Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPP PDI Perjuangan (PDIP) memutuskan memecat Gubernur Maluku, Murad Ismail dari jabatannya sebagai Ketua DPD PDIP.

Wakil Sekretaris Jendral DPP PDIP Bidang Kerakyatan, Sadarestuwati mengatakan Murad Ismail dipecat lantaran telah melanggar aturan partai.

Hal itu terkait istri Murad Ismail, Widya Pratiwi dikabarkan berpindah ke Partai Amanat Nasional (PAN).

"PDIP mempunyai peraturan partai yang menyebutkan bahwa suami istri tidak boleh berasal dari partai yang berbeda," kata Sadarestuwati saat dikonfirmasi, Selasa (9/5/2023) malam.

Legislator dari Dapil Jawa Timur VIII ini menegaskan Murad Ismail telah melanggar aturan partai karena memperbolehkan istrinya bergabung dengan partai lain.

Baca juga: Fakta Pemecatan Murad Ismail dari DPP PDIP Maluku, Alasan hingga Sosok Pengganti

"Maka partai harus mengambil tindakan tegas sebagai konsekuensi dari keputusan yang sudah diambilnya," ujarnya.

Selain itu, Anggota Komisi V DPR RI ini menyebut Murad Ismail juga tidak menunjukan itikad baik saat dipanggil DPP PDIP untuk mengklarifikasi.

"Beliau justru menunjukkan arogansinya, emosional, dan tidak menjelaskan secara baik. Bahkan beliau merasa dirinya bukanlah orang partai," ucap Sadarestuwati.

Lebih lanjut, Sadarestuwati menuturkan sikap Murad Ismail telah menciderai PDIP sebagai partai politik (parpol) pengusungnya.

"Hal ini sangat menciderai PDIP yang nyata-nyata telah mengusung beliau sebagai calon gubernur pada saat itu dan menjadikannya sebagai Ketua DPD PDIP," imbuh Sadarestuwati.

Kronologi

Sadarestuwati menegaskan terkait dengan pembebasan tugasan Murad Ismail sebagai Ketua DPD Partai Maluku, bahwa hal tersebut telah melalui mekanisme organisasi.

Sadarestuwati menyebut, jika Murad Ismail menunjukkan sikapnya yang tidak terpuji. Sebab ketika Ketua DPP PDIP bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Syaiful Hidayat dan Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun melakukan klarifikasi, tiba-tiba Murad menunjukkan sikap emosional. 

"Sikap tersebut jauh dari karakter seorang pemimpin yang bijak dalam menyelesaikan permasalahan," kata Sadarestuwati, Selasa (9/5/2023).

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang perempuan, Sri Rahayu juga sangat menyayangkan sikap Murad Ismail yang lebih mengedepankan kepentingan keluarga, khususnya isterinya sendiri, daripada kepentingan rakyat.

Terlebih, sebagai gubernur yang diusung oleh PDI Perjuangan seharusnya Murad lebih mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. 

"PDI Perjuangan memiliki aturan Partai bahwa suami isteri tidak boleh berbeda partai, namun ternyata Pak Murad malah menunjukkan sikap emosional dihadapan Pak Djarot Syaiful Hidayat yang dikenal sebagai sosok yang santun, sosok pendengar, dan selalu mencari solusi dengan cara musyawarah," ujar Sri Rahayu.

Atas sikap Murad Ismail yang emosional tersebut, maka ketika DPP Partai memberikan laporan kepada Ketua Umum Partai Megawati Soekarnoputri, arahan Megawati sangat tegas bahwa seluruh kader Partai wajib menjaga disiplin Partai dan juga mematuhi peraturan Partai. 

“Partai dibangun atas keteguhan dalam ideologi dan disiplin kader. Atas dasar hal tersebut, maka Partai mengambil keputusan membebas tugaskan Sdr. Murad Ismail dari jabatan sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan, dan menetapkan Sdr Benhur Watubun sebagai Ketua DPD dan Mercy Barends sebagai Sekretaris DPD Partai," kata Sri Rahayu.

Baca juga: Alasan Gubernur Maluku Murad Ismail Dicopot dari Ketua DPD PDIP: Satu Keluarga Tak Boleh Beda Partai

Apa yang terjadi di Maluku tersebut untuk menjadi pelajaran penting, bagaimana setiap kader Partai agar bisa menjaga perilaku, bersikap santun, namun tegas dan kokoh di dalan membela rakyat kecil.