Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Roberth Rouw, meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi, tidak hanya ikut campur atau cawe-cawe untuk kepentingan pribadi di Pemilu 2024.

Roberth meminta kepala negara ikut cawe-cawe menolak sistem sistem tertutup diterapkan di pemilu 2024.

"Saya bilang cawe-cawe dong soal sistem ini ya kan. Jangan nanti MK buat gaduh, jadi jangan presiden masuk cuma untuk kepentingan politiknya beliau," kata Roberth di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Roberth menyayangkan sikap presiden yang tak memberi peringatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai gugatan sistem pemilu ini.

Baca juga: Respons Demokrat soal Jokowi Cawe-cawe: Harusnya Fokus pada Tugas Utama

Apalagi isu ini telah berkembang sejak beberapa bulan yang lalu.

Ditambah dengan pernyataan eks Wamenkumham RI, Denny Indrayana yang mendapatkan informasi MK akan memutuskan sistem pemilu dengan proporsional tertutup.

"Sebagai pimpinan negara seharusnya menjaga stabilitas. Kita sudah proses pemilu sudah jalan 11 bulan lebih, tinggal 8 bulan lebih, kenapa dia tidak juga warning kepada MK, supaya jangan buat gaduh," ujarnya.

Baca juga: Respons Parta NasDem, PKS dan Demokrat Soal Pernyataan Jokowi Akui Ikut Cawe-cawe Pilpres

Lebih lanjut, Roberth beranggapan presiden ikut cawe-cawe urusan pilpres untuk kepentingan politik pribadi.

Sehingga dia berharap kepala negara mengutamakan kepentingan nasional.

"Politiknya presiden tapi secara politik nasional, kepentingan nasional. Kalau itu kita baru bicara jujur gitu," katanya.

Jokowi bicara soal cawe-cawe saat bertemu sejumlah pemimpin redaksi media massa dan pegiat media sosial di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/5/2023).

Baca juga: Respons Parta NasDem, PKS dan Demokrat Soal Pernyataan Jokowi Akui Ikut Cawe-cawe Pilpres

Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut mengatakan dirinya ikut cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan negara.

GM News and Current Affairs Kompas TV Yogi Nugraha mengatakan dalam pertemuan tersebut Jokowi lebih dari 7 kali mengatakan cawe-cawe.

"Ya cuma cawe-cawe sih. Ada lebih dari 7 kali pak presiden mengatakan cawe-cawe,” kata Yogi Nugraha, usai pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/5/2023).

Yogi mengatakan dalam pertemuan tersebut Jokowi menekankan ikut cawe-cawe karena menyangkut kepentingan nasional.

Awalnya Jokowi membicarakan soal momentun penting dalam 13 tahun ke depan.

Negara-negara yang nemiliki momentum 13 tahun tersebut yang akan naik atau tumbuh.

“Kemudian dikaitkan lah dengan soal Capres. Tadi (Jokowi) mengatakan begini "pemimpin di tahun 2024, 2029, dan 2034 itu sangat krusial untuk mewujudkan 13 tahun,” katanya.

"Ya saya untuk hal ini, (momentum 13 tahun), saya (Jokowi) harus cawe-cawe. Karena untuk kepentingan negara," imbuh Yogi.

Menurut Yogi dalam pertemuan tersebut, Jokowi menegaskan bahwa cawe-cawe bukan berarti akan abuse of power menggunakan perangkat negara mencampuri urusan Pilpres.

Jokowi akan menggunakan cara yang baik dan elegan dalam cawe-cawe politiknya.

“Bahwa saya punya cara cawe-cawe dan saya tahu persis bagaimana cara berpolitik yang baik,” kata Yogi menirukan pernyataan Jokowi.

Hal senada diungkapkan Pemred Tv One Karni Ilyas.

“Ya dia (Jokowi) bilang cawe-cawe enggak melanggar undang-undang,” kata Karni Ilyas usai pertemuan.

Jokowi kata Karni mengatakan bahwa Cawe-cawe di Pilpres 2024 bukan untuk kepentingan pribadi.

Jokowi mengklaim ikut cawe cawe untuk kepentingan nasional.

“Jadi cawe-cawe itu demi negara, bukan demi pribadi,” katanya.

Begitu juga menurut pegiat media sosial Helmy Yahya yang ikut dalam pertemuan tersebut.

Jokowi kata dia mengakui ikut cawe-cawe dalam Pilpres 2024.

“Tentang cawe cawe pokoknya. Boleh cawe-cawe,” ujarnya.

Terpisah, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin pun mengklarifikasi maksud ucapan Presiden Jokowi soal cawe-cawe.

Ia mengatakan konteks Presiden Jokowi berbicara seperti itu yakni ingin memastikan bahwa Pemilu 2024 berjalan demokratis.

"Terkait penjelasan tentang cawe-cawe untuk negara dalam Pemilu, konteksnya adalah Presiden ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil," kata Bey, Selasa (30/5/2023).

Ia mengatakan Jokowi berkepentingan memastikan pemilu terselenggara dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat.

"Presiden ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi, transisi energi bersih," katanya.

Bey mengatakan Presiden mengharapkan seluruh peserta pemilu dapat berkompetisi secara bebas dan adil.

Karena itu, Presiden akan menjaga netralitas TNI Polri dan ASN.

"Presiden ingin pemilih mendapat informasi dan berita yang berkualitas tentang peserta pemilu dan proses pemilu sehingga akan memperkuat kemampuan Pemerintah untuk mencegah berita bohong/hoax, dampak negatif AI, hingga black campaign melalui media sosial/online," katanya.

Terkait Pilpres nanti, Bey mengatakan Presiden akan menghormati dan menerima pilihan rakyat.

Presiden juga akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya.