan nomor 4 negara-negara di ASEAN."

"Sehingga buruh dan industri bisa sama-sama bertumbuh dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Listyo.

Lebih lanjut, terkait pelaksanaannya, aparat kepolisian akan melakukan pengamanan untuk menjaga ketertiban masyarakat.

Listyo berjanji akan terus mengawal para buruh memperjuangkan aspirasi mereka.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/ Bambang Ismoyo/Danang Triatmojo/Ashri Fadilla)