TRIBUNNEWS.COM - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengomentari pernyataan dari mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono (SBY) soal sistem Pemilu tertutup.

Diketahui, SBY dalam akun cuitannya menilai akan terjadi chaos bila Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Pemilu legislatif 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup.

Menanggapi hal tersebut, Anas Urbaningrum menjelaskan bahwa pada tahun 2009 terjadi perubahan sistem Pemilu dan itu berjalan dengan lancar dan tidak menyebabkan chaos politik.

Anas pun menyebut SBY jangan berbicara soal chaos politik.

Ia menilai hal tersebut akan menimbulkan kecemasan dan kegaduhan.

"Jadi lebih baik Pak @SBYudhoyono tidak bicara “chaos” terkait dengan pergantian sistem Pemilu di tengah jalan. Tidak elok bikin kecemasan dan kegaduhan," tulis Anas dalam akun Twitternya @anasurbaningrum, dikutip Senin (29/5/2023).

Baca juga: Minta Publik Kawal PK Moeldoko, Denny Indrayana: Jangan Sampai Partai Dirusak Kepentingan Istana

Dirinya juga menyarankan kepada SBY agar berbicara mengenai konteks setuju atau tidak terkait sistem Pemilu tertutup.

"Cukuplah bicara dalam konteks setuju atau tidak. Itu perihal perbedaan pendapat yang biasa saja," tulisnya.

Lebih lanjut, sebelumnya Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana membocorkan informasi soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sistem Pemilu Legislatif (Pileg).

Denny mengaku mendapatkan informasi, MK akan memutuskan gugatan Nomor 114/PUU-XX/2022 terkait sistem pemilu dengan putusan proporsional tertutup.

Informasi A1 itu, kata Denny, didapat dari internal MK.

Tanggapan Sekjen PDIP

Terkait pernyataan dari SBY soal sistem Pemilu tertutup, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi hal tersebut.

Hasto Kristiyanto menyebut seorang pemimpin seharusnya tidak menakut-nakuti rakyat dan bisa bersikap secara negarawan.

Menurutnya, seorang pemimpin sebaiknya bisa bersikap seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi), Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, dan Wapres ke-13 RI Maruf Amin untuk mendorong pemilu berjalan lancar.

"Tidak perlu seorang pemimpin menakut-nakuti rakyat selama para pemimpin punya sikap kenegarawanan yang kuat dan Presiden Jokowi, KH Maruf Amin, Ibu Megawati Soekarnoputri semuanya mendorong dengan sikap kenegarawanan untuk menghasilkan pemilu yang seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, dan menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2023).

Ia pun menyebut bahwa chaos atau kekacauan politik biasanya terjadi ketika ada kecurigaan berlebihan sebelum pemilu berlangsung serta adanya penyalahgunaan kekuasaan.

"Chaos politik itu ketika dalam era kontestasi pemilu yang sangat ketat ada yang menyalahgunakan kekuasaan, ada yang curiga berlebihan terjadi kecurangan sebelum pemilu dilaksanakan, padahal kami menjadi bagian dari piar demokrasi dari rakyat untuk rakyat," ujar Hasto.

"Kami tidak diajarkan untuk menang dengan segala cara mendapatkan kenaikan 300 persen, kami menang dengan cara-cara konstitusional," imbuhnya.

Terkait sistem kepemiluan, Hasto menyebut PDIP partai yang siap dengan kondisi apa pun.

"PDIP selalu siap. Baik pemilu legislatif dengan daftar terbuka maupun tertutup, meskipun PDIP berdasarkan aspek-aspek strategis dan juga untuk mendorong pelembagaan partai politik, kami mendorong proporsional tertutup, tetapi kami juga siap apa pun yang diputuskan oleh MK," terangnya.

(Tribunnews.com/Ifan/Fransiskus Adhiyuda Prasetia)