TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI meminta jajarannya di daerah mengidentifikasi permasalahan dalam penggunaan teknologi informasi di lingkungan Bawaslu.

Anggota Bawaslu Puadi berharap dengan adanya identifikasi masalah tersebut, pengelolaan sistem teknologi informasi di lingkungan Bawaslu daerah dapat terkelola dengan baik

Terlebih kata dia dalam menjaga keamanan, jaringan dan infrastruktur data yang dimiliki dan dikelola Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota.

"Apa masalahnya di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Apakah jaringan atau ada hal lain seperti sumber daya manusianya atau apa," kata Puadi dalam keterangannya, Sabtu (3/6/2023). 

"Jangan sampai data kita bocor, kalau bocor ini menyangkut kredibilitas lembaga dan kepercayaan masyarakat," ia menambahkan.

Selain itu ia juga meminta Bawaslu daerah untuk berhati-hati dalam mengelola data dan informasi. Pasalnya, kata dia, Bawaslu sebagai lembaga publik harus transparan dalam menyampaikan informasi.

"Pengelola data dan informasi juga harus mengetahui mana yang boleh diinformasikan dan mana yang tidak (informasi yang dikecualikan)," tegasnya.

Sebagai informasi, dalam bagian dari tahapan pemilu, Puadi juga menjelaskan Bawaslu akan membuat pusat perintah atau command center untuk memudahkan kerja pengawasan di jajaran Bawaslu.

Baca juga: Terbatas Akses Silon, Bawaslu Susun Mitigasi Resiko Tahapan Verifikasi Administrasi Daftar Calon

"Command center ini harus terwujud agar enak remote controlnya dan memudahkan koordinasi antara pusat hingga daerah,"katanya.