TRIBUNNEWS.COM - Dalam rangka pengungkapan kasus dugaan korupsi beras bantuan sosial (bansos) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) periode 2020 hingga 2021, pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) yang terlibat dimutasi.

Mutasi tersebut dilakukan agar para pejabat yang terlibat itu tidak memegang posisi yang strategis.

"Yang jelas itu sudah enggak ada semua staf itu di sini. Itu saja."

"Kemudian ada informasi ini yang terlibat langsung saya pindah," ujar Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Jln Salemba, Jakarta, Rabu (24/5/2023).

Risma pun memastikan, para pejabat tersebut tidak lagi ditugaskan di kantor pusat Kemensos dan dinon-jobkan demi mengungkap kasus dugaan korupsi ini.

Langkah mutasi yang Risma ambil tersebut juga untuk mempermudah pihak Inspektorat Kemensos dalam proses pengawasan.

Baca juga: Buntut Kasus Dugaan Korupsi Bansos, KPK Geledah Kantor Kemensos, Menteri Risma Tak Ikut Diperiksa

"Agar dia tidak megang keuangan yang berat. Saya pindah, karena kan kalau ada salah harus kita periksa."

"Waktu kita habis, karena kita butuh inspektur untuk mengawal program saya, karena saya tidak ingin saat saya jadi menteri kemudian ada masalah."

"Jadi saya minta konsentrasi inspektur itu mengawal saya," ungkap Risma.

Kendati demikian, Risma juga mengatakan dirinya nantinya ada kemungkinan digugat jika pejabat yang dinon-jobkan tidak terbukti terlibat kasus dugaan korupsi tersebut.

"Tadi yang saya katakan, saya memang ada yang saya non-jobkan, tapi itu harus diperiksa dulu."

"Saya kalau lakukan itu karena saya bisa digugat. Jadi mereka berhak gugat saya kalau itu nggak betul," katanya.

KPK Geledah Kantor Kemensos

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) di Salemba, Jakarta, pada Selasa (23/5/2023) kemarin.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri.

“Benar, ada kegiatan dimaksud,” kata Ali Fikri, Selasa, dikutip dari TribunJateng.com.

Penggeledahan yang dilakukan oleh KPK tersebut terkait kasus dugaan korupsi penyaluran beras bantuan sosial (bansos) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021.

Kendati demikian, Ali Fikri belum mengungkapkan perkembangan lebih lanjut mengenai upaya paksa penggeledahan Kantor Kemensos tersebut.

Sebagai informasi, KPK menyebut dugaan korupsi penyaluran beras bansos itu terjadi di seluruh Indonesia dan terdapat data penerima PKM pada PKH yang fiktif alias palsu.

Sebelumnya, Ali Fikri juga menyebut dugaan korupsi ini menyangkut satu anak badan usaha milik negara (BUMN) PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics dan sejumlah pihak swasta.

KPK Tetapkan Beberapa Tersangka

Sejauh ini, diketahui KPK sudah menetapkan beberapa tersangka kasus dugaan korupsi tersebut.

Namun, identitas para tersangka itu baru akan dibuka ketika penyidikan dirasa sudah cukup.

Dalam hal ini, KPK mencegah beberapa orang untuk bepergian ke luar negeri karena kasus korupsi ini.

Di antaranya, KPK meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencegah Direktur Utama PT Trans Jakarta yang mengundurkan diri, Kuncoro Wibowo, ke luar negeri.

Diketahui, Kuncoro Wibowo juga merupakan Direktur Utama PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) Logistic.

Selain itu, juga ada lima orang lainnya yang dicegah bepergian ke luar negeri juga.

Mereka adalah Ivo Wongkaren, April Churniawan, Richard Cahyanto, Roni Ramdani, dan Budi Susanto.

Keenam orang itu dicegah bepergian ke luar negeri oleh KPK sejak 10 Februari 2023 hingga 10 Agustus 2023.

Kemensos Pastikan Menteri Risma Tak Ikut Diperiksa KPK

Menteri Sosial, Tri Rismaharini, dipastikan tidak ikut diperiksa oleh penyidik KPK.

Demikian disampaikan oleh Stafsus Mensos Bidang Komunikasi dan Media Massa, Don Rozano Sigit.

Don mengungkapkan, kasus dugaan korupsi itu terjadi sebelum Menteri Risma menjabat sebagai Menteri Sosial.

"Enggak lah (diperiksa), kan itu terjadi kan udah ngomong itu tahun 2020 ya."

"Apalagi yang mau dikonfirmasikan wong sudah kejadian ya," ujar Don Rozano kepada wartawan di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta, Selasa (23/5/2023).

Kasus yang tengah didalami oleh penyidik KPK, kata Don tidak terkait dengan Menteri Risma, karena saat itu sosok yang menjabat sebagai Menteri Sosial adalah Juliari Batubara.

Baca juga: Risma Sebut Kemensos Tidak Ada Dana untuk Beri Bantuan Korban Gagal Ginjal Akut

"Itu kan sudah dijelaskan ibu di bulan Maret dan tadi itu sudah dari berita acara yang kami baca yang ditandatangani para pihak itu untuk menjelaskan bansos beras untuk KPM PKH tahun 2020," jelas Don Rozano.

Don menjelaskan, pada saat penyidik KPK datang, Menteri Risma sedang melakukan rapat.

Selain itu, dikatakan Don juga terdapat sejumlah karyawan Kemensos yang ditanyai oleh penyidik KPK.

"Kami memang ada beberapa teman-teman yang ditanyai ya."

"Pasti aktivitasnya konsentrasinya menjadi pada hal-hal yang berkait dengan yang dipertanyakan tersebut," pungkas Don Rozano.

(Tribunnews.com/Rifqah/Fahdi Fahlevi) (TribunJateng.com/M Syofri Kurniawan)