TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani, menyambut baik restrukturisasi Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang saat ini dikendalikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan memberi penekanan pada dimensi penegakan hukum pada pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Christina mengatakan masalah penegakan hukum memang menjadi soal krusial yang ditemukan di lapangan saat ini.

"Kami mendukung restrukturisasi ini, membuktikan juga kita sangat serius memberantas TPPO karena perlu diakui masalah paling menonjol di lapangan menyangkut aspek penegakan hukum yang tidak maksimal dilakukan. Dengan Kapolri sebagai Ketua Harian, saya rasa langkah penegakan hukum ke depan akan lebih optimal," ungkap Christina kepada wartawan, Sabtu (3/6/2023)

Dengan adanya restrukturisasi ini, politisi Golkar itu menyebut pemerintah sebenarnya sudah memiliki peta jalan yang baik agar pemberantasan TPPO maksimal dilakukan.

Aspek permasalahan sudah bisa diidentifikasikan, lalu terkait siapa-siapa saja aktornya juga sudah dipahami.

"Nah sekarang kita tunggu keseriusan sejauh mana langkah penegakan hukum benar-benar dilakukan, termasuk memastikan tidak ada lagi aktor-aktor negara yang ikut terlibat ataupun jika tetap ada maka langkah tegas perlu untuk diambil," sambung Christina.

Dia mengaku prihatin dengan tingginya angka korban TPPO setiap waktunya, bahkan beberapa di antara korbannya kembali ke tanah air dalam kondisi meninggal.

Bagi Christina, memastikan kehadiran negara untuk melindungi warga negaranya tidak bisa dikompromikan oleh apa pun.

"Merujuk data BP2MI tidak kurang 1200 jenasah PMI dipulangkan ke tanah air selama 3 tahun terakhir. Soal TPPO ini memang amat serius yang butuh perhatian dan komitmen kuat semua pihak" tukas Christina.

Dia optimistis di bawah Ketua Harian Kapolri Jenderal Lystio Sigit Prabowo, upaya pemberantasan TPPO bisa dilakukan optimal.

Baca juga: Gus Imin Dorong UU TPPO Ditinjau Ulang dan Dukung Jokowi Restrukturisasi Satgas TPPO

Meskipun tidak boleh mengabaikan aspek lain seperti pencegahan melalui edukasi terus-menerus kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam kerja sindikat perdagangan orang tersebut.

"Momentum ini harus kita manfaatkan, sinergi harus dikuatkan, di tengah komitmen presiden yang kuat, kami di DPR akan mendukung penuh upaya tersebut sehingga semakin optimal," pungkas Christina.