TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal cawe cawe dirinya pada Pilpres 2024 saat berbincang bersama sejumlah pemimpin redaksi media massa dan pegiat media sosial di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (29/5/2023).

Dalam pertemuan tersebut Presiden  Jokowi mengatakan ia harus cawe-cawe di Pilpres 2024, untuk kepentingan negara.

Pertemuan dengan para tokoh media massa dan media sosial itu berlangsung selama sekitar dua jam, sejak Senin sore hingga petang.

Adapun tokoh yang hadir antara lain Pemimpin Redaksi TV One Karni Ilyas, podcaster dan pegiat media sosial Helmi Yahya, dan General Manager News and Current Affairs Kompas TV Yogi Nugraha.

Sejumlah pimpinan media yang hadir itu mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi menegaskan, sikap cawe-cawe atau ikut campur dapat dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Pemimpin Redaksi TV One Karni Ilyas mengatakan, Presiden Jokowi bersikap cawe-cawe bukan untuk kepentingan pribadi.

"Ya dia (Jokowi) bilang cawe-cawe enggak melanggar undang-undang. Enggak melanggar undang-undang dia bilang. Jadi cawe-cawe itu demi negara, bukan demi pribadi," ujarnya.

Senada dengan Karni Ilyas, Helmi Yahya juga menyebutkan bahwa Presiden Jokowi membahas soal cawe-cawe untuk kepentingan bangsa.

"Tentang apa ya, tentang cawe-cawe pokoknya. Boleh cawe-cawe," tutur Helmi singkat.

Lebih dari 7 kali sebut cawe-cawe

Sementara itu, General Manager News and Current Affairs Kompas TV Yogi Nugraha mengatakan, Kepala Negara menyebut kata cawe-cawe sebanyak lebih dari tujuh kali.

Meski pertemuan pada Senin dilakukan secara santai, menurutnya, sikap Jokowi soal cawe-cawe itu disampaikan secara tegas.

Baca juga: Penjelasan Istana Soal Jokowi yang Ikut Cawe-cawe di Pilpres 2024

Saat para pimpinan media menanyakan sosok calon presiden (capres) maupun calon presiden wakil presiden (cawapres) yang diharapkan oleh Jokowi, Kepala Negara menerangkan soal cawe-cawe.

Namun, cawe-cawe yang dia maksud berkaitan dengan momentum siklus 13 tahunan sebuah negara.

"Ya saya untuk hal ini, (konteksnya untuk 13 tahun momentum) saya harus cawe-cawe. Karena untuk kepentingan negara," ujar Yogi menirukan ucapan Jokowi.

"Harus cawe-cawe. Harus ikut untuk tingkat nasional. Tapi Presiden menggarisbawahi, bahwa ini tidak ada kaitan dengan abuse of power sebagai Presiden," lanjutnya.

Yogi mengungkapkan, Presiden Jokowi berjanji tak akan melakukan cawe-cawe dengan pendekatan militer.

Melainkan, Jokowi lebih memilih dengan jalur politik.

"Ini saya tidak akan menggunakan tentara. Bahwa saya punya cara cawe-cawe dan saya tahu persis bagaimana cara berpolitik yang baik," ujar Yogi kembali menirukan ucapan Jokowi.

Yang menarik, lanjut Yogi, Presiden Jokowi juga kembali menegaskan soal cawe-cawe ketika akan mengakhiri sesi pertemuan dengan para pemimpin media tersebut.

"Bahkan, tadi mau closing saja, (dibilang) 'Sekali lagi ya, cawe-cawe'. Seperti memberi pesan kepada semua orang bahwa, 'memang iya saya cawe-cawe'," jelas Yogi.

Yogi menambahkan, selain membicarakan perihal cawe-cawe, Presiden Jokowi juga mengajak tamu undangan untuk berdiskusi soal ekonomi nasional, teknologi dan perihal baterai elektronik.

Pertemuan dengan para pemimpin media tersebut juga diisi acara makan bersama dengan menu antara lain sate Padang, siomay dan pempek.

Sementara, Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan, penjelasan tentang cawe-cawe untuk negara dalam Pemilu, konteksnya adalah Presiden ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil.

Baca juga: Jokowi: Demi Bangsa dan Negara ke Depan, Saya Akan Cawe-cawe

"Kedua, Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat," katanya.

Ketiga, Presiden ingin pemimpin nasional nantinya dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi, transisi energi bersih, dan lainnya.

"Empat, Presiden mengharapkan seluruh peserta pemilu dapat berkompetisi secara free dan fair, karenanya Presiden akan menjaga netralitas TNI, Polri dan ASN," tambah Bey.

Terakhir, kelima, Bey mengatakan, Presiden ingin pemilih mendapat informasi dan berita yang berkualitas tentang peserta pemilu dan proses pemilu sehingga akan memperkuat kemampuan Pemerintah untuk mencegah berita bohong/hoaks, dampak negatif AI (Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan), hingga black campaign melalui media sosial/online. 

Jokowi bantah cawe-cawe

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah disebut cawe-cawe urusan politik khususnya Pilpres 2024 karena mengumpulkan 6 Ketua Umum Partai Politik pendukung pemerintah di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa makam, (2/5/2023).

Menurut Presiden pertemuan dirinya dengan para Ketum Parpol hanya diskusi biasa.

“Cawe-cawe haha. Bukan cawe cawe, wong itu diskusi aja kok (disebut) cawe-cawe,” kata Jokowi di Gedung Sarinah, Jakarta, Kamis, (4/5/2023).

Baca juga: Pena 98 Tak Beri Dukungan pada Prabowo Subianto pada Pilpres 2024, Sebut Pernah Langgar HAM

Lagi pula kata Jokowi, sebagai Presiden selain merupakan pejabat publik dirinya juga merupakan politikus. Sehingga wajar apabila bertemu Ketum Parpol membicarakan masalah politik.

“Saya tadi sampaikan, saya ini juga pejabat politik. Saya bukan cawe cawe,” katanya.

Jokowi menegaskan urusan Capres-Cawapres merupakan urusan partai politik atau gabungan partai politik. Namun, bukan berarti ia tidak boleh berdiskusi mengenai masalah tersebut.

“Urusan Capres, Cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah bolak-balik saya sampaikan kan? Tapi kalau mereka mengundang saya, saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ ? Enggak ada. Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik,” pungkasnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan enam Ketua Umum Partai Politik (Parpol) pendukung pemerintah di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa malam, (2/5/2023).

Mereka yang hadir yakni Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar.

Adapun pertemuan berlangsung lebIH dari dua jam yakni dari pukul 19.00-21.30 WIB. (Tribunnews.com/Taufik)